Purbaya Lirik Skema Iran, Kapal di Selat Malaka Bisa Dipajaki

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan gagasan untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka, yang selama ini menjadi salah satu rute perdagangan dan energi paling strategis di dunia.

Gagasan tersebut disebut terinspirasi dari rencana Iran yang ingin mengenakan biaya terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Baca Juga: Proyeksi Meleset, Bank Dunia Disebut Purbaya Sudah Minta Maaf

Purbaya menilai Indonesia memiliki posisi kuat untuk mempertimbangkan kebijakan serupa, mengingat letaknya yang strategis dalam jalur perdagangan internasional, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge, nggak tahu betul apa salah?” ungkap Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menyebut, skema pemungutan pajak tersebut secara teori bisa dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain yang berbagi wilayah Selat Malaka, yakni Malaysia dan Singapura.

“Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” ujar dia.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa gagasan tersebut tidak mudah direalisasikan dan masih membutuhkan pertimbangan matang, termasuk dari sisi kerja sama regional dan aturan internasional.

“Singapura kecil, Malaysia sama, kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur,” pungkas dia.

Baca Juga: Purbaya Diingatkan IMF-Bank Dunia agar Subsidi RI Tak Berlebihan