Iran Tantang Ancaman Sanksi Terberat AS, Sebut Akan Gagal
Iran menegaskan tidak gentar menghadapi ancaman paket sanksi baru dari Amerika Serikat (AS). Teheran bahkan menilai langkah tersebut menunjukkan Washington mulai kehabisan pilihan setelah konflik berlangsung hampir enam bulan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan, ancaman sanksi dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump hanya mengulang strategi tekanan yang sebelumnya telah digunakan terhadap Iran.
Pernyataan itu disampaikan Araqchi melalui video yang diunggah di Telegram pada Minggu. Menurut dia, peralihan Washington dari operasi militer menuju tekanan ekonomi menunjukkan tidak adanya pendekatan baru terhadap Teheran.
“Fakta bahwa mereka (para pemimpin AS) telah beralih dari operasi militer … untuk mengangkat kembali rencana-rencana lama yang sama menunjukkan bahwa mereka putus asa,” kata Araqchi, sebagaimana dikutip Reuters.
Baca Juga: AS dan Turkiye Murka, Israel Serang Suriah Lagi
Araqchi juga meminta Washington berbicara dengan Iran secara hormat apabila ingin mencari jalan keluar dari konflik. Ia menegaskan tekanan ekonomi maupun operasi militer tidak akan membuat Teheran menyerah.
“Kami tidak pernah takut. Semua tindakan mereka baik blokade maupun langkah-langkah militer lain yang telah mereka lakukan telah gagal, dan masalah baru mereka ini juga akan gagal,” kata Araqchi.
AS Siapkan “Sanksi Terberat dalam Sejarah”
Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin (24/8/2026) siang waktu setempat. Sebelumnya, Bessent mengancam akan memberlakukan apa yang disebut sebagai “sanksi terberat dalam sejarah” terhadap Iran.
Ancaman itu muncul ketika perekonomian Iran telah menghadapi tekanan berat akibat berbagai sanksi internasional. Infrastruktur negara tersebut juga berulang kali terkena serangan sejak AS dan Israel melancarkan operasi militer pada 28 Februari.
Meski demikian, pemerintah Iran tetap menunjukkan sikap menantang terhadap tekanan Washington. Selama hampir enam bulan konflik, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz juga mengalami gangguan besar.
Iran menolak mengizinkan kapal tanker tertentu melintasi jalur tersebut tanpa memperoleh izin. Kondisi ini membuat Selat Hormuz kembali menjadi salah satu titik utama dalam konflik antara Teheran dan Washington.
Trump sebelumnya juga mengancam negara yang memberikan “segala jenis bantuan” kepada Iran. Washington bahkan berupaya memperluas tekanan dengan mendorong negara lain mengurangi hubungan ekonomi dengan Teheran.
Baca Juga: 1.500 TNI dan 6 Helikopter Ditambah Prabowo untuk Atasi Karhutla
China Jadi Sorotan dalam Tekanan terhadap Iran
China menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian besar dalam strategi Washington. Berdasarkan data Kpler tahun 2025 yang dikutip dalam artikel sumber, lebih dari 80 persen minyak Iran yang dikirim melalui jalur laut dibeli oleh China.
Karena itu, Bessent mendorong Beijing untuk bekerja sama dengan Washington dalam meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Namun, pemerintah China sejauh ini lebih banyak menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf mengatakan Teheran telah menerima “banyak pesan” dari negara-negara tetangga. Pesan tersebut disebut berkaitan dengan kemungkinan pembentukan pengaturan keamanan regional dan kerja sama ekonomi baru.
Qalibaf tidak menjelaskan negara mana saja yang telah menghubungi Iran. Namun, ia menuding kebijakan AS justru membahayakan keamanan para sekutunya sendiri di kawasan demi kepentingan Israel.
Menurut Qalibaf, kawasan membutuhkan tatanan keamanan yang lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan luar. Iran menilai pendekatan tersebut dapat membuka jalan menuju stabilitas regional di tengah konflik yang masih berlangsung.
