China Perluas Blokir Ekspor ke 40 Entitas Jepang Lagi
China kembali memperketat kebijakan kendali ekspornya terhadap Jepang dengan menambah puluhan organisasi dan perusahaan ke dalam daftar pembatasan perdagangan.
Langkah yang diumumkan Kementerian Perdagangan China pada Senin (29/6/2026) itu berdampak pada 40 entitas tambahan dan dinilai menjadi sinyal meningkatnya ketegangan antara Beijing dan pemerintahan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi.
Baca Juga: Jepang Langsung Siaga Tempur, China-Rusia Patroli Udara
Sebanyak 20 organisasi dimasukkan ke dalam daftar hitam kendali ekspor China, yang berarti mereka tidak lagi dapat menerima ekspor barang asal China yang memiliki fungsi ganda untuk kepentingan sipil maupun militer.
Di antara organisasi yang terdampak terdapat lembaga pemerintah Jepang National Institute for Defense Studies, sejumlah pusat penelitian sistem militer, serta perusahaan yang berafiliasi dengan Mitsubishi Electric.
Selain itu, Beijing juga memasukkan 20 entitas lainnya ke dalam daftar pengawasan ketat.
Beberapa perusahaan yang masuk dalam kategori tersebut antara lain Mitsui E&S dan Japan Nuclear Fuel.
Dengan status baru tersebut, perusahaan-perusahaan terkait harus menjalani pemeriksaan yang lebih ketat apabila ingin mengimpor barang dual-use dari China.
Kebijakan terbaru ini memperluas pembatasan yang sebelumnya telah diterapkan Beijing pada Februari 2026.
Saat itu, China menjatuhkan sanksi serupa kepada 40 perusahaan Jepang, termasuk produsen otomotif Subaru.
Ketegangan kedua negara disebut berkaitan dengan pernyataan Takaichi mengenai Taiwan yang disampaikan tahun lalu.
Baca Juga: Perundingan Damai Langsung Mandek, AS Gempur Iran
Dalam pernyataannya, Takaichi mengisyaratkan bahwa Jepang dapat mengerahkan kekuatan militernya apabila China berupaya mengambil alih Taiwan, wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi diklaim Beijing sebagai bagian dari kedaulatannya.
Hingga kini, Takaichi tetap mempertahankan pernyataan tersebut dan menegaskan tidak ada perubahan dalam arah kebijakan luar negeri Jepang terkait isu Taiwan.
