Rapat Sampai Jam 2 Pagi, Bahlil Wajibkan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan mewajibkan badan usaha swasta penyalur bahan bakar minyak untuk memprioritaskan penyerapan produk kilang dalam negeri. 

Kebijakan ini dibuat seiring meningkatnya kapasitas produksi BBM nasional setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur.

Proyek kilang yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 12 Januari 2026, itu menelan investasi sekitar US$ 7,4 miliar atau setara Rp 123 triliun. Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, kapasitas pengolahan minyak mentah di Balikpapan meningkat dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Kenaikan ini juga berdampak pada bertambahnya produksi bensin beroktan tinggi, termasuk RON 92, RON 95, dan RON 98.

Baca Juga : Prabowo Targetkan 60.000 Koperasi Merah Putih di Akhir 2026

Bahlil menjelaskan, kebijakan mewajibkan swasta menyerap BBM dalam negeri merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian ESDM dan manajemen PT Pertamina dalam rapat intensif yang berlangsung hingga dini hari. Menurutnya, peningkatan kapasitas kilang memberi peluang besar bagi Indonesia untuk mengurangi bahkan menghentikan impor produk bensin, karena kebutuhan domestik bisa dipenuhi dari produksi nasional.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan semata kebijakan teknis, melainkan juga amanat konstitusi. 

Bahlil mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menguasai dan mengelola sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk energi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain sektor bensin, pemerintah juga membidik kemandirian di bidang avtur pada 2027. Skema yang dirancang adalah hanya mengimpor minyak mentah untuk kemudian diolah di kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah industri tetap berada di Indonesia.

Bahlil mengakui bahwa kebijakan yang membatasi ruang gerak importir berpotensi menuai kritik, termasuk di media sosial. Namun ia menilai langkah tersebut perlu diambil demi memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Baca Juga : Prabowo Klaim Kabinet Kompak, Target Swasembada Beras 2025 Disinggung!