BGN Hentikan Sementara Dapur MBG Baru, Fokus Wilayah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kebijakan moratorium tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program di lapangan.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan saat ini lembaganya lebih memprioritaskan evaluasi dan pembenahan dapur yang telah beroperasi dibanding menambah titik layanan baru.

“Moratorium dapur titik-titik baru,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6).

Baca Juga : Istana Sebut Prabowo Tegas Perangi Korupsi, Menteri Diingatkan Terus

Menurutnya, saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang sudah beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, BGN ingin memastikan seluruh fasilitas yang ada berjalan optimal sebelum kembali membuka pembangunan dapur baru.

“Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” katanya.

Fokus Pemerataan Manfaat hingga Wilayah 3T

Nanik menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG selama ini banyak terkonsentrasi di kawasan aglomerasi atau wilayah perkotaan yang saling terhubung. Sementara itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan perhatian lebih besar.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta BGN memprioritaskan perluasan layanan MBG ke wilayah 3T agar manfaat program dapat dirasakan secara merata.

“Jujur sekarang (SPPG) yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujar Nanik.

Menurutnya, satu wilayah belum tentu membutuhkan banyak dapur MBG. Karena itu, jumlah SPPG akan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing daerah.

“Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium,” katanya.

Efisiensi Anggaran Tanpa Mengurangi Penerima Manfaat

BGN menegaskan moratorium ini bukan bertujuan mengurangi cakupan Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan seluruh anak yang menjadi sasaran program tetap menerima manfaat secara optimal.

Untuk mendukung proses penataan, BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dalam melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah.

“Pokoknya intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien,” ujar Nanik.

Ia juga menegaskan bahwa lembaganya tengah berupaya menekan penggunaan anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat MBG. Saat ini, anggaran program tersebut disebut telah dipangkas menjadi Rp268 triliun dan masih terus dievaluasi untuk mencari peluang penghematan.

Dapur yang Tidak Memenuhi Standar Bisa Disuspend

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN akan melakukan pembenahan terhadap SPPG yang sudah beroperasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar operasional, perbaikan fasilitas, hingga pelatihan sumber daya manusia.

Baca Juga : 50 Jalan Tol Masuk PSN di Era Prabowo, Membentang dari Sumatera-Bali 

Nanik menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan berpotensi dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi persyaratan.

“Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend,” ujarnya.

BGN juga tengah menyiapkan berbagai skema pelaksanaan MBG di wilayah 3T agar program dapat berjalan efektif tanpa memberikan beban berlebihan terhadap APBN. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pemerataan manfaat program bagi seluruh anak Indonesia, terutama di wilayah yang selama ini masih sulit dijangkau layanan publik.