Mengapa Iran Pertaruhkan Selat Hormuz di Tengah Konflik dengan AS?

Setelah lebih dari 10 hari saling melancarkan serangan dengan Amerika Serikat (AS), Iran menghadapi pilihan sulit terkait masa depan Selat Hormuz. 

Jalur pelayaran strategis tersebut kini menjadi salah satu kartu tawar utama Teheran dalam menghadapi tekanan Washington.

Meski demikian, setiap opsi yang tersedia dinilai memiliki konsekuensi besar, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun keamanan.

Baca Juga: Arab Saudi dan AS Sepakati Kerja Sama Nuklir Sipil

Tiga Pilihan Sulit yang Dihadapi Iran

Pilihan pertama adalah memenuhi sebagian besar tuntutan AS. Iran dapat menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz, menghentikan serangan terhadap kapal dagang, mengurangi persediaan uranium yang diperkaya tinggi, serta menerima inspeksi ketat dari badan pengawas nuklir internasional.

Sebagai imbalannya, Teheran berharap blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran dicabut, sanksi dilonggarkan, dan ancaman serangan militer dihentikan.

Namun, langkah tersebut dinilai berisiko secara politik.

Di dalam negeri, kelompok garis keras dapat menilai kebijakan itu sebagai bentuk menyerah terhadap tekanan militer AS. 

Selain itu, pembatasan terhadap program nuklir dikhawatirkan membuka jalan bagi tuntutan lain, termasuk terkait program rudal Iran dan hubungan dengan Hizbullah, kelompok Syiah di Irak, serta Houthi di Yaman.

Pilihan kedua adalah meningkatkan eskalasi konflik. Iran dapat memperluas serangan terhadap pangkalan militer AS, jalur pelayaran, maupun infrastruktur energi di negara-negara Teluk. 

Strategi ini diharapkan mampu menaikkan harga energi dunia dan memaksa Washington berkompromi.

Namun, opsi tersebut juga membawa risiko terbesar karena dapat menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik dan memicu koalisi militer yang lebih luas terhadap Iran.

Pilihan ketiga adalah mempertahankan kondisi saat ini.

Iran dapat terus memberikan tekanan terhadap pasar energi dan pelayaran tanpa memicu perang berskala penuh. 

Strategi tersebut dinilai sejalan dengan pendekatan yang selama ini diterapkan Teheran, yakni bertahan lebih lama dibanding lawan.

Meski demikian, tekanan ekonomi akibat sanksi, inflasi, dan dampak perang terus membebani kondisi domestik.

Seiring waktu, penggunaan Selat Hormuz sebagai alat tekanan juga berpotensi mengurangi nilai strategisnya apabila negara-negara lain berhasil menemukan jalur alternatif untuk ekspor energi.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bahkan mengakui dilema tersebut. Menurutnya, nilai Selat Hormuz justru bergantung pada tingginya aktivitas pelayaran, bukan sebaliknya.

Baca Juga: Iran Diancam Trump, AS Gempur Teheran 12 MAlam Beruntun

Perebutan Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan

Situasi semakin rumit karena proses pengambilan keputusan di Iran disebut tidak lagi sesederhana sebelumnya.

Setelah Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan udara pada awal konflik AS-Israel dengan Iran, keseimbangan kekuasaan di Teheran disebut mengalami perubahan.

Presiden Masoud Pezeshkian bersama jajaran diplomat disebut lebih cenderung mencari penyelesaian melalui jalur diplomasi demi mengurangi tekanan ekonomi.

Di sisi lain, kelompok garis keras di parlemen, lembaga-lembaga negara, serta media konservatif khawatir kompromi dengan AS akan melemahkan fondasi ideologi Republik Islam.

Peran Garda Revolusi Iran juga menjadi sorotan. Organisasi militer tersebut selama ini memegang kendali atas program rudal, jaringan sekutu regional, serta strategi Iran di Selat Hormuz.

Karena itu, muncul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kewenangan terbesar dalam menentukan arah kebijakan Iran.

Kelompok pragmatis disebut lebih mendukung kesepakatan. Sebaliknya, kelompok garis keras cenderung memilih bertahan menghadapi tekanan, sementara sebagian komandan militer diyakini melihat eskalasi sebagai cara memperkuat posisi tawar Iran.

Warga Iran Merasakan Dampak Konflik

Di tengah ketegangan yang terus meningkat, masyarakat Iran mulai merasakan dampak langsung dari konflik.

Sebelumnya, Iran dan AS sempat menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Juni untuk menghentikan operasi militer dan membuka kembali Selat Hormuz.

Namun, gencatan senjata itu tidak bertahan lama. Presiden AS Donald Trump kemudian menyatakan kesepakatan tersebut telah berakhir setelah kembali terjadi serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz.

Seorang perempuan Iran mengatakan kepada BBC Persian bahwa dirinya kecewa ketika pertempuran kembali pecah.

“Sangat, sangat sedih.”

Ia berharap nota kesepahaman tersebut dapat menjadi awal penyelesaian konflik. Sebaliknya, ia kini khawatir terhadap kerusakan infrastruktur, korban sipil, dan jatuhnya korban dari kalangan militer.

Perempuan itu juga menyalahkan kelompok garis keras di Iran karena dinilai menerapkan kebijakan yang memperburuk situasi. Di saat yang sama, ia mengkritik kelompok oposisi di luar negeri yang dianggap turut mendorong perang.

Kesulitan serupa dialami warga lain di Teheran.

Seorang perempuan mengaku kehilangan pekerjaan setelah perusahaan perdagangan luar negeri tempatnya bekerja tutup selama empat bulan.

“Tidak ada yang membuka lowongan pekerjaan karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi,” katanya.

Ia juga menggambarkan lonjakan harga, pemadaman listrik dan air, meningkatnya angka pencurian, serta suara tembakan yang terkadang terdengar pada malam hari.

Di sisi lain, Trump juga menghadapi pilihan yang tidak mudah. Pemerintah AS harus menentukan apakah akan memperluas operasi militer, mempertahankan tekanan ekonomi, atau kembali membuka ruang negosiasi dengan Iran terkait program nuklir sipil.

Hingga kini, belum ada pilihan yang dinilai mampu memberikan jalan keluar yang pasti bagi kedua pihak.

Konflik pun diperkirakan masih dapat berlangsung melalui siklus serangan, mediasi, dan gencatan senjata sementara, sementara Selat Hormuz tetap menjadi salah satu pusat pertarungan kepentingan di kawasan.