Agustus 27, 2026

Produksi Minyak RI Baru 95% Target APBN, Ini Penyebabnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi minyak Indonesia sepanjang Januari-Juli 2026 masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rata-rata produksi minyak nasional selama tujuh bulan pertama 2026 tercatat sebesar 578.156 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai sekitar 95% dari target APBN 2026 sebesar 610.000 bph.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan produksi minyak belum mencapai target.

Salah satu hambatan produksi terjadi di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau, yang dioperasikan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Laode menjelaskan, produksi di Blok Rokan sempat terganggu akibat kebocoran dan kebakaran pipa milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI). Insiden tersebut terjadi di Area KP 222 pada 2 Januari 2026 dan KP 294 pada 9 Januari 2026.

Gangguan tersebut berdampak terhadap pasokan gas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi minyak di Blok Rokan.

Menurut Laode, penanganan terhadap kebocoran pipa tersebut saat ini telah diselesaikan. Namun, produksi di WK Rokan masih menghadapi persoalan lain, yakni gangguan pada sistem kelistrikan.

Gangguan tersebut berkaitan dengan pembangkit listrik MCTN. Hingga kini, kondisi kelistrikan di wilayah operasi Rokan belum sepenuhnya kembali normal.

Salah satu unit pembangkit, yakni Unit 3, masih dalam proses perbaikan agar dapat kembali beroperasi secara penuh.

“Yang kedua juga masih di Rokan, ini terkait dengan kendala sistem kelistrikan yang hingga saat ini masih kami upayakan agar pembangkit ini nanti bisa segera kita perbaiki dan dioperasikan kembali, sehingga bisa optimal kembali produksi di Blok Rokan,” jelas Laode dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Faktor lain yang menekan produksi minyak nasional berasal dari Wilayah Kerja Cepu.

Laode menyebut Blok Cepu menghadapi kendala operasional sekaligus percepatan penurunan produksi secara alamiah atau natural decline.

Menurutnya, kondisi penurunan alamiah di Blok Cepu pada 2026 terbilang cukup ekstrem. Pemerintah bersama operator lapangan telah melakukan pembahasan dan menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan laju penurunan tersebut.

“Memang Blok Cepu ini pada tahun 2026 ini memiliki kondisi natural decline yang agak ekstrem,” kata Laode.

Ia mengatakan langkah yang saat ini dilakukan lebih diarahkan untuk menjaga produksi agar tetap stabil dan tidak kembali mengalami penurunan tajam.

“Kondisi yang terjadi di lapangan adalah mempertahankan untuk datar. Jadi jangan turun lagi seperti itu yang kita lakukan dengan lapangan Cepu,” paparnya.

Tidak hanya minyak, produksi gas bumi nasional hingga Juli 2026 juga masih berada di bawah target pemerintah.

Rata-rata produksi gas bumi selama Januari-Juli 2026 tercatat sebesar 6.544 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Sementara itu, target produksi gas yang tercantum dalam APBN 2026 mencapai 6.837 MMSCFD.

Capaian tersebut menunjukkan produksi gas juga belum memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun ini.

Jika dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2025, kinerja produksi migas pada 2026 juga mengalami penurunan. Pada 2025, produksi minyak tercatat mencapai 606,1 ribu bph, sedangkan produksi gas berada di level 6.753 MMSCFD.

Data SKK Migas menunjukkan produksi minyak dari Blok Rokan hingga Juli 2026 masih cukup jauh dari target APBN.

Produksi Blok Rokan yang dikelola PHR tercatat sebesar 133.581 bph. Angka tersebut baru mencapai 81,5% dari target APBN sebesar 163.859 bph.

Kondisi serupa terjadi pada Blok Cepu yang dioperasikan ExxonMobil Cepu Ltd.

Hingga Juli 2026, produksi minyak Blok Cepu tercatat sebesar 124.266 bph atau sekitar 83,7% dari target APBN yang mencapai 148.500 bph.

Dengan berbagai kendala tersebut, pemerintah masih perlu mendorong pemulihan produksi di sejumlah blok strategis untuk mengejar target produksi minyak dan gas yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.