Dugaan Serangan ke Saudi Ungkap Koordinasi Baru Milisi Pro-Iran
Serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi yang diklaim dilakukan kelompok Houthi Yaman diduga melibatkan kelompok bersenjata Irak yang bersekutu dengan Iran.
Temuan ini memunculkan kekhawatiran baru mengenai semakin eratnya koordinasi antarmilisi yang tergabung dalam Poros Perlawanan.
Mengutip Reuters, Jumat (31/7/2026), dua pejabat kawasan menyebut sebagian serangan ke Provinsi Timur Arab Saudi dilancarkan dari wilayah Irak melalui operasi gabungan Houthi dan kelompok bersenjata Irak yang didukung Teheran.
Penilaian tersebut berbeda dari keterangan resmi yang selama ini disampaikan kepada publik.
Menurut kedua pejabat itu, operasi tersebut berada di bawah pengawasan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Temuan tersebut dinilai menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang tergabung dalam Poros Perlawanan semakin memperkuat kerja sama operasionalnya.
Kondisi itu juga disebut meningkatkan kemampuan mereka untuk menyerang sekutu Amerika Serikat (AS) di kawasan.
Perkembangan itu terjadi setelah kelompok-kelompok pro-Iran selama bertahun-tahun menjadi sasaran operasi militer AS dan Israel di Lebanon, Suriah, Irak, hingga Iran.
Baca Juga: Stok Rudal AS Menipis. Taiwan Sekarang Jadi Titik Rawan China
Fasilitas Minyak Saudi Jadi Sasaran
Serangan menyasar fasilitas minyak di Provinsi Timur Arab Saudi, yang merupakan pusat produksi minyak mentah negara tersebut.
Sebagai respons, Arab Saudi bersama AS melancarkan serangan udara ke sejumlah lokasi di Irak pada Rabu (29/7/2026).
Riyadh menyatakan operasi itu menargetkan lokasi yang terkait dengan serangan terhadap Arab Saudi dan secara resmi menyalahkan kelompok bersenjata Irak yang bersekutu dengan Iran.
Di sisi lain, Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Pemerintah Irak menyatakan masih menyelidiki insiden itu. Namun, dua pejabat kawasan yang dikutip Reuters mengatakan sebagian serangan memang berasal dari wilayah Irak melalui operasi gabungan Houthi dan milisi Irak.
Setelah serangan udara Saudi-AS, media yang berafiliasi dengan Iran melaporkan sejumlah anggota IRGC, pejuang Irak, serta sedikitnya satu anggota Houthi tewas.
Baca Juga: KAI Ikut Tertekan, Rugi Whoosh Tembus Rp 5,13 Triliun
Koordinasi Milisi Pro-Iran Dinilai Semakin Erat
Peneliti Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, Farea al-Muslimi, mengatakan hubungan antarkelompok dalam Poros Perlawanan kini semakin intensif.
“Sekarang terdapat pelatihan dan koordinasi langsung di antara anggota Poros Perlawanan itu sendiri, bukan hanya antara mereka dan Iran,” ujarnya.
Para analis menilai Irak kini memiliki posisi yang semakin strategis dalam jaringan Poros Perlawanan, terutama setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah dan melemahnya Hizbullah di Lebanon.
Hingga kini, pemerintah Arab Saudi, Iran, Irak, maupun kelompok Houthi belum memberikan tanggapan atas laporan Reuters tersebut.
Sebelumnya, Houthi menyatakan serangan terhadap Arab Saudi merupakan balasan atas operasi militer Riyadh di Yaman dan bertujuan mematahkan apa yang mereka sebut sebagai “pengepungan” terhadap wilayah yang mereka kuasai.
Arab Saudi membantah tuduhan tersebut. Riyadh menegaskan puluhan kapal telah memasuki pelabuhan yang dikuasai Houthi sepanjang tahun ini.
Kerja sama Houthi dengan kelompok bersenjata Irak yang loyal kepada Iran sebenarnya telah berlangsung selama beberapa tahun, terutama dengan Kataib Hizbullah.
Pada 2024, pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi mengumumkan pembentukan ruang operasi bersama dengan kelompok-kelompok Irak.
Pada tahun yang sama, kedua pihak juga mengklaim melakukan operasi gabungan pertama yang menargetkan Israel.
Para analis menilai wilayah Irak memiliki nilai strategis karena berbatasan lebih dari 800 kilometer dengan Arab Saudi dan memiliki area yang luas sehingga memudahkan aktivitas peluncuran serangan secara tersembunyi.
Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah serangan terhadap Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab juga disebut berasal dari kelompok-kelompok yang beroperasi di Irak.
Meski pemerintah Irak berulang kali berjanji melakukan penyelidikan, para pengamat menilai kemampuan Baghdad untuk mencegah aktivitas kelompok bersenjata di wilayahnya masih terbatas.
