Mei 22, 2026

Purbaya Bongkar Dugaan Manipulasi Harga Ekspor SDA RI lewat Singapura dan India

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan di balik pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), BUMN khusus yang akan mengelola ekspor komoditas strategis Indonesia secara terpusat.

Menurut Purbaya, pemerintah menemukan praktik under invoicing dan transfer pricing yang dilakukan sejumlah eksportir sumber daya alam seperti batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia mengatakan praktik tersebut dilakukan melalui anak perusahaan di negara transit ekspor seperti Singapura dan India.

“Jadi polanya sama, perusahaan Indonesia kirim ke Amerika misalnya, tapi dikirim dulu, dijual ke anak perusahaannya. Di situ ada transfer pricing di mana harganya dari sini ke sana diperbesar, tapi yang di Indonesia rugi,” kata Purbaya, Kamis (21/5/2026).

Purbaya menjelaskan praktik tersebut membuat laporan keuntungan perusahaan di Indonesia tampak kecil sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak negara.

“Jadi laporan incomenya juga di Indonesia rugi, atau kecil sekali. Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak,” tegasnya.

Ia menyebut praktik itu mulai ditelusuri setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyoroti kebocoran hasil kekayaan alam Indonesia dalam rapat kabinet.

Pemerintah gunakan AI lacak ekspor

Purbaya mengatakan pihaknya kemudian membentuk tim khusus di Lembaga National Single Window (LNSW) untuk menelusuri dugaan praktik manipulasi ekspor tersebut.

Tim tersebut memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk melacak jalur pengiriman, transaksi, hingga profil perusahaan eksportir.

“Saya panggil jagoan-jagoan dari Kementerian Keuangan untuk gabung di situ, kita buat namanya tim 10 di situ, itu meng-employ AI segala macam di situ untuk melihat apakah betul di industri misalnya sawit ada under-invoicing,” tegas Purbaya.

Dari hasil random sampling terhadap perusahaan eksportir CPO, Purbaya mengaku menemukan praktik under invoicing pada sejumlah kasus yang ditelusuri.

“Jadi kepongahan jelas sekali yang kita lihat, perusahaan Indonesia ngirim ke anak perusahaan di Singapura, walaupun namanya perusahaan asing, kita bisa trace siapa yang punya. Terus barangnya dia kirim ke Amerika lewat anak perusahaan Singapura itu,” papar Purbaya.

Ia menjelaskan kapal pengangkut komoditas sebenarnya langsung menuju Amerika Serikat, tetapi dokumen transaksi dimanipulasi melalui Singapura.

“Jadi kapalnya sih langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura. Dulu kita enggak bisa deteksi, karena kita enggak tahu di Amerika seperti apa pricingnya. Jadi saya pakai AI dan saya paksa anak buah saya untuk mencari data importasi di Amerika Serikat,” ucapnya.

Menurut Purbaya, harga komoditas yang dijual dari Indonesia ke Singapura tercatat jauh lebih rendah dibanding harga akhir saat masuk ke negara tujuan.

“Dari tiga case setiap perusahaan itu, rata-rata harga di Amerika atau di tujuan dibanding harga yang kita jual dari sini ke Singapura itu dua kalinya. Dari situ saya sudah rugikan setengah, setengah ya, setengah dari potensi pendapatan saya,” tutur Purbaya.

Ia mengatakan pola serupa juga ditemukan pada eksportir batu bara melalui India.

Karena itu, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara dari ekspor SDA.

“Lembaga yang dibentuk presiden nanti itu yang menghilangkan secara struktural potensi tadi, kecuali dia masih sama juga, tapi saya pikir kalau pemerintah gak main-main ya, kalau main-main gue pajakin loh, awas,” tegas Purbaya.

Sebelumnya, Prabowo juga menyinggung praktik under invoicing dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI.

“Selama 34 tahun, apa yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah fraud atau penipuan. Yang dijual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak dari mereka membuat perusahaan di luar negeri,” ujar Prabowo.