Yordania Terjepit di Tengah Konflik AS-Iran, Warga Mulai Protes

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Iran membuat Yordania berada dalam posisi yang semakin sulit. Ketergantungan negara tersebut terhadap bantuan ekonomi dan militer dari Washington kini dinilai membawa konsekuensi besar di tengah meningkatnya eskalasi di Timur Tengah.

Selama hampir satu bulan terakhir, Iran dilaporkan meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Yordania. Di sisi lain, kerja sama pertahanan dengan AS membuat negara itu semakin dekat dengan konflik yang terus meluas.

Sejumlah warga Yordania menilai kebijakan Presiden AS Donald Trump memperburuk situasi.

“Trump adalah penyebab perang ini,” kata warga Amman, Tahani Khalaf (63), dikutip dari The Wall Street Journal, Senin (3/8/2026).

“Amerika memaksa Yordania untuk menjadi bagian dari ini,” lanjutnya.

Baca Juga: Hamas Jadi Syarat, Israel Tolak Tarik Pasukan dari Gaza

Serangan Iran Meningkat, Fasilitas Militer Jadi Target

AS disebut semakin bergantung pada Yordania karena lokasinya yang strategis dan kesediaan pemerintah setempat mengizinkan Pentagon menggunakan wilayahnya. Kondisi itu membuat Yordania menjadi mitra penting setelah beberapa negara Teluk mengurangi peran mereka.

Namun, meningkatnya kehadiran militer AS juga memperbesar risiko keamanan bagi Yordania.

Militer Yordania melaporkan sedikitnya 60 rudal dan drone Iran telah ditembakkan ke wilayah negara tersebut sejak Juli 2026. Sebagian besar serangan diarahkan ke fasilitas militer yang menjadi lokasi penempatan ribuan personel AS, termasuk Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di wilayah gurun timur.

Pada 17 Juli, serangan rudal Iran menghantam area permukiman prajurit di pangkalan tersebut dan menewaskan tiga anggota militer AS.

Selain itu, Pelabuhan Aqaba yang menjadi salah satu infrastruktur penting Yordania juga menjadi sasaran serangan.

Analis menilai tekanan militer dari Iran bertujuan memicu penolakan masyarakat Yordania terhadap keberadaan pasukan AS di negara tersebut.

Baca Juga: Pembicaraan dengan Iran Dibuka Trump, Selat Hormuz Disorot

Gelombang Protes Muncul, Raja Abdullah II Hadapi Dilema

Meningkatnya ancaman keamanan membuat sirene peringatan udara kerap berbunyi di Amman dan sejumlah kota besar. Kondisi itu mengganggu aktivitas ekonomi sekaligus memicu keresahan masyarakat.

Lebih dari 300 mantan anggota parlemen, pemimpin suku, dan aktivis sipil mengirim surat terbuka kepada pemerintah agar membatalkan perjanjian bilateral tahun 2021 yang memberikan akses luas kepada militer AS.

“Yordania bukanlah pihak dalam perang ini. Rakyatnya tidak seharusnya menanggung konsekuensinya atau membayar harga atas kebijakan yang tidak melayani kepentingan tertinggi negara,” demikian isi surat tersebut.

Mantan Menteri Yordania Amjad Majali mengatakan desakan penarikan pasukan AS mencerminkan keinginan sebagian besar masyarakat yang tidak ingin negaranya dijadikan pangkalan operasi militer.

Situasi itu menempatkan Raja Abdullah II dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Yordania sangat bergantung pada bantuan finansial dari AS. Namun, di sisi lain, mayoritas masyarakat mengkritik kebijakan luar negeri Washington di kawasan.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi berupaya meredakan ketegangan dengan menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki pangkalan militer resmi AS, melainkan hanya menjadi lokasi penempatan pasukan dalam kerja sama militer jangka panjang.

Meski banyak warga menyalahkan AS atas konflik yang terjadi, mereka juga tidak mendukung Iran.

“Jika Iran punya kesempatan, mereka akan melenyapkan kami dari muka bumi. Semoga para penindas saling menghancurkan dan menjauh dari kami,” ujar warga Amman, Hamada Qrada (52).

Sejak konflik Arab-Israel pada 1973, Yordania berupaya menghindari keterlibatan langsung dalam konflik kawasan. Namun, setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, negara itu ikut terseret karena menjadi tuan rumah bagi pasukan AS dan menembak jatuh rudal Iran yang menuju Israel, sebuah langkah yang menuai kritik di dalam negeri.