Juli 23, 2026

AS Desak Tinjau Hubungan dengan Malaysia, Ada Apa?

Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Malaysia kembali menjadi sorotan, setelah sejumlah anggota Kongres AS meminta Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, mengevaluasi kerja sama keamanan dan ekonomi dengan Kuala Lumpur.

Permintaan tersebut muncul menyusul pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menegaskan pemerintah akan mendeportasi warga negara Israel apabila ditemukan berada di wilayah Malaysia.

Mengutip surat resmi yang salinannya diperoleh CNBC Indonesia, Rabu (22/7/2026), para anggota Kongres menilai kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan dinilai tidak sejalan dengan hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Israel.

“Kami mendesak Anda meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia untuk memastikan hubungan tersebut tetap melayani kepentingan terbaik Amerika Serikat,” demikian bunyi surat tersebut, yang salinannya dilihat CNBC Indonesia, Rabu (22/7/2026).

Kongres AS Minta Evaluasi Kerja Sama dengan Malaysia

Dalam surat tersebut, para legislator juga meminta Departemen Luar Negeri AS memanfaatkan seluruh jalur diplomatik agar pemerintah Malaysia memahami konsekuensi dari kebijakan yang diambil terhadap warga negara Israel.

Mereka bahkan mengusulkan penghentian sementara pendanaan program International Military Education and Training (IMET) bagi Malaysia apabila pemerintah Anwar Ibrahim tidak membatalkan kebijakan tersebut dalam waktu 15 hari.

IMET merupakan program bantuan pertahanan AS yang memberikan pelatihan kepada personel militer negara-negara mitra di Amerika Serikat.

Dipicu Pernyataan Anwar soal Warga Israel

Desakan dari Kongres AS bermula setelah Anwar Ibrahim menyatakan pemerintah Malaysia akan melacak dan segera mendeportasi warga negara Israel yang berada di negaranya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah penyelidikan pemerintah Malaysia terhadap proyek Network School, sebuah komunitas teknologi yang berlokasi di Forest City, Johor.

Otoritas Malaysia sedang menyelidiki dugaan adanya warga negara Israel yang memasuki negara tersebut menggunakan paspor dari negara ketiga. Malaysia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara umum melarang pemegang paspor Israel memasuki wilayahnya tanpa izin khusus.

“Jika kami menemukan warga Israel, mereka akan segera dideportasi karena kami tidak mengakui Israel,” kata Anwar saat menanggapi dugaan keberadaan warga Israel di sebuah komunitas teknologi di Johor.

Legislator AS Soroti Dugaan Hubungan Malaysia dengan Hamas

Selain mempersoalkan kebijakan terhadap warga Israel, para anggota Kongres juga menyinggung hubungan Malaysia dengan Hamas.

Mereka mengklaim Malaysia masih menjalin hubungan terbuka dengan kelompok tersebut dan mengutip sejumlah laporan yang menyebut Hamas pernah melakukan aktivitas pelatihan di wilayah Malaysia.

“Mereka menyambut teroris, sementara pada saat yang sama menargetkan warga Yahudi,” tulis para legislator dalam surat tersebut.

Dalam surat itu, Kongres AS juga meminta Departemen Luar Negeri menjelaskan langkah konkret yang akan ditempuh sebagai respons terhadap pernyataan Anwar.

Menurut mereka, berbagai bentuk kerja sama, mulai dari bantuan keamanan, akses teknologi, hingga hubungan ekonomi dengan Malaysia, seharusnya disertai ekspektasi bahwa Kuala Lumpur tidak menerapkan kebijakan yang dianggap menyasar warga negara dari salah satu sekutu utama Washington.

Hingga berita ini ditulis, baik Departemen Luar Negeri AS maupun pemerintah Malaysia belum memberikan tanggapan resmi terkait surat tersebut.