4 Skenario Hasil Pemilu AS 2026, Nasib Trump Terancam?

Pemilu sela Amerika Serikat (AS) yang berlangsung pada Selasa (3/11/2026) akan menentukan peta kekuasaan di Washington selama dua tahun terakhir masa jabatan Presiden Donald Trump. Hasil pemungutan suara ini akan memperlihatkan apakah Partai Republik mampu mempertahankan kendali atas Kongres atau Partai Demokrat berhasil merebut mayoritas di salah satu maupun kedua kamar legislatif.

Hasil pemilu tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan Trump menjalankan berbagai kebijakan, mulai dari perdagangan, imigrasi, hingga hubungan luar negeri dan pengelolaan anggaran negara.

Dilansir dari Reuters, Senin (2/11/2026), Partai Republik saat ini menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dengan 218 kursi, sementara Partai Demokrat memiliki 214 kursi.

Di Senat, Partai Republik mengantongi 53 kursi. Sementara itu, Demokrat memiliki 47 kursi, termasuk senator independen yang bersekutu dengan mereka.

Dengan komposisi tersebut, Demokrat membutuhkan tambahan bersih empat kursi di masing-masing kamar untuk mengambil alih kendali. Sejumlah survei menjelang pemilu menunjukkan Demokrat memiliki dukungan lebih tinggi dalam persaingan DPR, sedangkan perebutan kursi Senat masih berlangsung ketat.

Baca Juga : Pemilu Sela AS Jadi Ujian Berat untuk Trump dan Partai Republik, Kenapa?

Kendati demikian, kemenangan Demokrat di salah satu atau kedua kamar Kongres tidak serta-merta menghilangkan kekuasaan Trump. Presiden AS tersebut masih memiliki hak veto dan kewenangan eksekutif yang luas.

Lantas, bagaimana kemungkinan hasil pemilu sela AS 2026 dan dampaknya terhadap pemerintahan Trump?

1. Demokrat Kuasai DPR, Republik Pertahankan Senat

Skenario pertama terjadi apabila Partai Demokrat berhasil merebut mayoritas DPR, sementara Partai Republik tetap menguasai Senat.

Dalam situasi tersebut, Demokrat akan memiliki kewenangan untuk memimpin komite-komite DPR dan mengawasi pemerintahan Trump melalui berbagai penyelidikan. Mereka juga dapat menerbitkan surat panggilan resmi atau subpoena untuk meminta dokumen maupun keterangan dari pejabat pemerintahan.

Namun, proses penyelidikan dapat menghadapi kendala apabila pejabat terkait menolak memenuhi panggilan dan Departemen Kehakiman tidak mengambil langkah penegakan.

Besarnya mayoritas Demokrat di DPR juga akan menentukan seberapa luas ruang gerak partai tersebut. Jika hanya unggul lima hingga 20 kursi, kemampuan mereka menjalankan agenda legislatif relatif terbatas karena Partai Republik masih dapat menghambat pengesahan rancangan undang-undang melalui Senat.

Meski begitu, Demokrat tetap dapat mengajukan dan meloloskan rancangan undang-undang di DPR, termasuk yang berkaitan dengan layanan kesehatan, hak aborsi, perumahan, serta pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI).

Sebagian besar rancangan tersebut kemungkinan sulit disahkan menjadi undang-undang tanpa persetujuan Senat dan presiden.

Sebaliknya, jika keunggulan Demokrat mencapai 21 hingga 40 kursi, mereka akan memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengajukan kebijakan dan bernegosiasi mengenai anggaran maupun batas utang pemerintah.

Mayoritas yang lebih besar juga berpotensi meningkatkan desakan dari sebagian anggota Demokrat untuk memulai proses pemakzulan terhadap Trump.

Kendati demikian, Trump masih dapat menjalankan sejumlah kebijakan melalui kewenangan eksekutif, terutama dalam bidang perdagangan, imigrasi, dan hubungan luar negeri. Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan menyatakan pada 20 Oktober bahwa hanya sedikit hal yang dapat dilakukan DPR yang dikuasai Demokrat untuk menghalangi agenda Trump.

2. Demokrat Kuasai DPR, Senat Terbagi 50-50

Skenario kedua adalah Demokrat memenangi DPR, sedangkan komposisi Senat terbagi sama rata dengan masing-masing kubu memiliki 50 kursi.

Meskipun demikian, Partai Republik tetap dapat mempertahankan kendali atas Senat. Hal ini karena Wakil Presiden AS JD Vance memiliki kewenangan memberikan suara penentu apabila hasil pemungutan suara berakhir imbang.

Dalam kondisi tersebut, sejumlah senator berpotensi memegang peran penting dalam menentukan keputusan. Senator Demokrat dari Pennsylvania, John Fetterman, serta beberapa senator Republik berhaluan moderat dapat menjadi penentu dalam pemungutan suara yang berlangsung ketat.

Situasi ini berpotensi menyulitkan pengambilan keputusan terkait anggaran, batas utang pemerintah, serta berbagai persoalan politik dan hukum. Kedua kubu memiliki ruang gerak terbatas apabila terdapat anggota yang tidak mengikuti sikap mayoritas partainya.

Di sisi lain, Trump masih berpeluang mendapatkan persetujuan Senat atas calon pejabat yang diajukannya dengan dukungan suara penentu dari Vance.

Kewenangan presiden dalam menetapkan kebijakan tarif, imigrasi, dan hubungan luar negeri juga sebagian besar tetap dapat dijalankan. Namun, perundingan antara Gedung Putih dan Kongres berpotensi semakin rumit akibat ketatnya keseimbangan kekuatan politik di Senat.

3. Demokrat Menguasai DPR dan Senat

Skenario ketiga terjadi apabila Partai Demokrat berhasil merebut kendali atas kedua kamar Kongres. Kemenangan tersebut akan memperbesar pengaruh Demokrat dalam mengawasi pemerintahan Trump sekaligus menentukan agenda legislatif.

Penguasaan Senat juga memiliki arti strategis karena lembaga tersebut berwenang menyetujui pencalonan hakim federal, anggota kabinet, dan duta besar yang diajukan presiden.

Baca Juga : Iran Sebut Percepat Proposal Damai dengan AS Jadi 2 Hari!

Menurut analisis Reuters, besarnya mayoritas Demokrat akan menentukan sejauh mana kemenangan tersebut dapat memengaruhi pemerintahan Trump.

Apabila Demokrat hanya unggul dua kursi di Senat, mereka tetap dapat menguasai komite dan menentukan agenda pembahasan. Namun, mayoritas yang tipis membuat kemampuan pengambilan keputusan masih terbatas, terutama jika terdapat perbedaan pandangan di antara anggota partai.

Demokrat juga dapat menghambat pengesahan sejumlah calon hakim yang diajukan Trump. Bahkan, jika terjadi kekosongan jabatan di Mahkamah Agung AS, mereka berpotensi berupaya menunda pengisian posisi tersebut hingga setelah pemilihan presiden 2028.

Sementara itu, jika keunggulan Demokrat mencapai empat hingga enam kursi, mereka akan memiliki ruang lebih besar untuk meloloskan rancangan undang-undang.

Sejumlah isu yang berpotensi menjadi perhatian meliputi kebijakan tarif perdagangan, layanan kesehatan, biaya hidup, pembangunan pusat data AI, hingga pembatasan kewenangan presiden dalam menjalankan operasi militer.

Meski demikian, Trump tetap dapat menggunakan hak veto untuk menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui Kongres. Selain itu, sebagian besar rancangan undang-undang di Senat membutuhkan dukungan 60 suara untuk melewati hambatan prosedural yang dikenal sebagai filibuster.

Apabila Demokrat berhasil memperoleh keunggulan delapan kursi atau lebih, posisi mereka dalam perundingan anggaran dan batas utang pemerintah akan semakin kuat.

Namun, jumlah tersebut belum cukup untuk mengatasi seluruh hambatan prosedural di Senat, membatalkan veto presiden, ataupun memastikan pemberhentian Trump melalui proses pemakzulan.

Dengan demikian, kemenangan Demokrat di kedua kamar Kongres tidak otomatis memberikan mereka keleluasaan untuk mengubah seluruh kebijakan pemerintahan Trump.

4. Republik Tetap Menguasai DPR dan Senat

Skenario terakhir adalah Partai Republik berhasil mempertahankan mayoritas di DPR dan Senat. Jika hal ini terjadi, Trump dapat menjalani dua tahun terakhir masa jabatannya dengan dukungan legislatif dari partainya sendiri.

Kondisi tersebut akan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintahan Trump untuk mengajukan kebijakan dan memperoleh persetujuan atas berbagai penunjukan pejabat.

Proses pengesahan calon hakim federal, anggota kabinet, dan pejabat pemerintahan lainnya juga berpeluang berjalan dengan dukungan mayoritas Republik di Senat.

Selain itu, risiko perselisihan besar mengenai anggaran, penghentian sementara operasional pemerintah atau government shutdown, serta batas utang diperkirakan lebih rendah.

Namun, dominasi satu partai di Kongres tidak menjamin seluruh rancangan undang-undang dapat disahkan tanpa hambatan. Perbedaan pandangan di internal Partai Republik dan aturan prosedural Senat tetap dapat memengaruhi proses legislasi.

Dalam skenario ini, Trump dan Partai Republik berpeluang memandang hasil pemilu sebagai dukungan terhadap agenda pemerintahan untuk dua tahun berikutnya.

Apa Dampak Pemilu Sela AS terhadap Perekonomian?

Terlepas dari partai yang memenangi pemilu, persoalan anggaran dan batas utang pemerintah AS diperkirakan masih menjadi tantangan pada 2027.

Baca Juga : Iran Tawarkan Buka Hormuz dalam 2 Hari ke AS

Sejumlah analis, ekonom, dan pakar strategi yang diwawancarai Reuters memperkirakan perdebatan mengenai peningkatan batas utang serta pendanaan pemerintah akan terus berlangsung. Perselisihan tersebut berpotensi memengaruhi pasar keuangan dan meningkatkan ketidakpastian bagi investor.

Jika Demokrat berhasil menguasai Kongres, negosiasi anggaran dengan pemerintahan Trump berpotensi berlangsung lebih panjang akibat perbedaan prioritas politik.

Sebaliknya, apabila Partai Republik mempertahankan mayoritas di kedua kamar, proses perundingan diperkirakan menghadapi lebih sedikit hambatan antarpihak.

Meski demikian, hasil pemilu tidak akan menghapus kewenangan presiden dalam menentukan sejumlah kebijakan ekonomi maupun luar negeri. Trump tetap memiliki hak veto dan kekuasaan eksekutif yang dapat digunakan untuk menjalankan agenda pemerintahannya.

Dengan demikian, pemilu sela pada 3 November 2026 tidak hanya menentukan partai yang menguasai Kongres, tetapi juga memengaruhi hubungan antara Gedung Putih dan lembaga legislatif hingga masa jabatan Trump berakhir pada Januari 2029.