4 Skenario Hasil Pemilu Sela AS dan Dampaknya bagi Pemerintahan Trump

Pemilu sela Amerika Serikat (AS) pada Selasa (3/11/2026) akan menjadi penentu keseimbangan kekuasaan di Washington selama dua tahun terakhir masa jabatan Presiden Donald Trump.

Hasil pemungutan suara tersebut akan menentukan apakah Partai Republik tetap menguasai Kongres atau Partai Demokrat berhasil merebut salah satu maupun kedua majelis legislatif.

Perubahan komposisi Kongres dapat memengaruhi kemampuan Trump menjalankan berbagai kebijakan, mulai dari perdagangan, imigrasi, hubungan luar negeri, hingga pengelolaan anggaran negara.

Dilansir dari Reuters, Senin (2/11/2026), sejumlah survei menjelang pemilu menunjukkan Demokrat lebih unggul dalam persaingan merebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, sementara persaingan di Senat masih berlangsung ketat.

Saat ini, Partai Republik menguasai 218 kursi DPR, sedangkan Demokrat memiliki 214 kursi.

Adapun di Senat, Republik menguasai 53 kursi dan Demokrat memiliki 47 kursi, termasuk senator independen yang bersekutu dengan mereka.

Dengan komposisi tersebut, Demokrat membutuhkan tambahan bersih empat kursi di masing-masing majelis untuk mengambil alih kendali Kongres.

Meski demikian, kemenangan Demokrat di salah satu atau kedua majelis tidak otomatis menghilangkan hak veto maupun kewenangan eksekutif Trump.

Berikut empat kemungkinan hasil pemilu sela AS 2026 dan dampaknya terhadap pemerintahan Trump.

4 Skenario Hasil Pemilu Sela AS 2026

1. Partai Republik mempertahankan DPR dan Senat

Jika Partai Republik berhasil mempertahankan mayoritas di DPR dan Senat, Trump dapat menjalani dua tahun terakhir masa jabatannya dengan dukungan legislatif dari partainya sendiri.

Pemerintahannya akan memiliki ruang lebih besar untuk mengajukan kebijakan sekaligus memperoleh persetujuan atas berbagai penunjukan pejabat.

Dukungan mayoritas Republik di Senat juga memungkinkan proses pengesahan calon hakim federal, anggota kabinet, dan pejabat pemerintahan lainnya terus berjalan.

Dalam skenario ini, risiko perselisihan besar terkait anggaran dan batas utang pemerintah serta penghentian sementara operasional pemerintah atau government shutdown diperkirakan lebih rendah.

Namun, penguasaan Kongres oleh satu partai tidak menjamin seluruh rancangan undang-undang dapat disahkan tanpa hambatan.

Perbedaan pandangan di internal Partai Republik dan aturan prosedural Senat tetap dapat memengaruhi proses legislasi.

Trump dan Partai Republik juga dapat memandang kemenangan tersebut sebagai dukungan baru terhadap agenda pemerintahan untuk dua tahun berikutnya.

Baca Juga: Iran Sederhanakan Proposal Damai dengan AS Jadi 2 Hari

2. Demokrat merebut DPR, Republik tetap menguasai Senat

Jika Demokrat berhasil merebut DPR, mereka akan memperoleh kewenangan untuk memimpin komite-komite dan melakukan penyelidikan terhadap pemerintahan Trump.

Demokrat juga dapat menerbitkan surat panggilan resmi atau subpoena untuk meminta dokumen maupun keterangan dari pejabat pemerintahan.

Namun, pelaksanaannya dapat terhambat apabila pejabat menolak memenuhi panggilan dan Departemen Kehakiman tidak mengambil tindakan penegakan.

Kemampuan Demokrat menjalankan agenda politik juga akan bergantung pada besarnya mayoritas kursi yang berhasil mereka peroleh.

Jika keunggulan Demokrat hanya berkisar 5-20 kursi, ruang gerak mereka relatif terbatas karena Partai Republik masih dapat menghambat rancangan undang-undang melalui Senat.

Demokrat tetap dapat mengajukan dan meloloskan rancangan undang-undang di DPR terkait layanan kesehatan, hak aborsi, perumahan, hingga pusat data kecerdasan buatan (AI).

Namun, sebagian besar rancangan tersebut kemungkinan sulit disahkan menjadi undang-undang tanpa persetujuan Senat dan presiden.

Ruang gerak Demokrat akan lebih besar jika keunggulan mereka mencapai 21-40 kursi.

Dengan mayoritas tersebut, Demokrat dapat lebih leluasa mengajukan kebijakan serta bernegosiasi mengenai anggaran dan batas utang pemerintah.

Mayoritas yang lebih besar juga berpotensi meningkatkan desakan sebagian anggota Demokrat untuk memulai proses pemakzulan Trump.

Meski demikian, Trump masih dapat menjalankan sejumlah kebijakan melalui keputusan eksekutif, terutama dalam bidang perdagangan, imigrasi, dan kebijakan luar negeri.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan menyatakan pada 20 Oktober bahwa hanya sedikit hal yang dapat dilakukan DPR yang dikuasai Demokrat untuk menghalangi agenda Trump.

3. Demokrat menguasai DPR, Senat terbagi 50-50

Skenario ketiga terjadi apabila Demokrat berhasil merebut DPR, sedangkan kursi Senat terbagi sama rata, yakni 50 kursi untuk masing-masing kubu.

Meski jumlah kursinya berimbang, Partai Republik tetap memegang kendali Senat karena Wakil Presiden AS JD Vance memiliki kewenangan memberikan suara penentu ketika pemungutan suara berakhir imbang.

Komposisi tersebut akan memperbesar pengaruh sejumlah senator dalam pengambilan keputusan penting.

Senator Demokrat dari Pennsylvania, John Fetterman, bersama sejumlah senator Republik berhaluan moderat, berpotensi menjadi penentu dalam pemungutan suara yang ketat.

Kedua kubu memiliki ruang gerak terbatas apabila ada anggota yang mengambil sikap berbeda dari partainya.

Akibatnya, pengambilan keputusan mengenai anggaran, batas utang pemerintah, serta sejumlah persoalan politik dan hukum berpotensi semakin sulit.

Trump masih berpeluang mendapatkan persetujuan Senat untuk calon pejabat yang diajukannya dengan bantuan suara penentu Vance.

Sebagian besar kewenangan presiden dalam urusan tarif, imigrasi, dan kebijakan luar negeri juga tetap dapat dijalankan.

Namun, keseimbangan kekuatan politik yang sangat ketat berpotensi membuat negosiasi antara Gedung Putih dan Kongres semakin rumit.

4. Demokrat menguasai DPR dan Senat

Jika Demokrat berhasil merebut kedua majelis Kongres, pengaruh mereka dalam mengawasi pemerintahan Trump dan menentukan agenda legislasi akan semakin besar.

Kendali atas Senat menjadi penting karena lembaga tersebut memiliki kewenangan menyetujui pencalonan hakim federal, anggota kabinet, serta duta besar yang diajukan presiden.

Menurut analisis Reuters, besarnya dampak kemenangan Demokrat akan bergantung pada jumlah mayoritas yang berhasil mereka peroleh.

Dengan keunggulan dua kursi di Senat, Demokrat dapat mengendalikan komite dan menentukan agenda pembahasan.

Namun, mayoritas tipis masih membatasi kemampuan mereka mengambil keputusan, terutama jika terdapat perbedaan sikap di antara anggota partai.

Demokrat juga dapat menghambat pengesahan sejumlah calon hakim yang diajukan Trump.

Jika terdapat kekosongan kursi di Mahkamah Agung AS, mereka bahkan berpotensi berupaya menunda pengisiannya hingga setelah pemilihan presiden 2028.

Sementara itu, keunggulan empat hingga enam kursi akan memberikan Demokrat ruang lebih besar untuk meloloskan rancangan undang-undang.

Sejumlah kebijakan yang berpotensi menjadi perhatian mencakup tarif perdagangan, layanan kesehatan, biaya hidup, pusat data AI, hingga pembatasan kewenangan presiden dalam menjalankan perang.

Meski begitu, Trump tetap dapat menolak rancangan undang-undang yang disetujui Kongres melalui hak veto.

Sebagian besar rancangan undang-undang di Senat juga membutuhkan dukungan 60 suara untuk mengatasi hambatan prosedural yang dikenal sebagai filibuster.

Jika keunggulan Demokrat mencapai delapan kursi atau lebih, pengaruh mereka dalam perundingan anggaran dan batas utang pemerintah akan semakin besar.

Namun, jumlah tersebut belum cukup untuk mengatasi seluruh hambatan prosedural Senat, membatalkan veto presiden, ataupun memastikan Trump dapat diberhentikan melalui proses pemakzulan.

Dengan demikian, penguasaan DPR dan Senat tidak otomatis membuat Demokrat dapat mengubah seluruh kebijakan pemerintahan Trump.

Baca Juga: Bahlil Ingin Indonesia Kendalikan Harga Nikel Dunia

Dampak Pemilu Sela terhadap Perekonomian AS

Terlepas dari siapa yang memenangkan pemilu sela, persoalan anggaran dan batas utang pemerintah AS diperkirakan tetap menjadi tantangan pada 2027.

Sejumlah analis, ekonom, dan pakar strategi yang diwawancarai Reuters memperkirakan perdebatan mengenai peningkatan batas utang dan pendanaan pemerintah masih akan berlanjut.

Perselisihan tersebut berpotensi memengaruhi pasar keuangan dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Jika Demokrat memperoleh mayoritas di Kongres, perbedaan prioritas politik dapat membuat negosiasi anggaran dengan pemerintahan Trump berlangsung lebih panjang.

Sebaliknya, perundingan diperkirakan menghadapi lebih sedikit hambatan antarpihak apabila Partai Republik tetap menguasai kedua majelis.

Meski demikian, hasil pemilu tidak menghapus kewenangan presiden dalam menentukan sejumlah kebijakan ekonomi dan luar negeri.

Trump masih memiliki hak veto serta kewenangan eksekutif yang dapat digunakan untuk menjalankan agenda pemerintahannya.

Selain menentukan partai yang menguasai Kongres, hasil pemilu sela pada 3 November juga akan menentukan hubungan Gedung Putih dengan lembaga legislatif hingga masa jabatan Trump berakhir pada Januari 2029.