Netanyahu Minta Israel Kurangi Ketergantungan pada AS, Kenapa?
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa negaranya harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap dukungan asing, khususnya dalam bidang pertahanan, dengan membangun sistem persenjataan yang lebih mandiri.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perbedaan pandangan antara pemerintahan Netanyahu dan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait berbagai isu keamanan regional.
Berbicara dalam pertemuan dengan para perwira tempur cadangan Israel di Tepi Barat yang diduduki pada Selasa (23/6/2026), Netanyahu menegaskan bahwa Israel tetap menghargai dukungan yang selama ini diberikan Washington, tetapi perlu memperkuat kemampuan militernya sendiri.
Baca Juga : China Perketat Pengawasan Raksasa Bisnis, Ada Apa?
“Saya sangat menghargai dukungan yang telah diterima Israel dari teman-teman Amerika kami, tetapi kami perlu melepaskan diri dari ketergantungan dan membangun sistem persenjataan independen kami sendiri,” kata Netanyahu.
Israel Ingin Perkuat Kemandirian Militer
Netanyahu menilai masa depan keamanan Israel harus ditopang oleh kemampuan produksi senjata domestik, pengembangan teknologi pertahanan, serta regenerasi komandan militer yang berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas pertahanan dalam negeri menjadi faktor penting untuk memastikan Israel mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan tanpa terlalu bergantung pada bantuan negara lain.
“Kita perlu melepaskan diri dari ketergantungan, membangun kekuatan yang lebih dan lebih, memperkenalkan lebih dan lebih teknologi, melatih lebih dan lebih banyak generasi komandan seperti Anda karena itulah yang pada akhirnya akan menentukan di mana kita akan berada,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mempertegas komitmen pemerintah Israel untuk terus memperluas kekuatan militer dan kemampuan teknologi pertahanannya.
Israel Masih Bergantung pada Bantuan AS
Meski berbicara mengenai kemandirian pertahanan, fakta menunjukkan bahwa Israel masih menjadi penerima bantuan terbesar dari AS dalam sejarah modern.
Berdasarkan data Council on Foreign Relations, sejak berdiri pada 1948, Israel telah menerima lebih dari US$300 miliar dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer dari AS setelah disesuaikan dengan inflasi.
Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan bantuan yang diterima negara lain dari Washington.
Dalam perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani pada 2016 dan mulai berlaku pada 2019, Israel menerima bantuan militer senilai sekitar US$3,8 miliar per tahun.
Dana tersebut digunakan terutama untuk pembelian sistem persenjataan dan mencakup sekitar 15 persen dari total anggaran pertahanan Israel.
Kesepakatan tersebut dijadwalkan berlaku hingga tahun 2028.
Ketegangan AS dan Israel Meningkat
Hubungan Washington dan Tel Aviv dilaporkan mengalami ketegangan sejak AS mencapai nota kesepahaman (MoU) dengan Iran untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Kesepakatan itu juga mencakup sejumlah isu regional, termasuk situasi di Lebanon yang selama ini menjadi titik panas akibat konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran.
Pemerintah Netanyahu diketahui menentang beberapa poin dalam kesepakatan tersebut, sehingga memicu perbedaan pendapat dengan pemerintahan Trump.
JD Vance Kritik Pemerintahan Netanyahu
Ketegangan semakin terlihat setelah Wakil Presiden AS JD Vance melontarkan kritik terbuka terhadap sejumlah menteri dalam kabinet Netanyahu.
Dalam pernyataannya pekan lalu, Vance menyayangkan sikap pemerintah Israel yang menolak kesepakatan antara AS dan Iran.
Ia menegaskan bahwa Israel seharusnya tidak menyerang atau menentang satu-satunya sekutu kuat yang masih secara konsisten memberikan dukungan besar kepada negara tersebut.
“Selama tiga bulan terakhir, dua pertiga dari senjata pertahanan yang telah melindungi tanah air Anda telah dibangun oleh tangan Amerika dan dibayar dengan uang pajak Amerika,” kata Vance.
Menurutnya, ancaman terbesar bagi Israel saat ini bukanlah Presiden Donald Trump, melainkan tantangan keamanan yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
“Masalah bagi Israel bukanlah Donald J. Trump, dan siapa pun di Israel yang berpikir bahwa masalah terbesar mereka adalah Presiden Amerika Serikat perlu bangun dan menyadari kenyataan situasi yang dihadapi negara itu,” ujarnya.
MoU AS-Iran Jadi Sumber Perdebatan
Nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan tersebut terdiri atas 14 poin yang mengatur berbagai aspek penyelesaian konflik antara Iran dan pihak-pihak terkait di kawasan.
Beberapa poin penting dalam kesepakatan mencakup penghentian perang, pengaturan situasi keamanan di Lebanon, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap Iran.
Baca Juga : AS Longgarkan Sanksi, Iran Klaim Kembali Kendalikan Hormuz
Kesepakatan tersebut dianggap sebagai langkah penting untuk meredakan ketegangan regional, tetapi juga memunculkan kekhawatiran dari sebagian kalangan di Israel yang menilai Iran memperoleh terlalu banyak keuntungan dari proses negosiasi tersebut.
Di tengah perbedaan pandangan yang terus berkembang, hubungan antara pemerintahan Trump dan Netanyahu diperkirakan akan tetap menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika politik dan keamanan Timur Tengah dalam beberapa bulan ke depan.
