Iran Bantah Ekonominya di Ambang Keruntuhan, AS Klaim IRGC Kehabisan Dana
Pemerintah Iran membantah klaim Amerika Serikat (AS) bahwa perekonomiannya berada di ambang keruntuhan akibat serangan militer, blokade maritim, dan sanksi ekonomi.
Meski mengakui menghadapi tekanan keuangan, Teheran menegaskan bahwa negaranya masih mampu bertahan dan melanjutkan dukungan terhadap kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah.
Sebelumnya, Kepala Komando Pusat AS (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, mengklaim tekanan Washington telah melemahkan kemampuan finansial Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Menurut Cooper, AS berhasil menggagalkan ekspor minyak Iran senilai sedikitnya 25 miliar dollar AS (Rp 450 triliun) serta membantu membekukan aset kripto sekitar 350 juta dollar AS (Rp 6,2 triliun).
Tekanan tersebut disebut membuat IRGC kesulitan membayar gaji pasukannya, sementara sejumlah kelompok bersenjata sekutu Iran juga mengalami masalah pendanaan.
“Tekanan finansial terhadap militer Iran telah menjadi begitu signifikan, hingga muncul laporan bahwa kelompok-kelompok milisi yang berpihak pada Iran di berbagai wilayah menahan pembayaran bagi tentara mereka sendiri demi menyalurkan dana kembali ke IRGC yang saat ini juga tidak mampu membayar pasukannya,” ujar Cooper, dikutip dari Al Jazeera pada Selasa (20/10/2026).
Baca Juga: Inggris Kirim Jet Tempur Typhoon ke Saudi, Houthi Diserang?
Sekutu Iran Hadapi Tekanan Keuangan
Selama beberapa dekade, Pasukan Quds yang merupakan bagian dari IRGC menyediakan dana, senjata, pelatihan, hingga teknologi produksi persenjataan bagi kelompok-kelompok sekutu Iran di kawasan Timur Tengah.
Namun, kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman telah menghadapi kesulitan ekonomi selama beberapa tahun terakhir.
Kepala Riset Timur Tengah dan Afrika Utara di Horizon Engage, Michael Knights, mengatakan kedua kelompok tersebut masih bergantung pada bantuan Iran, termasuk pasokan bahan bakar.
Sementara itu, kelompok-kelompok bersenjata di Irak memiliki kondisi keuangan yang relatif lebih baik karena sebagian di antaranya memperoleh pendanaan dari pemerintah melalui Pasukan Mobilisasi Populer.
Menurut Knights, sebagian dana dari Irak bahkan diduga mengalir untuk membantu Iran, Hizbullah, dan Houthi.
Pada September 2026, Departemen Keuangan AS menuduh Kataib Hizbullah, kelompok bersenjata Irak yang didukung Teheran, mengalihkan sumber daya negara tersebut untuk membantu Iran.
Reuters sebelumnya juga melaporkan bahwa Hizbullah menerima 200 juta dollar AS dari Iran pada September. Namun, Departemen Luar Negeri AS membantah laporan tersebut.
Iran Akui Tekanan Ekonomi, tetapi Tolak Klaim Keruntuhan
Perekonomian Iran menghadapi tekanan berat akibat perang, sanksi internasional, dan persoalan pengelolaan ekonomi dalam negeri.
Kondisi tersebut memicu inflasi tinggi, pelemahan mata uang, serta terbatasnya kesempatan kerja dengan upah layak bagi penduduk Iran yang berjumlah sekitar 90 juta jiwa.
Bank Dunia bahkan memperkirakan ekonomi Iran menyusut 7,7 persen pada tahun fiskal 2026-2027.
Meski demikian, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati menolak anggapan bahwa perekonomian negaranya akan segera runtuh.
“Terlepas dari semua tekanan ini, ekonomi Iran telah menunjukkan ketahanan yang sangat baik. Klaim bahwa ekonomi Iran sedang runtuh hanyalah sebuah ilusi,” ujarnya.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga mengakui bahwa serangan militer dan blokade maritim menimbulkan persoalan serius bagi negaranya.
Baca Juga: Serangan Rudal Houthi di Yaman Tewaskan 58 Orang, 200 Terluka
Namun, ia menegaskan pemerintah akan mengandalkan kemampuan domestik untuk mengatasi tekanan tersebut.
Pezeshkian mengklaim pengelolaan konsumsi telah menghilangkan kebutuhan impor bensin yang nilainya diperkirakan mencapai 12 miliar dollar AS.
Ia juga berjanji mengembalikan pendapatan dari kenaikan harga bahan bakar kepada masyarakat melalui tambahan saldo voucer pangan elektronik.
Di sisi lain, peneliti senior Center for International Policy, Negar Mortazavi, menilai tekanan ekonomi tidak serta-merta mengubah kebijakan strategis Teheran.
Menurutnya, Iran kemungkinan tetap memprioritaskan dukungan terhadap kelompok-kelompok sekutunya meskipun menghadapi keterbatasan dana.
“Tekanan ekonomi memang membatasi sumber daya militer Iran, tetapi hal itu tidak berarti akan mengubah perhitungan strategis IRGC secara mendasar atau memaksa Teheran untuk menyerah,” katanya kepada Al Jazeera.
