Juni 10, 2026

Anggaran Kemenperin Dipangkas, Target Industri 2027 Terancam

Kementerian Perindustrian menghadapi tekanan cukup besar menjelang tahun 2027. Di tengah target pertumbuhan industri manufaktur yang dipasang pemerintah, pagu indikatif anggaran kementerian justru mengalami pemangkasan cukup tajam. Padahal, sektor industri masih menjadi salah satu motor utama pembangunan ekonomi nasional serta program hilirisasi.

“Kami mendukung pelaksanaan prioritas nasional melalui berbagai agenda utama antara lain hilirisasi komoditas prioritas, pengembangan industri strategis, penguatan industri halal dan UMKM halal, transformasi industri digital, efisiensi sumber daya, serta program dekarbonisasi industri menuju industri hijau,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (10/6/2026).

Pemerintah sendiri telah menetapkan sejumlah sasaran untuk sektor manufaktur pada 2027. Target tersebut meliputi pertumbuhan industri pengolahan, peningkatan investasi, ekspor manufaktur, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Namun, ruang fiskal yang dimiliki Kementerian Perindustrian justru semakin terbatas.

“Pada tahun 2027 kami memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 2,01 triliun atau turun sebesar Rp 488,16 miliar setara 19,5% dibandingkan pagu awal tahun 2026,” ujar Agus.

Menurutnya, tekanan anggaran semakin berat karena porsi belanja pegawai dan kebutuhan operasional terus membesar setiap tahun. Kondisi itu membuat anggaran untuk program pengembangan industri menyusut signifikan.

“Kalau kita lihat dari tahun 2023 hanya 25%, kalau kita lihat dari anggaran indikatif 2027 meningkat ke 73,19%. Artinya belanja non-operasional yang sebelumnya 74,365 turun menjadi sekitar 26,81 persen,” jelasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran kepada pemerintah dan DPR. Dana tambahan itu direncanakan digunakan untuk mendukung restrukturisasi mesin industri, penguatan industri kecil dan menengah (IKM), hilirisasi sumber daya alam, pendidikan vokasi, hingga pengembangan sistem informasi industri nasional.

“Oleh karena itu kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 1,59 triliun untuk memperkuat pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi peningkatan produktivitas, daya saing, program hilirisasi, penguatan industri kecil menengah, pengembangan sumber daya manusia industri, serta transformasi industri nasional,” terang Agus.