Venezuela Siapkan Reformasi Industri Minyak, Asing Masuk?
Parlemen Venezuela dijadwalkan membahas reformasi undang-undang minyak pada Kamis (22/1/2026) yang berpotensi mengakhiri monopoli negara dan membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk memproduksi serta menjual minyak mentah dari cadangan nasional.
Perubahan tersebut menyasar undang-undang hidrokarbon utama Venezuela dan, jika disahkan, akan melonggarkan peran perusahaan minyak negara Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Reformasi ini diproyeksikan memberi ruang lebih besar bagi perusahaan swasta dan asing untuk melakukan pengeboran, memasarkan minyak, serta menikmati beban pajak yang lebih rendah.
Baca Juga: Ancaman Rusia dan AS Meningkat, Kapal Perang ke Denmark Diusulkan Inggris
Reformasi Pajak dan Peran PDVSA
Usulan reformasi yang diketahui oleh empat sumber yang memahami pembahasan ini mencakup penurunan signifikan berbagai pungutan di sektor minyak. Royalti minyak akan dikurangi dari 33 persen menjadi 20 persen, sementara pajak penghasilan perusahaan diturunkan dari 50 persen menjadi 30 persen.
Selain itu, perubahan undang-undang tersebut juga akan memungkinkan perusahaan minyak menyelesaikan sengketa hukum melalui mekanisme arbitrase internasional, alih-alih pengadilan lokal. Ketentuan ini menjadi salah satu poin penting yang selama ini dinilai menghambat minat investor asing untuk kembali ke Venezuela.
Pelaksana tugas Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, sebelumnya telah mengumumkan rencana reformasi undang-undang hidrokarbon pada 15 Januari, meski saat itu belum memaparkan detail kebijakan. Ia menegaskan reformasi tersebut ditujukan untuk mendorong investasi baru di sektor energi.
“Ini akan memungkinkan aliran investasi diarahkan ke ladang-ladang baru, ke ladang-ladang di mana belum pernah ada investasi dan di mana tidak ada infrastruktur,” kata Rodríguez kepada Majelis Nasional pekan lalu.
Meski menyebut langkah ini sebagai “reformasi parsial”, perubahan tersebut dinilai akan mengubah secara mendasar undang-undang hidrokarbon 2001 yang diberlakukan pada era Presiden Hugo Chavez. Regulasi lama tersebut identik dengan nasionalisasi industri minyak dan mendorong hengkangnya banyak perusahaan asing, termasuk ConocoPhillips dan Exxon Mobil Corp.
Baca Juga: PBB Baru Inisiasi Trump, Apa itu Dewan Perdamaian Gaza?
Perubahan Politik dan Peluang Investor Asing
Undang-undang hidrokarbon 2001 mewajibkan PDVSA memegang saham mayoritas dalam setiap usaha patungan dengan mitra swasta atau asing. Aturan tersebut juga memberikan monopoli penuh kepada perusahaan negara atas produksi dan penjualan minyak, serta melarang arbitrase internasional.
Seiring dengan merosotnya produksi minyak Venezuela dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Nicolás Maduro sebelumnya berupaya mencari celah hukum tanpa mencabut undang-undang tersebut. Pada 2020, Venezuela mengadopsi aturan baru yang memungkinkan kontrak kemitraan produksi tanpa kewajiban kepemilikan saham minoritas oleh perusahaan swasta di PDVSA.
Namun, kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang hidrokarbon yang lebih lama, sehingga banyak perusahaan internasional memilih tidak terlibat. Situasi politik terbaru, termasuk penggulingan mendadak Maduro, kini mengubah kalkulasi tersebut.
Ketua Majelis Nasional Jorge Rodríguez mengatakan pada Selasa (20/1/2026) bahwa pemerintah tidak perlu ragu menyesuaikan regulasi energi dengan kondisi terbaru.
“Kita tidak perlu khawatir untuk menyelaraskan undang-undang hidrokarbon dengan “realitas ekonomi baru,” ujar dia.
Reformasi ini dinilai menjadi titik balik penting bagi industri minyak Venezuela, yang selama bertahun-tahun terpuruk akibat sanksi, penurunan produksi, dan keterbatasan investasi.
Baca Juga: Negeri Arktik yang Jaramg Disorot, Ini Fakta Unik tentang Greenland
