BGN Benahi Pelaksanaan MBG, SPPG Diperketat dan Sasaran Dipertajam

Badan Gizi Nasional (BGN) menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan efektivitas layanan, memperkuat tata kelola, serta memastikan bantuan gizi menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Langkah tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026), yang menjadi momentum awal konsolidasi jajaran pimpinan baru dalam menyusun arah kebijakan pelaksanaan program ke depan.

Nanik mengatakan, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan seluruh anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ungkap Nanik.

Baca Juga; S&P Ditemui Purbaya, Jawab RUmor Rating Utang RI Turun

Perketat Pengawasan Dapur dan Pemerataan Layanan

Sebagai bagian dari penataan program, BGN melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas.

Selain itu, lembaga tersebut juga memberlakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru dan mengoptimalkan pemanfaatan dapur yang sudah beroperasi.

BGN turut memperkuat pembinaan serta standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia yang telah ditetapkan.

Langkah tersebut dilakukan agar makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat tetap memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

Menurut Nanik, penataan program juga diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi layanan di berbagai wilayah.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelas Nanik.

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah 3T, BGN menyiapkan sejumlah skema implementasi yang lebih adaptif.

Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program.

BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga lembaga lain yang ingin mendukung perluasan layanan MBG.

Baca Juga: Prabowo Sebut MBG Ciptakan 3 Juta Lapangan Kerja

Integrasi Data dan Fokus pada Kelompok Rentan

Di tengah proses konsolidasi yang berlangsung, Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama BGN.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” kata Nanik.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur.

Menurut dia, tata kelola yang baik harus didukung oleh sistem yang kuat agar pelaksanaan program berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujar Agustina.

Selain memperkuat tata kelola, BGN juga mempertajam sasaran penerima manfaat dengan meningkatkan intervensi kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kelompok tersebut dinilai strategis dalam upaya pencegahan stunting sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.