Mengapa Xi Jinping Datang ke Pyongyang? Kekhawatiran China terhadap Korut Mencuat

Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Pyongyang untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada Senin (8/6/2026) menjadi perhatian besar di kawasan Asia Timur.

Sorotan tidak hanya tertuju pada pertemuan kedua pemimpin tersebut, tetapi juga pada keputusan Xi yang memilih datang langsung ke Korea Utara di tengah kecenderungannya yang semakin jarang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah itu memunculkan berbagai spekulasi mengenai meningkatnya perhatian Beijing terhadap perkembangan situasi keamanan di Semenanjung Korea, terutama setelah hubungan Korea Utara dan Rusia berkembang pesat sejak perang Rusia-Ukraina pecah.

Pertemuan Xi dan Kim bukan kali pertama terjadi. Keduanya terakhir bertemu di Beijing setahun lalu dalam parade militer memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

Namun, kali ini perhatian tertuju pada keputusan Xi yang melakukan perjalanan langsung ke Pyongyang.

“Kita perlu mengingat bahwa Xi Jinping sebenarnya tidak terlalu sering bepergian ke luar negeri,” kata William Yang, analis senior Asia Timur Laut dari Crisis Group, kepada Al Jazeera.

Baca Juga: Temuan Survei Baru: Mayoritas Warga Dunia Tak Suka Israel dan Netanyahu

“Tren yang berkembang adalah para pemimpin asing datang ke Beijing untuk bertemu dengannya,” lanjutnya.

Menurut Yang, keputusan Xi untuk datang ke Korea Utara menunjukkan pentingnya kunjungan tersebut bagi kepentingan strategis China.

“Untuk Xi Jinping menjadi pihak yang memutuskan bepergian ke Pyongyang, hal itu menunjukkan tingkat signifikansi yang diberikan China terhadap perjalanan ini,” ujar dia.

Data Asia Society menunjukkan Xi rata-rata melakukan sekitar 14 kunjungan luar negeri setiap tahun pada periode 2013 hingga 2019.

Angka tersebut turun menjadi sekitar enam perjalanan per tahun pada periode 2022 hingga 2025.

China Cemas Hubungan Korea Utara dan Rusia Kian Erat

Sejumlah pengamat menilai salah satu alasan utama kunjungan Xi adalah meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap kedekatan hubungan antara Pyongyang dan Moskow.

Selama bertahun-tahun, China menjadi mitra utama Korea Utara, terutama dalam bidang perdagangan.

Komite Nasional untuk Korea Utara pada 2022 memperkirakan sekitar 95 persen perdagangan Korea Utara bergantung pada China.

Namun situasi mulai berubah setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 2022.

Sejak saat itu, Korea Utara disebut menjadi salah satu pendukung penting Rusia melalui pasokan senjata, amunisi artileri, rudal, hingga personel militer.

Lembaga penelitian pemerintah Korea Selatan, Institute for National Security Strategy, memperkirakan Rusia telah membayar Korea Utara hingga 14,4 miliar dollar AS sejak 2023 sebagai kompensasi atas dukungan tersebut.

Dalam laporannya, lembaga itu menyebut terdapat “kemungkinan signifikan bahwa sebagian besar pembayaran dari Moskow diberikan dalam bentuk teknologi militer sensitif atau komponen dan material presisi terkait yang sulit diamati melalui satelit.”

Temuan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa Korea Utara memperoleh akses terhadap teknologi militer yang sebelumnya sulit didapatkan.

Baca Juga: Masuk Daftar Hitam PBB atas Dugaan Kekerasan Seksual, Rusia Protes

Beijing Tak Ingin Pyongyang Terlalu Kuat

Meski memiliki hubungan dekat dan terikat perjanjian pertahanan bersama, China disebut tetap berhati-hati terhadap peningkatan kemampuan militer Korea Utara.

William Yang menilai Beijing selama ini sengaja membatasi bantuan militer langsung kepada Pyongyang.

“Beijing selalu sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan militer kepada Korea Utara karena mereka tidak melihat Korea Utara yang lebih kuat secara militer sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi mereka,” tutur William.

Menurut dia, meningkatnya kemampuan militer Korea Utara akibat dukungan Rusia berpotensi mengganggu keseimbangan kekuatan yang selama ini terjaga di Semenanjung Korea.

“Korea Utara yang semakin berani secara militer melalui hubungannya dengan Rusia dapat menjadi sumber gangguan terhadap keseimbangan kekuatan dan status quo di Semenanjung Korea,” ujar dia.

Kekhawatiran tersebut muncul di tengah serangkaian perkembangan militer Korea Utara.

Sejak awal tahun, Pyongyang telah melakukan delapan kali peluncuran rudal.

Pada Mei lalu, Korea Utara juga memperkenalkan rudal jelajah taktis baru yang disebut menggunakan sistem panduan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selain itu, media pemerintah Korea Utara baru-baru ini merilis foto Kim Jong Un saat mengunjungi fasilitas produksi bahan nuklir tingkat senjata yang disebut akan mempercepat pengembangan kemampuan nuklir negara tersebut.

Harapan Meredakan Ketegangan dan Faktor Jepang

Di tengah meningkatnya kemampuan militer Korea Utara, hubungan Pyongyang dan Seoul masih berada dalam kondisi tegang.

Secara teknis, Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam status perang karena konflik 1950-1953 hanya berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Hubungan kedua negara semakin memburuk setelah Kim Jong Un pada 2024 meninggalkan tujuan lama penyatuan Korea.

Menurut sejumlah pengamat, komunikasi antara kedua negara sejak saat itu nyaris terputus.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Jumat lalu menyatakan harapan agar kunjungan Xi dapat membantu menurunkan ketegangan di kawasan.

Mereka berharap perjalanan Xi akan “memainkan peran konstruktif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan Semenanjung Korea.”

Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young bahkan memperkirakan Xi dan Kim akan membahas kemungkinan pertemuan antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir tahun ini.

Selain isu Korea Utara dan Rusia, China juga disebut mencermati dinamika keamanan baru di Asia Timur, termasuk munculnya pembahasan mengenai kemungkinan pakta dukungan logistik militer antara Korea Selatan dan Jepang yang mengemuka dalam forum pertahanan Shangri-La Dialogue di Singapura.

Bagi Beijing, perkembangan tersebut menjadi perhatian tersendiri mengingat hubungan China dan Jepang selama ini kerap diwarnai ketegangan akibat persoalan sejarah serta meningkatnya kemampuan militer Tokyo dalam beberapa tahun terakhir.