Oktober 19, 2026

BI Dorong Transaksi Mata Uang Lokal untuk Ekonomi

Bank Indonesia (BI) mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dalam aktivitas perdagangan dan investasi antarnegara. Kebijakan ini dipandang dapat memperkuat ketahanan ekonomi regional di tengah ketidakpastian global sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Agenda yang berlangsung pada 12–18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand, itu turut mencakup pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 atau FMCBG.

BI Dorong Penguatan Sistem Pembayaran Digital

Dalam pertemuan tersebut, Destry menekankan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga membutuhkan sistem keuangan digital yang inovatif dan dapat dipercaya.

BI turut mendukung peta jalan G20 untuk meningkatkan kualitas sistem pembayaran lintas negara. Upaya tersebut diarahkan agar transaksi internasional dapat berlangsung lebih cepat, terjangkau, transparan, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan.

“Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan,” tutur Destry dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2026).

Sebagai bagian dari strategi tersebut, BI terus mendorong pemanfaatan pembayaran QR lintas negara dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Kedua langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pembayaran, memperlancar perdagangan internasional, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Di tingkat domestik, BI juga memperluas pemanfaatan digitalisasi keuangan melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), khususnya oleh generasi muda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan tersebut diharapkan membantu membangun rekam jejak transaksi digital yang dapat mendukung akses terhadap pembiayaan formal.

Pertemuan IMF-World Bank Sepakati Agenda Ketahanan Ekonomi

Dalam rangkaian pertemuan IMF-World Bank, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) untuk memperkuat ketahanan ekonomi dunia.

Agenda tersebut mencakup upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, memperbaiki iklim usaha, serta memodernisasi pasar tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan sektor swasta.

Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan digitalisasi turut menjadi perhatian. Pengembangan kedua sektor ini perlu ditopang investasi pada infrastruktur digital serta energi berkelanjutan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Kerja sama antarnegara juga dinilai penting untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global, mengelola risiko utang, dan menjaga kelancaran perdagangan internasional.

IMF turut menyoroti perlunya penguatan jaring pengaman keuangan global, penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan negara anggota, serta reformasi kuota dan tata kelola lembaga tersebut.

G20 Bahas Inovasi dan Stabilitas Sektor Keuangan

Pembahasan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 berlanjut pada penguatan kerja sama internasional untuk membangun sektor keuangan yang inovatif sekaligus tangguh menghadapi risiko.

Mengacu pada prioritas Presidensi G20 Amerika Serikat, agenda pembahasan meliputi peningkatan efektivitas regulasi dan pengawasan, penyederhanaan aturan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi keuangan. Berbagai langkah tersebut tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global.

Pertemuan itu juga menjadi momentum pergantian kepemimpinan Presidensi G20 Finance Track dari Amerika Serikat kepada Inggris.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan otoritas global untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Kolaborasi tersebut diharapkan turut menciptakan pertumbuhan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.