Prabowo Mau Mediasi AS-Iran, DPR: Perlu Perhitungan Cermat

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi fasilitator konflik ke Teheran,  sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia. 

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kesiapan pemerintah Indonesia memfasilitasi dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, setelah konfirmasi serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026). 

Baca Juga : Irak Umumkan 3 Hari Masa Berkabung Usai Tewasnya Khamenei

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengemukakan tiga pertimbangan utama, dalam mewujudkan langkah tersebut. 

Tiga Pertimbangan Jadi Fasilitator

Pertama, peran sebagai fasilitator hanya efektif jika diterima oleh seluruh pihak yang berkonflik. Indonesia saat ini juga tergabung dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.

“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP, sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” katanya. 

Kedua, peran fasilitator membutuhkan komitmen besar, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun anggaran. Ia mempertanyakan kesiapan Presiden maupun Menteri Luar Negeri Sugiono dalam menjalankan tugas tersebut.

“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?” kata TB Hasanuddin.

Ketiga, perlu kejelasan terkait kepentingan nasional dan kalkulasi strategis Indonesia dalam mengambil langkah diplomasi tersebut.

“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” tegasnya.

Baca Juga : Warga RI Diminta Tunda Umrah, Imbas Situasi Panas di Timur Tengah

Fokus pada Kawasan ASEAN

TB Hasanuddin berpendapat, peran fasilitator justru lebih relevan jika diarahkan pada konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang masih bergejolak. Sebagai anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia dinilai memiliki kepentingan langsung menjaga stabilitas kawasan.

“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” imbuhnya.