Juni 9, 2026

BGN Kaji Kantin Sekolah Jadi Alternatif Dapur MBG di Daerah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempertimbangkan skema pemanfaatan kantin sekolah sebagai pengganti dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, skema tersebut menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji untuk daerah terpencil dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.

“Ini masih kita lihat (skema kerja sama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur,” kata Nanik usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, keberadaan kantin sekolah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di daerah yang memiliki jumlah siswa terbatas.

“Di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif, begitu,” ujar Nanik.

Selain memanfaatkan kantin sekolah, BGN juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Nanik mencontohkan, fasilitas dapur umum milik perusahaan yang sudah tersedia di daerah terpencil dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan MBG tanpa harus membangun infrastruktur baru.

“Misalnya ada satu wilayah yang muridnya kayak di Raja Ampat, itu ada sebuah pulau muridnya hanya 115, tapi ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya bisa digunakan juga,” tutur dia.

Ia menjelaskan, pemanfaatan dapur CSR maupun kantin sekolah merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran yang sedang didorong BGN.

“Jadi tidak harus membangun dapur baru di 3T, ini bagian dari efisiensi supaya tidak menggunakan semuanya APBN,” ucapnya.

Sebagai Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik menegaskan efisiensi anggaran menjadi salah satu fokus utama lembaganya agar program MBG tetap berjalan tanpa menambah beban terhadap keuangan negara.

“Kami concern pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” ujar Nanik.