April 21, 2026

Dunia Usaha Lagi Ngerem Rekrutmen, Pengusaha RI Buka Alasannya

Kinerja sektor industri pada awal 2026 menunjukkan pertumbuhan, namun kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pelaku usaha justru memilih menunda perekrutan karena masih menghadapi ketidakpastian pasar serta tekanan biaya produksi yang tinggi.

Berdasarkan data Bank Indonesia, aktivitas manufaktur masih berada di fase ekspansi. Prompt Manufacturing Index (PMI) tercatat sebesar 52,03% pada kuartal I-2026, naik dari 51,86% pada kuartal sebelumnya. Meski demikian, indeks tenaga kerja tetap berada di zona kontraksi dengan angka 48,76%, dan tren tersebut telah berlangsung sejak kuartal II-2025.

Indikasi perlambatan juga tercermin dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha tercatat sebesar 10,11% pada kuartal I-2026, sedikit menurun dari 10,61% pada kuartal sebelumnya. Khusus di sektor industri pengolahan, aktivitas usaha memang meningkat, tetapi pemanfaatan tenaga kerja masih mengalami kontraksi dengan SBT sebesar -0,47%.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan produksi belum sepenuhnya didukung oleh permintaan yang stabil dalam jangka panjang. Ia menyebut, peningkatan aktivitas industri saat ini lebih banyak dipicu faktor musiman.

“Pertama-tama, perlu dipahami bahwa rilis SKDU kuartal I-2026 yang disampaikan BI adalah kinerja usaha post-factum yang bersifat seasonal, karena kinerja usaha tersebut dipengaruhi oleh berbagai momentum konsumsi, mulai dari momentum konsumsi akhir tahun yg di-carry forward, momentum Imlek hingga momentum Ramadan hingga Lebaran,” jelas Shinta kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, pola musiman tersebut menyebabkan perusahaan hanya menaikkan produksi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, bukan untuk memperluas kapasitas usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tambahan tenaga kerja belum menjadi prioritas utama.

“Mengapa ekspansi ini tidak mendongkrak penyerapan tenaga kerja? Jawabannya karena faktor seasonal (musiman) yang saya sebutkan tadi. Umumnya pelaku usaha tidak membuka lapangan kerja hanya karena ada kebutuhan produksi seasonal, yang akan terkoreksi dengan sendirinya ketika momentum tersebut berakhir,” katanya.

Shinta menambahkan bahwa pelaku usaha saat ini lebih mempertimbangkan kondisi pasar dalam jangka menengah sebelum mengambil keputusan strategis, termasuk dalam hal perekrutan tenaga kerja. Selama satu tahun terakhir, kondisi pasar dinilai masih memberikan tekanan, baik di pasar domestik maupun internasional.

“Perlu diperhatikan bahwa kinerja pasar setahun terakhir cukup membuat tekanan terhadap kinerja pasar secara umum, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri,” sebut dia.

Selain itu, kenaikan berbagai komponen biaya usaha seperti energi, logistik, dan pembiayaan turut memengaruhi keputusan perusahaan untuk menahan ekspansi. Situasi tersebut membuat dunia usaha cenderung bersikap hati-hati dalam membuka lapangan kerja baru.

“Karena kondisi pasar setahun terakhir tidak cukup kondusif dan outlook pertumbuhan kinerja pasar di 2026 juga tidak terlalu optimistis, ditambah dengan pertimbangan inflasi beban-beban usaha lainnya, saat ini pelaku usaha umumnya cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi lapangan kerja,” kata Shinta.

Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha lebih memilih memaksimalkan kapasitas yang sudah ada serta meningkatkan efisiensi operasional dibandingkan melakukan perekrutan baru.

“Kini pelaku usaha cenderung fokus pada efisiensi biaya usaha dan intensifikasi penggunaan resources usaha yang sudah ada,” ujarnya.

Selain faktor biaya dan permintaan, struktur ketenagakerjaan di sektor formal juga menjadi perhatian. Beban tenaga kerja yang relatif tinggi, termasuk potensi biaya saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), membuat perusahaan lebih selektif dalam merekrut pekerja.

“Apalagi kalau menimbang bahwa di Indonesia beban tenaga kerja di sektor formal cukup tinggi,” ucap dia.

Indikator kepercayaan dunia usaha untuk berekspansi juga menunjukkan kehati-hatian. Shinta menjelaskan bahwa nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dalam SKDU mencerminkan tingkat keyakinan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, termasuk dalam pembiayaan.

“Konteks ini juga berlaku dengan penilaian SBT kuartal I-2026 yang disampaikan BI. Perlu diingat, SBT merupakan indikator appetite atau confidence pelaku usaha untuk melakukan ekspansi kredit usaha,” jelasnya.

Dengan mempertimbangkan lemahnya permintaan, tingginya biaya produksi, serta mahalnya biaya pembiayaan, pelaku usaha menilai ekspansi saat ini belum tentu berkelanjutan secara bisnis.

Dalam kondisi tersebut, Apindo menilai diperlukan kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah untuk mendorong dunia usaha kembali berkembang. Langkah yang diharapkan antara lain stabilisasi kondisi makroekonomi, pengendalian inflasi, serta perbaikan iklim usaha secara menyeluruh.

“Jadi intervensi yang kami perlukan saat ini dari pemerintah antara lain stabilisasi kondisi makro ekonomi nasional agar lebih mendukung ekspansi usaha,” ujar Shinta.

Selain itu, penyederhanaan regulasi dan pengurangan beban usaha seperti biaya energi, logistik, dan pembiayaan dinilai penting untuk meningkatkan daya tahan sektor usaha. Pemerintah juga diharapkan memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau, terutama bagi sektor padat karya yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.

Belanja pemerintah juga diharapkan lebih difokuskan pada sektor produktif, termasuk peningkatan konektivitas dan modernisasi industri. Di tengah tekanan global, diversifikasi perdagangan dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus memperkuat kinerja ekspor nasional.