Korea Utara Bantah Tuduhan Curi Rp 114 Triliun dari Binance, Kim Yo Jong Kecam AS

Korea Utara membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) yang menyebut kelompok peretas yang didukung Pyongyang berada di balik pencurian aset kripto senilai 6,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 114,41 triliun dari platform Binance.

Bantahan tersebut disampaikan Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, setelah Biro Investigasi Federal AS (FBI) mengaitkan serangan siber itu dengan kelompok peretas yang memiliki hubungan dengan pemerintah Korea Utara.

Kim Yo Jong menyebut tuduhan Washington sebagai pernyataan tidak masuk akal sekaligus provokasi politik terhadap negaranya.

Dilansir dari Reuters, Selasa (3/11/2026), perselisihan ini muncul ketika Binance masih berupaya memulihkan kepercayaan pengguna setelah mengalami salah satu peretasan terbesar dalam sejarah industri keuangan.

Hingga Senin (2/11/2026), pengguna Binance telah menarik dana bersih senilai 4,72 miliar dollar AS atau sekitar Rp 85,72 triliun sejak layanan penarikan kembali dibuka.

Meski demikian, Binance menyatakan aktivitas pengguna mulai membaik karena jumlah dana yang masuk ke platform tersebut kini telah melampaui penarikan dalam hitungan per jam.

Baca Juga: Bahlil Minta Danantara Tak Mau Dilobi untuk Turunkan Harga Ekspor Listrik ke Singapura

Kim Yo Jong Sebut Tuduhan FBI sebagai Provokasi Politik

Melalui pernyataan yang disiarkan kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, pada Selasa, Kim Yo Jong mengecam tuduhan FBI mengenai keterlibatan Pyongyang dalam peretasan Binance.

Kim Yo Jong, yang juga merupakan pejabat berpengaruh di Partai Buruh Korea, menilai tuduhan tersebut menunjukkan bahwa Washington masih mempertahankan sikap bermusuhan terhadap Korea Utara.

Ia mengatakan, AS berusaha menggambarkan negaranya sebagai pelaku kejahatan siber.

“FBI berusaha mencap Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) sebagai ‘negara penjahat siber’ dengan mengeklaim telah memperoleh informasi bahwa organisasi peretas yang ‘didukung’ DPRK terlibat dalam insiden tersebut,” kata Kim Yo Jong.

Ia kemudian membantah tuduhan tersebut dan menyebut pernyataan pemerintah AS tidak memiliki dasar yang masuk akal.

“Namun, pernyataan AS itu merupakan retorika yang tidak masuk akal dan bukan sesuatu yang baru,” ujarnya.

Kim Yo Jong juga menilai Washington berusaha membentuk persepsi negatif masyarakat internasional terhadap Korea Utara.

“Ini merupakan provokasi politik serius terhadap DPRK karena AS menyesatkan opini publik internasional seolah-olah semua kejahatan siber di berbagai belahan dunia merupakan perbuatan kami,” katanya.

DPRK merupakan singkatan dari Democratic People’s Republic of Korea atau nama resmi Korea Utara.

Selama ini, pemerintah Korea Utara berulang kali membantah tuduhan yang mengaitkan negaranya dengan pencurian mata uang kripto maupun kejahatan siber lainnya.

FBI Tuduh Kelompok Peretas Korea Utara Bobol Binance

Bantahan Pyongyang muncul setelah FBI mengumumkan hasil penyelidikan awal mengenai serangan terhadap Binance pada akhir pekan lalu.

Menurut FBI, kelompok peretas bernama TraderTraitor yang memiliki hubungan dengan pemerintah Korea Utara bertanggung jawab atas pencurian aset digital senilai 6,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 114,41 triliun.

Besarnya nilai aset yang dicuri membuat insiden tersebut berpotensi menjadi pencurian terbesar yang pernah terjadi terhadap sebuah lembaga keuangan.

Para pakar keamanan siber menilai kelompok peretas yang dikaitkan dengan Korea Utara termasuk salah satu jaringan pencuri aset kripto paling aktif di dunia.

Mereka juga menduga hasil pencurian tersebut digunakan untuk membantu membiayai pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

Menurut perusahaan analisis blockchain Elliptic, kelompok peretas yang dikaitkan dengan Korea Utara diperkirakan telah mencuri aset kripto senilai 7,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 138,02 triliun sepanjang 2026.

Angka tersebut menjadi estimasi pencurian tahunan tertinggi yang pernah dicatat perusahaan itu.

Sementara itu, perusahaan analisis blockchain Chainalysis memperkirakan sekitar 89 persen kerugian akibat peretasan kripto sepanjang 2026 berkaitan dengan Korea Utara.

Persentase tersebut meningkat dibandingkan 2021 yang diperkirakan hanya sekitar 15 persen.

Chainalysis juga mencatat rata-rata kerugian per kasus peretasan meningkat dari 50,65 juta dollar AS atau sekitar Rp 919,85 miliar pada 2021 menjadi 185,65 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,37 triliun pada 2026.

Manajer Senior Layanan Global Asia-Pasifik Chainalysis, Alec Zebrick, mengatakan perubahan tersebut menunjukkan kecenderungan peretas mengincar target dengan nilai aset lebih besar.

“Saya kira ini bisa disebut sebagai perburuan target besar. Mereka mengincar bursa yang lebih besar, yang mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya yang lebih rumit, tetapi hasilnya bisa sangat besar,” kata Zebrick.

Korea Utara Khawatir Sumber Pendanaan Senjata Terganggu

Sejumlah analis di Korea Selatan menilai cepatnya respons Pyongyang terhadap tuduhan FBI berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan pengetatan sanksi internasional.

Profesor Lim Eul-chul dari Institut Studi Timur Jauh Universitas Kyungnam mengatakan pencurian aset kripto telah menjadi salah satu sumber pendanaan penting yang diduga digunakan Korea Utara.

“Di tengah sanksi yang sudah berlaku, pencurian mata uang kripto telah menjadi salah satu jalur utama Korea Utara untuk memperoleh dana guna mempertahankan rezim dan mengembangkan persenjataan,” kata Lim.

Menurutnya, pemerintah AS dapat mengambil langkah tambahan terhadap dompet kripto, jaringan pencucian uang, dan bursa mata uang digital yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Langkah itu berpotensi mempersempit akses Korea Utara terhadap sumber pendanaan yang selama ini dituduhkan digunakan untuk membiayai program persenjataannya.

Sebagai gambaran, Bank Sentral Korea Selatan memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Korea Utara pada 2025 mencapai 47,18 triliun won atau sekitar 35,09 miliar dollar AS (Rp 637,27 triliun).

Dengan demikian, nilai aset kripto yang dicuri dalam kasus Binance setara sekitar seperenam dari estimasi nilai perekonomian tahunan Korea Utara.

Meski begitu, angka tersebut tidak membuktikan bahwa seluruh aset yang dicuri telah dikuasai atau digunakan oleh pemerintah Korea Utara.

Tuduhan Peretasan Binance Bisa Pengaruhi Hubungan Trump dan Kim Jong Un

Tuduhan pencurian aset kripto tersebut muncul ketika hubungan diplomatik AS dan Korea Utara belum menunjukkan kemajuan berarti.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah menyampaikan keinginan untuk kembali mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Namun, Pyongyang belum memberikan tanggapan terbuka terhadap tawaran tersebut.

Setelah tuduhan FBI mengenai peretasan Binance muncul, Kim Yo Jong mengisyaratkan bahwa pemerintah Korea Utara dapat mempertimbangkan kembali sejumlah persoalan dalam hubungannya dengan Washington.

Ia mengatakan negaranya akan “mempertimbangkan kembali” beberapa hal menyusul apa yang disebutnya sebagai “sikap bermusuhan AS yang sangat tidak menyenangkan”.

Namun, Kim Yo Jong tidak menjelaskan persoalan apa yang akan ditinjau kembali oleh pemerintahannya.

Ia juga tidak memastikan apakah pernyataan tersebut berkaitan langsung dengan kemungkinan pertemuan antara Trump dan Kim Jong Un.

Baca Juga: Bahlil Ingin Indonesia Kendalikan Harga Nikel Dunia

Binance Pulihkan Penarikan Dana dan Tawarkan Hadiah

Di tengah perselisihan AS dan Korea Utara mengenai pelaku peretasan, Binance terus berupaya memulihkan operasional platformnya.

Bursa kripto terbesar di dunia tersebut sebelumnya menghentikan layanan penarikan selama lebih dari dua hari setelah insiden pencurian.

Pada Minggu (1/11/2026) pagi, Binance mulai membuka kembali penarikan untuk sejumlah aset digital.

Layanan tersebut kemudian diperluas pada Selasa sehingga pengguna dapat menarik lebih banyak jenis mata uang kripto.

Sejak layanan kembali dibuka, Binance mencatat arus keluar bersih sekitar 3 persen dari total aset yang tersimpan di platformnya.

Menurut sejumlah analis, persentase tersebut masih relatif terbatas dan menunjukkan kepercayaan sebagian besar pengguna belum mengalami penurunan drastis.

Dalam unggahan di platform X pada Selasa, Binance menyatakan jumlah setoran dana per jam kini telah melampaui nilai penarikan.

Perusahaan menilai perkembangan tersebut menunjukkan aktivitas pengguna mulai pulih dan arus dana semakin stabil.

Selain memulihkan layanan penarikan, Binance meluncurkan program promosi bertajuk Community Appreciation Campaign yang berlangsung pada 2-21 November 2026.

Melalui program tersebut, Binance menawarkan pengembalian sejumlah biaya transaksi serta hadiah bagi pengguna yang memenuhi persyaratan.

Salah satu ketentuannya adalah pengguna harus mencapai akumulasi volume perdagangan sedikitnya 10.000 dollar AS atau sekitar Rp 181,61 juta.

Binance juga menawarkan tingkat persentase tahunan hingga 10 persen pada produk tertentu yang menghasilkan imbal hasil.

Kepala DeFi di Lombard, protokol keuangan Bitcoin yang didukung Franklin Templeton, Maksym Repa, menilai respons harga aset kripto terhadap insiden Binance menunjukkan ketahanan pasar.

“Reaksi harga yang relatif terbatas menunjukkan tingkat kematangan dan ketahanan tertentu,” kata Repa.

Menurutnya, investor mulai dapat membedakan risiko keamanan yang terjadi pada sebuah bursa kripto dengan keamanan jaringan Bitcoin itu sendiri.

“Investor tampaknya mulai membedakan antara kegagalan keamanan pada bursa terpusat dan masalah pada jaringan Bitcoin itu sendiri,” ujarnya.

Meski aktivitas Binance mulai menunjukkan pemulihan, penyelidikan mengenai pencurian aset kripto senilai sekitar Rp 114,41 triliun tersebut masih menjadi perhatian.

Sementara FBI mengaitkan serangan dengan kelompok peretas yang didukung Korea Utara, Pyongyang tetap menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari sikap bermusuhan Amerika Serikat.