Batas Waktu Perang Iran Makin Dekat, Trump Hadapi Tekanan di Kongres AS

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikenal seing membangun citra sebagai pemimpin tegas yang memaksimalkan kewenangan konstitusionalnya. Sebagai panglima tertinggi militer, ia memiliki hak untuk memulai operasi militer, namun diwajibkan memberi pemberitahuan resmi kepada Kongres AS dalam waktu 48 jam.

Dalam konflik melawan Iran, kewajiban tersebut telah dipenuhi pada 2 Maret 2026. Meski demikian, batas waktu operasi militer tanpa persetujuan legislatif kini semakin dekat. Berdasarkan aturan yang berlaku, operasi militer hanya dapat berlangsung selama 60 hari tanpa restu dari dua lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat AS dan Senat AS, yang bersama-sama membentuk Kongres.

Baca Juga : Putin Berikan Dukungan ke Iran, Janjikan Perdamaian Segera Hadir!

Tenggat tersebut dijadwalkan berakhir pada 1 Mei 2026. Jika hingga waktu itu belum tercapai solusi diplomatik antara Washington dan Teheran, presiden harus mengambil langkah tambahan untuk melegitimasi operasi militer yang masih berlangsung.

Apa Itu Resolusi Kewenangan Perang?

Sekitar 240 tahun lalu, para pendiri negara Amerika membagi tanggung jawab perang dalam Konstitusi. Presiden ditetapkan sebagai panglima tertinggi militer, sementara hanya Kongres yang memiliki kewenangan menyatakan perang secara resmi.

Pengaturan lebih rinci mengenai hal ini tertuang dalam undang-undang federal bernama Resolusi Kewenangan Perang 1973. Aturan tersebut mengatur pembagian tanggung jawab antara presiden dan Kongres dalam situasi konflik militer.

“Undang-undang ini menyatakan bahwa para perancang Konstitusi AS bermaksud agar Kongres AS dan presiden AS menggunakan ‘pertimbangan kolektif’ sebelum mengirim pasukan ke medan ‘pertempuran’,” jelas kantor berita Associated Press.

“Resolusi Kekuasaan Perang meminta presiden ‘dalam setiap kemungkinan’ untuk ‘berkonsultasi dengan Kongres AS sebelum mengerahkan Angkatan Bersenjata AS’,” lanjut penjelasan itu.

Aturan tersebut banyak dipandang sebagai pelajaran dari pengalaman panjang Perang Vietnam, yang berlangsung sejak 1955 tanpa persetujuan resmi Kongres hingga tahun 1964.

Saat aturan ini disahkan pada 1973, Presiden saat itu, Richard Nixon, sempat menolak melalui veto. Namun veto tersebut kemudian dibatalkan oleh mayoritas dua pertiga suara Kongres sehingga undang-undang tetap berlaku.

Meski secara hukum hanya Kongres yang dapat menyatakan perang, dalam praktiknya langkah tersebut jarang dilakukan. Deklarasi perang terakhir oleh Kongres terjadi pada 4 Juni 1942 terhadap sekutu Jerman Nazi, termasuk Bulgaria, Hungaria, dan Rumania selama Perang Dunia II.

Sebaliknya, banyak presiden menggunakan redaksi fleksibel dalam resolusi tersebut untuk mengesahkan penggunaan kekuatan militer di luar negeri tanpa deklarasi perang formal. Tujuan utama aturan ini adalah menjaga peran Kongres dalam konflik modern, sekaligus memberi ruang bagi presiden untuk bertindak cepat dalam kondisi darurat.

Mungkinkah Operasi Militer Diperpanjang Tanpa Persetujuan Kongres AS?

Berdasarkan ketentuan hukum, presiden memiliki opsi memperpanjang masa operasi awal selama 60 hari dengan tambahan waktu maksimal 30 hari untuk proses penarikan pasukan secara terkontrol.

Stormy-Annika Mildner, Kepala lembaga think tank Aspen Institute Germany, menilai skenario ini sebagai kemungkinan yang paling realistis.

“Saya berasumsi Trump akan memanfaatkan periode tambahan 30 hari tersebut, dengan argumen bahwa telah ada kemajuan yang dicapai, gencatan senjata sedang berjalan, dan akhir perang sudah di depan mata sehingga waktu tambahan diperlukan untuk menyelesaikan proses tersebut,” ujar Mildner kepada Deutsche Welle.

Namun, ia menilai alasan tersebut dapat diperdebatkan apabila situasi di Selat Hormuz semakin memanas atau jika kesepakatan gencatan senjata terus dilanggar.

“Jika konflik semakin meningkat sekarang, maka upaya untuk mengacu dan menjustifikasi tambahan 30 hari ini akan menjadi lebih kontroversial dari sebelumnya,” kata Mildner.

Media The New York Times juga menyoroti kemungkinan lain, yaitu Trump dapat berargumentasi bahwa aturan 60 hari tidak berlaku dalam kondisi tertentu. Pendekatan serupa pernah digunakan oleh Presiden Barack Obama pada 2011 saat operasi militer di Libya yang mendapat mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lima Resolusi yang Diajukan Selalu Ditolak

Secara umum, presiden biasanya berupaya mendapatkan dukungan publik dan persetujuan Kongres sebelum memulai operasi militer besar. Hal serupa pernah dilakukan oleh Presiden George W. Bush sebelum invasi ke Irak pada 2003.

Namun dalam konflik Iran saat ini, keputusan Trump untuk tidak meminta persetujuan awal dari Kongres memunculkan kritik dari oposisi Partai Demokrat. Sejak awal Maret 2026, telah berlangsung lima kali pemungutan suara di DPR dan Senat terkait resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan militer presiden.

Menanti Pemilu Sela

Walau lima resolusi sebelumnya gagal disahkan, belum tentu pemungutan suara berikutnya setelah tenggat 60 hari akan menghasilkan keputusan yang sama. Laporan dari The New York Times menyebut beberapa anggota Partai Republik mulai mempertimbangkan ulang posisi mereka.

John Curtis, senator Partai Republik dari Utah, menegaskan sikapnya melalui sebuah esai pada 1 April.

“Saya tidak akan mendukung aksi militer berkelanjutan melampaui batas waktu 60 hari tanpa persetujuan Kongres AS.”

Mildner menilai peluang persetujuan lanjutan masih kecil.

“Bagi banyak anggota Partai Republik, secara politik jauh lebih mudah untuk memberikan suara menentang resolusi penghentian perang daripada secara aktif mengizinkan kelanjutannya. Pilihan terakhir tersebut menuntut tanggung jawab bersama yang jelas atas durasi, biaya, serta risiko operasi yang bisa menciptakan kerentanan politik yang signifikan, terutama menjelang pemilu sela,” ujarnya.

Pemilu sela di AS dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026. Dalam pemilu tersebut, seluruh 435 kursi DPR dan 35 dari 100 kursi Senat akan diperebutkan. Pemilu sela kerap menjadi momentum bagi publik untuk mengevaluasi kinerja presiden yang sedang menjabat.

Menurut konsultan politik dari Brookings Institution, Jonathan Katz, para kandidat dari wilayah dengan persaingan ketat memantau tren dukungan publik secara intensif.

“Meski begitu, memberikan suara yang menentang tindakan militer Trump merupakan langkah politik yang berisiko menjelang pemilu sela,” tutur Katz.

Baca Juga : Trump Tidak Puas dengan Proposal Iran, Perang Berlanjut?

“Anggota Kongres AS dari Partai Republik akan lebih memilih untuk mencari perlindungan daripada berkonfrontasi dengan presiden yang memiliki riwayat menargetkan anggota Republik di Kongres AS yang dianggap tidak loyal,” tambahnya.

Selain faktor politik, tingginya biaya hidup di dalam negeri juga menjadi tekanan tambahan bagi pemerintahan Trump. Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik Iran turut memperburuk kondisi tersebut.

Kritik terhadap perang bahkan mulai muncul dari basis pendukung utama Trump, termasuk kelompok MAGA. Oleh karena itu, tekanan terhadap presiden untuk menemukan solusi diplomatik semakin besar menjelang pemilu sela, terlepas dari bagaimana peran Kongres nantinya.