Trump Janjikan Bantuan Rp 272 Triliun untuk Petani AS Jelang Pemilu Sela

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjanjikan bantuan senilai lebih dari 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 272 triliun untuk petani menjelang pemilihan umum sela (midterm elections) pada Selasa (3/11/2026).

Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu petani menghadapi kenaikan biaya produksi, terutama harga bahan bakar diesel dan pupuk yang sebagian besar dipicu oleh kebijakan tarif Trump dan perang di Iran.

Program bantuan itu diumumkan melalui Departemen Pertanian AS (USDA) dalam beberapa pekan terakhir menjelang pemungutan suara.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Trump meningkatkan perhatian terhadap wilayah pedesaan yang selama ini menjadi basis dukungan penting Partai Republik.

Pada Minggu (1/11/2026), Trump mengunjungi Iowa dan Kansas, dua negara bagian agraris, hanya dua hari sebelum pemilu.

Dikutip dari Associated Press (AP), belum dapat dipastikan apakah janji bantuan tersebut akan mendorong lebih banyak pemilih di wilayah pertanian untuk menggunakan hak suaranya.

Baca Juga: Trump Kampanye Jelang Pemilu Sela AS, Demokrat Unggul

Rincian Bantuan Rp 272 Triliun untuk Petani AS

Lebih dari separuh paket bantuan senilai 15 miliar dollar AS akan dialokasikan untuk program pembayaran satu kali sebesar 8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 145 triliun.

Bantuan tersebut ditujukan kepada petani yang terdampak lonjakan harga bahan bakar diesel.

USDA menyatakan akan mengumumkan rincian lebih lanjut mengenai pembayaran tersebut pada November 2026.

Namun, pemerintah belum memastikan kapan dana bantuan akan diterima petani, meskipun bahan bakar diesel dibutuhkan untuk mengoperasikan truk, traktor, dan mesin pemanen.

Spesialis manajemen pertanian dari Kansas State University, Gregg Ibendahl, memperkirakan bantuan tersebut dapat digunakan untuk menutupi kenaikan biaya bahan bakar sekaligus membantu petani menghadapi mahalnya harga pupuk.

Selain paket utama tersebut, pemerintah AS juga mengumumkan sedikitnya 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 90 triliun dalam bentuk pinjaman untuk peternak dan nelayan.

Sebanyak 1,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 32 triliun dialokasikan bagi produsen dan pemilik lahan yang mengikuti program konservasi.

Pemerintah juga menyiapkan 573 juta dollar AS atau sekitar Rp 10 triliun untuk proyek manufaktur pupuk serta 57 juta dollar AS atau sekitar Rp 1 triliun untuk memperluas kapasitas pengolahan daging.

Selain itu, terdapat hibah sebesar 86,6 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,5 triliun bagi produsen tanaman khusus untuk mendukung proyek-proyek inovatif.

Pada Kamis, USDA turut mengumumkan rencana pembelian komoditas pertanian senilai hingga 472,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 8 triliun.

Pembelian tersebut bertujuan membantu produsen sekaligus menyediakan bahan pangan bagi program amal.

Sebagian besar dana bantuan berasal dari USDA sehingga tidak memerlukan persetujuan langsung Kongres.

Upaya lainnya mencakup perluasan penjualan jenis diesel yang biasanya hanya digunakan untuk keperluan di luar jalan raya, peningkatan transparansi data penjualan sapi, serta penguatan kebijakan pengelolaan populasi serigala untuk melindungi ternak.

Selain berbagai program tersebut, USDA juga merencanakan pembayaran 13,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 250 triliun melalui program jaring pengaman bagi produsen pertanian yang memenuhi syarat untuk tahun panen 2025.

Program ini ditujukan untuk membantu petani yang mengalami kekurangan pendapatan, terutama produsen komoditas utama seperti jagung, kedelai, gandum, dan beras.

Petani AS Hadapi Kenaikan Biaya dan Dampak Kebijakan Trump

Bantuan pemerintah tersebut diberikan setelah petani AS menghadapi tahun yang sulit akibat meningkatnya biaya produksi.

Harga pupuk dan bahan bakar yang lebih mahal membuat petani kesulitan memperoleh keuntungan.

Tahun lalu, kebijakan tarif Trump juga meningkatkan biaya berbagai peralatan pertanian.

Sementara itu, perang dagang dengan China menyebabkan produk pertanian AS hampir diboikot oleh negara tersebut.

Profesor Madya Ilmu Politik Wichita State University, Alexandra Middlewood, mengatakan tanggapan petani terhadap program bantuan pemerintah beragam.

Sebagian petani menyambut baik bantuan tersebut karena dapat menjaga kelangsungan usaha mereka tahun ini.

Namun, sebagian lainnya menilai program itu hanya memberikan bantuan darurat satu kali dan bukan solusi untuk persoalan jangka panjang.

Selain persoalan biaya produksi, kebijakan pemerintahan Trump juga dinilai berdampak terhadap industri pertanian.

Profesor Ilmu Politik Emporia State University, Michael Smith, mengatakan banyak pemilih di wilayah pedesaan menyukai Trump, tetapi sejumlah kebijakannya justru merugikan sektor pertanian.

Kebijakan deportasi imigran, misalnya, mengancam ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian.

Sementara itu, pemangkasan bantuan luar negeri dan program bantuan pangan SNAP turut mengurangi pasar bagi produk pertanian AS.

Smith mengatakan, sebagian masyarakat mungkin mengagumi Trump sebagai pribadi, tetapi belum tentu menyukai kebijakan yang diterapkannya.

Menurutnya, meskipun Trump tidak ikut mencalonkan diri dalam pemilu sela tahun ini, kebijakan pemerintahannya tetap menjadi salah satu pertimbangan pemilih.

Baca Juga: Iran Tawarkan Pembukaan Selat Hormuz dalam Dua Hari kepada AS

Pemilih Pedesaan Bisa Tentukan Nasib Partai Republik

Pemilih pedesaan, termasuk petani dan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, merupakan kelompok penting bagi Trump dan Partai Republik.

Namun, persoalan ekonomi membuat dukungan kelompok tersebut berpotensi berubah menjelang pemilu sela.

Middlewood mengatakan biaya hidup dan akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi persoalan utama bagi pemilih di wilayah pedesaan.

Menurutnya, muncul persepsi bahwa pemerintahan Trump belum berbuat cukup banyak untuk mengatasi persoalan tersebut.

Padahal, Trump kerap membanggakan kondisi ekonomi AS yang disebutnya sedang berkembang pesat.

Meski demikian, Middlewood tidak memperkirakan pemilih pedesaan yang kecewa akan langsung beralih mendukung Partai Demokrat.

Pasalnya, Kansas telah lama menjadi salah satu basis Partai Republik.

Namun, sebagian pemilih yang tidak puas mungkin memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya atau memberikan suara kepada kandidat independen.

Kondisi tersebut berpotensi merugikan kandidat Partai Republik dalam pemilihan sela.

Menurut Middlewood, pemilih independen dapat menjadi penentu hasil pemilu sela tahun ini.