Juni 23, 2026

Zulhas Minta BGN Benahi Internal Dulu, Pembukaan Dapur MBG Baru Ditunda

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan pembenahan internal sebelum kembali membuka titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Zulkifli, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan BGN agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

“Ini masalahnya banyak sekali di BGN itu. Jadi sekarang internal dulu dibenahi,” kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah munculnya kasus keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa kasus serupa tidak boleh kembali terjadi pada masa mendatang.

“Walaupun ini persoalan satu atau dua anak kita, enggak boleh terjadi keracunan lagi. Kalau ini sudah diperbaiki, nanti lebih lanjut baru akan kita lanjutkan,” ungkapnya.

Karena itu, Zulhas meminta BGN menunda berbagai rencana pembukaan titik layanan baru dan memfokuskan sumber daya untuk menyelesaikan persoalan yang sudah ada.

“Yang lain yang baru-baru setop dulu. Fokus kepada misalnya ya, yang enggak perlu ya enggak usah. Sekolah-sekolah yang bagus memang enggak perlu ya enggak usah,” ujarnya.

Sebelumnya, Zulhas juga mengungkap adanya pembengkakan jumlah titik SPPG yang jauh melebihi rencana awal.

Ia menyebutkan jumlah titik dapur MBG yang semula dirancang sebanyak 21.000 kini telah mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari target awal.

“Terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, eh 27.877 ribu titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Laporan Ibu Nanik tadi barusan,” kata Zulhas saat berada di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, lonjakan jumlah titik tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang cukup besar, terutama untuk pembayaran insentif operasional dapur MBG.

Zulkifli memperkirakan tambahan biaya akibat pembengkakan jumlah titik dapat mencapai lebih dari Rp 1 triliun setiap bulan.

“Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Rp 12 triliun. Nah ini, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” kata dia.

Karena itu, pemerintah menilai penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG perlu dilakukan terlebih dahulu agar tata kelola, efisiensi anggaran, dan kualitas layanan dapat berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.