Pentagon Minta Anggaran Rp 26 Kuadriliun untuk Hadapi China

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menilai peningkatan anggaran pertahanan menjadi langkah penting untuk menghadapi modernisasi militer China yang berlangsung pesat.

Pentagon mengajukan anggaran pertahanan hampir 1,5 triliun dollar AS atau sekitar Rp 26 kuadriliun untuk memperkuat kemampuan militer AS, terutama dalam pengembangan teknologi baru.

Hegseth memperingatkan bahwa negara yang tertinggal dalam pengembangan sistem otonom, robotika, dan kecerdasan buatan (AI) berisiko semakin sulit mengejar negara yang lebih maju.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi panel pada pertemuan tahunan dan pameran Association of the United States Army (AUSA), Rabu (14/10/2026).

Baca Juga: Perang Iran Bebani Rumah Tangga AS sampai Rp 35 Juta

AS Percepat Pengembangan Drone dan Senjata Otonom

Hegseth mengatakan, AS menghadapi pesaing dengan kekuatan militer yang sebanding dan terus meningkatkan kemampuan persenjataannya.

“Ini adalah momen yang berbeda. Kita menghadapi pesaing yang kekuatan militernya sebanding dengan kita dan sedang membangun kekuatan militer, mungkin dengan peningkatan terbesar dalam sejarah dunia,” kata Hegseth, merujuk secara tidak langsung pada modernisasi militer China, menurut South China Morning Post.

Ia menekankan bahwa investasi teknologi militer saat ini akan menentukan keunggulan negara dalam jangka panjang.

“Siapa pun yang unggul sekarang akan semakin jauh di depan. Siapa pun yang tertinggal sekarang akan semakin jauh tertinggal,” ujarnya.

Salah satu upaya Pentagon adalah Project Agincourt, inisiatif untuk mempercepat pengembangan drone dan kemampuan peperangan otonom.

Rencana yang diumumkan Hegseth pada 30 September 2026 itu mencakup pembentukan Autonomous Warfare Command yang dipimpin perwira jenderal bintang empat paling lambat 1 Oktober 2027.

Inisiatif tersebut melanjutkan program Replicator yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden serta Drone Dominance Programme yang diluncurkan pada 2025.

Dalam permintaan anggaran tahun fiskal 2027, Pentagon mengajukan dana 54,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 979 triliun untuk Defence Autonomous Warfare Group (DAWG).

Jumlah itu meningkat hampir 24.000 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar 225,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 4 triliun.

Dari total anggaran DAWG, sebesar 39,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 703 triliun dialokasikan untuk pengadaan sistem otonom, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, dan pengembangan teknologi canggih.

Sementara itu, 14,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 258 triliun lainnya disiapkan untuk pengembangan dan pengerahan sistem penangkal pesawat nirawak.

Hegseth juga mengatakan, AS berupaya memperkuat daya tangkal militernya, termasuk melalui rencana pengadaan satu juta drone.

Modernisasi Militer China Jadi Perhatian AS

Menteri Angkatan Udara AS Troy Meink, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, mengatakan China sedang membangun kekuatan persenjataan dalam skala sangat besar.

Menurut Meink, Beijing juga memanfaatkan satelit di orbit rendah Bumi untuk membidik sistem persenjataan AS.

“Pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk mengatasi itu? Bagaimana kita melemahkan sistem mereka? Bagaimana kita memastikan sistem kita tetap mampu bertahan di ranah mana pun?” kata Meink.

Baca Juga: Kapal Berbendera Singapura Tenggelam setelah Tabrak Ranjau di Hormuz

Ia menambahkan bahwa sistem otonom akan menjadi bagian dari strategi gabungan militer AS untuk menghadapi tantangan tersebut.

Dalam rencana lima tahun ke-15 untuk periode 2026–2030, China memprioritaskan transformasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menuju intelligentised warfare, yakni peperangan yang memanfaatkan kecerdasan buatan, sistem nirawak, teknologi otonom, dan jaringan informasi.

Analisis citra satelit juga menunjukkan bahwa PLA telah menempatkan lebih dari 200 pesawat tempur supersonik J-6 era 1960-an di enam pangkalan udara dekat Selat Taiwan.

Pesawat-pesawat yang sudah usang tersebut telah dikonversi menjadi drone serang dengan kemampuan menyerupai rudal jelajah.

Selain mengembangkan kemampuan militernya sendiri, China juga dikenal sebagai eksportir drone terbesar di dunia.

Laporan lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington menyebut perusahaan-perusahaan China memasok lebih dari 80 persen drone secara global.

Hegseth Kritik Kebijakan Pertahanan Pemerintahan Biden

Hegseth mengkritik pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden karena dinilai kurang mengantisipasi perkembangan teknologi militer, termasuk senjata hipersonik, persenjataan antariksa, dan drone.

Menurut Hegseth, negara-negara pesaing seperti China terus meningkatkan kemampuan militernya ketika AS dinilai belum cukup cepat merespons perubahan tersebut.

Pemerintahan Presiden Donald Trump kini berupaya memulihkan keunggulan militer AS melalui percepatan pengembangan teknologi dan peningkatan anggaran pertahanan.

Permintaan anggaran hampir 1,5 triliun dollar AS itu menjadi bagian dari upaya Washington memperkuat kemampuan militer di tengah persaingan teknologi dan persenjataan dengan 

Beijing.