Trump Minta Rp1.574 Triliun untuk Biaya Perang Iran
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar 87,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp1.574 triliun kepada Kongres pada Rabu (24/6/2026). Sebagian besar dana tersebut direncanakan untuk menutup biaya yang timbul akibat konflik dengan Iran yang telah berlangsung selama beberapa bulan.
Selain kebutuhan militer, proposal anggaran itu juga mencakup bantuan bagi sektor pertanian, penanganan wabah Ebola di Afrika Tengah, serta pendanaan sejumlah proyek infrastruktur di dalam negeri.
Pengajuan tersebut dilakukan sehari setelah Kongres meloloskan resolusi simbolis yang meminta Trump menghentikan aksi militer terhadap Iran kecuali mendapat persetujuan resmi dari parlemen.
Baca Juga : Donald Trump Mulai Dijauhi Sekutu Eropa, Ada Apa?
Permintaan dana tambahan ini muncul di tengah upaya pemerintahan Trump untuk mengubah kesepakatan awal dengan Iran menjadi penyelesaian permanen setelah konflik berkepanjangan yang sempat mengguncang pasar energi global dan memicu perdebatan di internal Partai Republik.
Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, menyampaikan usulan tersebut melalui surat kepada Ketua DPR AS, Mike Johnson. Dalam surat itu, pemerintah menilai kebutuhan anggaran tersebut bersifat mendesak dan penting untuk segera disetujui.
Sebagian besar dana yang diajukan akan dialokasikan kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon). Pemerintah meminta sekitar 67 miliar dollar AS atau setara Rp1.204 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan militer terkait perang Iran.
Dari jumlah tersebut, sekitar 21 miliar dollar AS akan digunakan untuk pengadaan amunisi dan peningkatan kemampuan pertahanan. Selain itu, 17,3 miliar dollar AS dialokasikan untuk biaya operasional militer, sementara 12,1 miliar dollar AS ditujukan bagi program-program yang bersifat rahasia.
Pemerintah juga mengusulkan hampir 768 juta dollar AS untuk Departemen Energi guna memperkuat keamanan nuklir dan sektor energi yang berkaitan dengan Iran. Sementara itu, sekitar 300 juta dollar AS akan digunakan untuk peningkatan keamanan serta pembangunan fasilitas diplomatik Amerika Serikat di negara-negara sekitar Iran.
Meski nilainya besar, jumlah yang diajukan masih jauh di bawah estimasi Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang sebelumnya memperkirakan kebutuhan biaya perang dapat mencapai 200 miliar dollar AS.
Namun, proposal tersebut diprediksi akan menghadapi tantangan di Kongres. Mayoritas anggota Partai Demokrat menolak keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Iran, sementara sejumlah anggota Partai Republik mulai mempertanyakan besarnya biaya serta kejelasan tujuan akhir konflik tersebut.
Di Senat, sebagian besar rancangan undang-undang pengeluaran memerlukan dukungan minimal 60 suara agar dapat diproses lebih lanjut. Kondisi ini membuat pemerintahan Trump berpotensi membutuhkan dukungan dari kubu Demokrat jika ingin meloloskan usulan tersebut.
Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, menilai pemerintah meminta tambahan anggaran setelah membawa Amerika Serikat ke dalam konflik yang menurutnya tidak perlu. Kritik serupa juga disampaikan Senator Patty Murray yang menilai perang dimulai tanpa persetujuan Kongres maupun dukungan publik yang memadai.
Selain kebutuhan militer, proposal itu turut mencakup lebih dari 11 miliar dollar AS untuk membantu petani Amerika yang terdampak gangguan perdagangan dan tekanan ekonomi. Sebagian dampak tersebut dikaitkan dengan kebijakan tarif yang diterapkan pemerintahan Trump.
Pemerintah juga mengajukan dana sebesar 1,4 miliar dollar AS untuk mendukung penanganan wabah Ebola di Democratic Republic of the Congo, Uganda, dan beberapa wilayah lainnya di Afrika.
Baca Juga : 4 Bank Iran Diretas Usai AS Cairkan Dana!
Sementara itu, sektor infrastruktur memperoleh alokasi tambahan berupa 1 miliar dollar AS untuk renovasi Penn Station di New York serta 500 juta dollar AS untuk berbagai proyek restorasi dan pembangunan di Washington.
Meski sebelumnya Partai Republik telah menyetujui tambahan dana sebesar 150 miliar dollar AS untuk Pentagon melalui undang-undang pajak dan belanja yang disahkan tanpa dukungan Demokrat, sejumlah kalangan konservatif kini mempertanyakan urgensi tambahan anggaran baru tersebut.
Di sisi lain, beberapa anggota Partai Republik yang menghadapi persaingan ketat menjelang pemilu paruh waktu pada November mendatang juga harus mempertimbangkan risiko politik apabila mendukung pendanaan perang yang semakin menuai perdebatan di kalangan publik Amerika Serikat.
