Oman Tolak Tekanan AS untuk Jauhi Iran, Tegaskan Hubungan Fokus ke Selat Hormuz
Kesultanan Oman menegaskan tidak akan mengikuti tekanan Amerika Serikat (AS) untuk memutus hubungan diplomatik dengan Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk.
Pemerintah Oman menyatakan bahwa interaksinya dengan Teheran semata-mata bertujuan membahas pengelolaan Selat Hormuz di masa mendatang agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum internasional.
Selama ini, Oman yang berbagi pengelolaan Selat Hormuz dengan Iran dikenal sebagai mediator netral dalam berbagai konflik di kawasan Teluk.
Namun, posisi tersebut kini menjadi sorotan Washington, terutama setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman akan mengebom Oman.
Kecurigaan AS terhadap Muskat juga disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio saat memberikan kesaksian di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
“Tidak ada negara lain di Bumi selain Iran, dan mungkin Oman yang tampak mendekatinya, yang mendukung apa yang dilakukan Iran di selat tersebut,” ujar Rubio.
Kecurigaan itu disebut berakar dari langkah Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi yang sebelumnya tampil di televisi AS untuk meminta tambahan waktu bagi proses negosiasi yang sedang dimediasi Oman sebelum perang Israel-AS pecah.
Baca Juga: Penarikan Pasukan dari Iran Disetujui DPR AS, Trump Kena Pukulan Politik
Oman Tegaskan Komitmen pada Kebebasan Navigasi
Menanggapi tekanan dari Washington, Duta Besar Oman untuk AS Talal bin Suleiman al-Rahbi melakukan serangkaian komunikasi dengan pejabat pemerintah AS, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Menteri Keuangan Scott Bessent.
Dalam pertemuan tersebut, Al-Rahbi menegaskan bahwa Oman menolak sistem tarif tol di Selat Hormuz dan tetap berkomitmen menjaga prinsip kebebasan navigasi internasional.
Meski sejumlah politisi Oman menyatakan simpati terhadap gagasan pungutan untuk layanan tertentu di perairan tersebut, mereka membantah adanya rencana penerapan tarif terselubung seperti yang dicurigai AS.
Sejak konflik pecah, Oman juga tetap memberikan bantuan kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, termasuk kapal milik AS.
Bantuan tersebut meliputi layanan panduan navigasi, operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga dukungan medis bagi awak kapal.
Iran Usulkan Biaya Lingkungan untuk Kapal yang Melintas
Di sisi lain, Iran menyatakan siap mengembalikan arus pelayaran di Selat Hormuz ke kondisi sebelum perang dalam waktu satu bulan sebagai bagian dari rencana pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut.
Meski demikian, Teheran telah membentuk Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) yang mewajibkan kapal memperoleh izin sebelum melintas.
Lembaga tersebut kini telah masuk dalam daftar sanksi Kementerian Keuangan AS.
Untuk memastikan kebijakan itu dapat diterima secara internasional, Iran mengusulkan penerapan biaya non-diskriminatif bagi seluruh kapal yang menggunakan jalur pelayaran tersebut.
Baca Juga: Trump Nyatakan Sikap soal Iran: Tak Mau Perang Lagi
Kepala Pusat Urusan Internasional dan Konvensi Lingkungan pada Departemen Lingkungan Hidup Iran, Arman Khorsand, mengatakan biaya tersebut dimaksudkan untuk menangani dampak lingkungan akibat konflik yang terjadi di kawasan.
“Operasi militer AS yang dilakukan di kawasan tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi keamanan dan kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan biaya lingkungan yang signifikan,” ucapnya.
Menurut Khorsand, prinsip hukum internasional mengatur bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus ikut menanggung biaya pemulihannya.
Ia menambahkan, mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung proses pemulihan kawasan pascakonflik.
