Januari 25, 2026

Prabowo Bicara di WEF Davos, 1.000 Tambang Ilegal Ditutup

Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintahannya telah menutup lebih dari 1.000 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo lebih dahulu menyinggung konsep “greedinomics”, yang ia gambarkan sebagai praktik ekonomi berbasis keserakahan dan eksploitasi tanpa batas.

Menurutnya, praktik semacam itu telah mendorong berbagai pelanggaran hukum, khususnya di sektor sumber daya alam. Atas dasar tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha 28 perusahaan yang menguasai lahan hingga 1,01 juta hektare.

Prabowo menjelaskan bahwa pencabutan izin dilakukan setelah pemerintah menemukan adanya pelanggaran hukum yang serius. Perusahaan-perusahaan tersebut terbukti membangun perkebunan di kawasan hutan lindung, yang dinilai sebagai pelanggaran hukum secara terang-terangan.

Ia menegaskan bahwa tindakan melanggar hukum semacam itu mencerminkan sikap tidak menghormati kedaulatan negara, seolah-olah hukum Indonesia dapat dibeli atau dikendalikan melalui kekuatan modal dan pengaruh. Namun, Prabowo menekankan bahwa pola tersebut tidak berlaku di bawah pemerintahannya. Para pelanggar hukum, kata dia, justru menghadapi konsekuensi tegas yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini telah menjalankan penegakan hukum di sektor kehutanan dengan tingkat keberanian dan ketegasan yang paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia. Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari komitmen negara untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Selain pencabutan izin perusahaan, Prabowo juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Meski demikian, laporan dari aparat dan masyarakat menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran kemungkinan masih jauh lebih besar. Ia menyebut masih terdapat setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya, bahkan bisa mencapai ratusan perusahaan yang terus melanggar ketentuan hukum.

Menghadapi kondisi tersebut, Prabowo menegaskan bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah keberanian dalam penegakan hukum. Ia menolak segala bentuk kompromi dan menegaskan bahwa tidak boleh ada langkah mundur dalam upaya memberantas pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam.