Trump Perintahkan Blokade Kapal Tanker Minyak Venezuela

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (16/12/2025) menyatakan telah memerintahkan pemberlakuan blokade terhadap kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak Venezuela yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat.

Langkah tersebut menandai eskalasi tekanan Washington terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan dipandang bertujuan memperberat tekanan ekonomi terhadap negara Amerika Selatan itu.

Pengumuman ini disampaikan menyusul penyitaan sebuah kapal tanker minyak oleh pasukan Amerika Serikat di lepas pantai Venezuela pada pekan sebelumnya. Tindakan tersebut tergolong tidak lazim dan dilakukan setelah pengerahan kekuatan militer AS di kawasan Karibia dan Pasifik timur.

Melalui unggahan di media sosial pada Selasa malam, Trump menuding pemerintah Venezuela menggunakan pendapatan dari sektor minyak untuk mendanai perdagangan narkoba dan aktivitas kriminal lainnya.

Baca Juga: Trump Klaim Perbaiki Ekonomi AS di Tengah Turunnya Tingkat Kepuasan Publik – Economix

Ia juga menyatakan bahwa pengerahan militer AS akan terus ditingkatkan hingga Venezuela menyerahkan minyak, tanah, serta aset-aset lain kepada Amerika Serikat, meskipun tidak ada penjelasan mengenai dasar klaim AS atas sumber daya tersebut.

Trump mengklaim Venezuela saat ini dikepung oleh armada militer terbesar yang pernah disusun dalam sejarah Amerika Selatan.

Ia menegaskan bahwa kekuatan armada tersebut akan terus bertambah hingga Venezuela mengembalikan seluruh minyak, tanah, dan aset lain yang menurutnya telah “dicuri” dari Amerika Serikat.

“Armada ini hanya akan terus membesar dan guncangan yang mereka rasakan akan seperti yang belum pernah mereka alami sebelumnya . Sampai pada saat mereka mengembalikan kepada AS seluruh minyak, tanah, dan aset lain yang sebelumnya mereka curi dari kami,” kata Trump dikutip dari platform media sosial miliknya, Kamis (18/12/2025).

Mengutip Associated Press, pejabat Pentagon menolak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan Trump tersebut dan mengarahkan seluruh pertanyaan kepada Gedung Putih.

Reaksi Venezuela

Pemerintah Venezuela pada Selasa merilis pernyataan resmi yang menuduh Trump melanggar hukum internasional, prinsip perdagangan bebas, serta kebebasan navigasi. Pemerintah Venezuela menilai ancaman tersebut sebagai tindakan yang sembrono dan serius.

Dalam pernyataan itu, Caracas menuding Trump memperlakukan minyak, tanah, dan kekayaan mineral Venezuela seolah-olah merupakan milik Amerika Serikat, serta menuntut agar seluruh kekayaan tersebut segera diserahkan. Pemerintah Venezuela menilai rencana pemberlakuan blokade laut sebagai upaya tidak rasional untuk merampas sumber daya nasional Venezuela.

Pemerintahan Maduro juga menyatakan berencana membawa persoalan ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Karena itu, ia menuntut agar Venezuela segera menyerahkan seluruh kekayaannya. Presiden AS, dengan cara yang sepenuhnya tidak rasional, bermaksud memberlakukan apa yang ia sebut sebagai blokade laut terhadap Venezuela untuk mencuri kekayaan yang menjadi milik bangsa kami,” bunyi pernyataan tersebut.

Ketergantungan Venezuela pada Minyak

Pengerahan militer AS di kawasan Karibia dan Pasifik timur selama beberapa waktu terakhir disertai dengan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal di perairan internasional. Kampanye tersebut menarik perhatian dan pengawasan dari kedua partai politik di Kongres AS.

Baca Juga: Perang Dunia 3 Makin Dekat ke Amerika, Ini Alasannya – Economix

Sedikitnya 95 orang dilaporkan tewas dalam 25 serangan yang diketahui terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat berencana memperluas kampanye militernya melampaui laut dan mulai melakukan serangan darat.

Pemerintahan Trump membela operasi tersebut dengan menyatakan bahwa langkah itu berhasil mencegah masuknya narkoba ke wilayah Amerika Serikat, serta menepis kekhawatiran bahwa operasi tersebut melampaui batas peperangan yang sah secara hukum.

Namun, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dalam wawancara dengan Vanity Fair yang diterbitkan Selasa menyebut bahwa kampanye tersebut juga bertujuan menekan dan menggulingkan pemerintahan Maduro. Menurut Wiles, Trump berkeinginan untuk terus menghancurkan kapal-kapal hingga Maduro menyerah.

Pengumuman blokade pada Selasa malam dinilai sejalan dengan pernyataan tersebut.

Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia dan memproduksi sekitar 1 juta barel minyak per hari. Pendapatan dari sektor minyak selama ini menjadi tulang punggung perekonomian negara tersebut.

Sejak pemerintahan Trump memberlakukan sanksi terhadap sektor minyak Venezuela pada 2017, pemerintahan Maduro mengandalkan armada bayangan kapal tanker tanpa bendera untuk menyalurkan minyak mentah ke pasar global. Perusahaan minyak negara Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) tersingkir dari pasar minyak internasional akibat sanksi AS, dengan sebagian besar ekspor dijual melalui pasar gelap di China dengan potongan harga besar.

Pada Oktober lalu, Trump menanggapi laporan yang menyebut bahwa Maduro telah menawarkan kepemilikan saham atas minyak dan kekayaan mineral Venezuela sebagai upaya meredakan tekanan AS. Trump menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa Maduro tidak ingin berhadapan langsung dengan Amerika Serikat.

Meski demikian, hingga kini belum jelas bagaimana AS akan melaksanakan apa yang Trump sebut sebagai blokade total terhadap seluruh kapal tanker yang mengangkut minyak Venezuela di bawah sanksi.

Angkatan Laut AS saat ini mengerahkan 11 kapal di kawasan tersebut, termasuk sebuah kapal induk dan sejumlah kapal serbu amfibi yang dilengkapi helikopter, pesawat V-22 Osprey, serta pesawat patroli maritim P-8 Poseidon.

Aset-aset tersebut memberikan kemampuan luas bagi militer AS untuk memantau lalu lintas laut keluar-masuk Venezuela.

Dalam unggahannya, Trump juga menyatakan bahwa rezim Venezuela telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing. Namun, hingga kini tidak ada penjelasan resmi mengenai dasar penetapan tersebut, mengingat status organisasi teroris asing secara historis umumnya diterapkan terhadap aktor non-negara, bukan pemerintahan berdaulat.

Baca Juga: Amerika Serikat dan Sekutu Eropa Siapkan Pasukan Multinasional untuk Jaminan Keamanan Ukraina – Economix