Sri Mulyani Beberkan Sikap soal APBN & Tarif RI-AS
Menteri Keuangan ke-26 dan ke-30 Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, berbicara mengenai pentingnya disiplin fiskal hingga tantangan ekonomi global dalam Oxford Policy Podcast.
Dalam perbincangan yang dipandu Diego Peñaranda dan Marc Naro dari The Blavatnik School of Government Oxford University itu, ia membagikan pengalamannya mengelola fiskal Indonesia selama satu dekade terakhir.
Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan 265 juta penduduk dan wilayah kepulauan yang luas mampu menjaga pertumbuhan berkat fondasi fiskal dan moneter yang kuat.
“Inflasi yang cukup rendah, dan nilai tukar yang relatif stabil sehingga memungkinkan ekonomi untuk tumbuh dengan baik,” ungkap Sri Mulyani dalam podcast yang tayang di Youtube, Senin (23/2/2026).
Ia menuturkan, dalam satu dekade terakhir pemerintah konsisten membangun infrastruktur, mereformasi Kementerian Keuangan, sektor keuangan, serta memperkuat institusi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.
“Semua ini dirancang agar Indonesia dapat melepaskan banyak kekuatan pertumbuhan, tidak hanya didominasi oleh publik, oleh pemerintah, tetapi juga melalui partisipasi sektor swasta,” tegas dia.
Baca Juga: Saham Gorengan SIap-siap Dibersihkan Purbaya
Disiplin Fiskal sebagai Syarat Mutlak
Ketika ditanya mengenai pentingnya disiplin fiskal, Sri Mulyani menekankan stabilitas dan keberlanjutan sebagai fondasi utama pembangunan.
“Fondasi bagi negara manapun untuk berkembang adalah stabilitas, juga keberlanjutan. Ini adalah syarat mutlak agar pembangunan dapat terjadi. Tanpa itu, jika Anda tidak memiliki stabilitas dan tidak berkelanjutan secara finansial, negara akan berada dalam sebuah krisis,” ungkap Sri Mulyani.
Ia pun memperingatkan bahwa tanpa stabilitas kebijakan makroekonomi dan pembiayaan yang berkelanjutan, sebuah negara akan mudah terjerumus ke dalam krisis.
“Jika Anda tidak memiliki stabilitas dan keberlanjutan kebijakan makroekonomi atau pembiayaan Anda, dalam hal ini Anda akan memasuki krisis. Dan ketika Anda berada dalam sebuah krisis, maka akan sulit untuk membuat kemajuan, apakah itu dalam hal menciptakan kemakmuran atau mengurangi kemiskinan,” papar dia.
Meski demikian, ia mengakui disiplin fiskal saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan. Reformasi struktural tetap dibutuhkan, mulai dari daya saing, sistem peradilan, tenaga kerja, perdagangan, hingga investasi.
“Agar Anda dapat terus tumbuh. Jadi apa yang saya katakan adalah bahwa disiplin fiskal adalah syarat mutlak, tetapi tidak cukup. Bahkan untuk syarat mutlak ini, Anda bertanya apakah ini sulit. Tentu saja ini sulit,” lanjut dia.
Sri Mulyani juga menyoroti tantangan politik dalam setiap kebijakan.
“Biasanya dalam setiap kebijakan, pihak yang mendapatkan manfaat, akan diam. Pihak yang menderita akan menyuarakan penolakan dengan sangat kuat. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini mudah. Indonesia telah melalui hal itu,” tuturnya.
Baca Juga: Respons Prabowo soal Deal RI-AS Baru Diteken dan MA Jegal Tarif Trump
Negosiasi Tarif Dagang dengan AS
Dalam podcast tersebut, Sri Mulyani juga membahas gejolak global, termasuk perang tarif dagang yang dipicu Presiden AS Donald Trump. Ia ditanya soal sikap Indonesia yang menolak klausul merugikan atau poison clauses dalam negosiasi tarif.
Menurutnya, dalam konteks bilateral yang tidak lagi sepenuhnya mengikuti kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), negosiasi harus saling menguntungkan.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah tuntutan AS terkait hambatan non-tarif justru sejalan dengan agenda reformasi Indonesia untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi.
“Jadi kita ingin mereformasi banyak dari apa yang Anda sebut kemudahan berbisnis, perdagangan, dan investasi, karena hambatan non-tarif, secara langsung atau tidak langsung, sebenarnya memengaruhi daya saing ekonomi kita, terutama kemampuan untuk menarik modal, serta untuk mendirikan perusahaan yang kompetitif di Indonesia,” terang Sri Mulyani.
Ia menambahkan, Indonesia dan AS sama-sama memiliki kebutuhan komoditas satu sama lain, mulai dari gandum, kedelai, migas, hingga pesawat terbang.
“Jadi, ini semua adalah bidang-bidang yang ingin kita gunakan peluangnya untuk bernegosiasi, tidak benar-benar membingkainya dalam konteks tarif sebagai hubungan yang saling melarang, tetapi lebih kepada memperkuat hubungan yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak,” tambah dia.
Respons atas Inisiatif Global Baru
Sri Mulyani juga dimintai pandangannya mengenai kemunculan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Donald Trump. Ia menilai inisiatif alternatif sah-sah saja selama mampu memberikan solusi konkret.
“Saya rasa inisiatif apa pun yang akan memperkuat dan membuat lebih efektif kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut, baik secara global maupun regional, harus disambut baik,” ucap Sri Mulyani.
Menurutnya, kebutuhan pembiayaan pembangunan di berbagai sektor sangat besar dan tidak bisa ditanggung satu institusi global saja.
“Jadi inisiatif lain apa pun yang mencoba untuk benar-benar menciptakan mekanisme ini, memobilisasi sumber daya, menciptakan tata kelola yang lebih baik, memperkuat pemberian layanan, saya rasa harus disambut baik,” pungkas dia.
Baca Juga: Negosiasi Nuklir Mandek, Iran Ancam Serang Pangkalan AS
