Trump Sindir Kerusuhan Prancis, Vance Soroti Imigrasi

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, melontarkan sindiran terhadap gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan di Prancis. Ia menyebut negara tersebut sebagai tempat yang tampak cocok untuk melancarkan revolusi, merujuk pada bentrokan dan aksi perusakan yang terjadi di sejumlah wilayah.

“Bagaimana kalau kita pergi ke Perancis? Tempat itu indah. Tidak ada kerusuhan, tidak ada revolusi. Padahal, Perancis sepertinya tempat yang sangat cocok untuk revolusi. Luar biasa. Ayo kita pergi ke Perancis dan ikut revolusi,” ujar Trump, sebagaimana dikutip oleh WIO News.

Pernyataan itu disampaikan ketika ratusan ribu orang menggelar demonstrasi menentang tingginya biaya hidup di berbagai wilayah Prancis pada Sabtu (17/10/2026). Aksi tersebut berujung bentrokan dengan polisi, penjarahan pertokoan, serta kebakaran di sejumlah bangunan.

JD Vance Kaitkan Kerusuhan Prancis dengan Imigrasi

Wakil Presiden AS JD Vance juga menanggapi situasi di Prancis. Ia menghubungkan kerusuhan tersebut dengan persoalan imigrasi dan apa yang dinilainya sebagai kegagalan negara-negara Barat dalam mengintegrasikan para pendatang.

Baca Juga : Demo Prancis Berujung Ricuh, Ratusan Orang Ditangkap

“Kaum liberal Barat mendatangkan dunia ketiga ke Perancis dan negara-negara lain atas nama keberagaman dan welas asih. Mereka mengabaikan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai asimilasi dan kecocokan,” tulis Vance di platform X.

Vance menyampaikan komentar tersebut sembari membagikan foto balai kota Limoges yang terbakar saat kerusuhan berlangsung.

“Mereka sudah diperingatkan bahwa hal ini akan terjadi, tetapi mereka tidak mendengarkan,” tulis Vance.

Ia berharap otoritas Prancis dapat mengendalikan situasi sebelum semakin banyak bangunan bersejarah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Vance juga meminta masyarakat AS memperhatikan perkembangan di Prancis.

Menurut Vance, kondisi yang terjadi di negara Eropa tersebut mencerminkan masa depan yang diinginkan Partai Demokrat di Kongres AS. Pernyataan itu menjadi bagian dari kritiknya terhadap kebijakan imigrasi dan pendekatan politik kelompok liberal di negara-negara Barat.

Demonstrasi Biaya Hidup di Prancis Berujung Kerusuhan

Kerusuhan pecah setelah demonstrasi besar-besaran pada Sabtu yang diikuti ratusan ribu orang. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan jumlah peserta mencapai 550.000 orang, sedangkan serikat pekerja CGT menyebut angkanya sekitar 800.000 orang.

Aksi berlangsung di Paris dan sejumlah kota lainnya sebagai bentuk protes terhadap kenaikan biaya hidup. Demonstrasi juga diikuti mahasiswa yang sebelumnya telah menggelar aksi selama beberapa pekan.

Situasi memburuk ketika sebagian demonstran terlibat bentrokan dengan aparat, termasuk dengan melemparkan benda dan menyalakan kembang api. Polisi merespons menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.

Sedikitnya 400 orang dilaporkan ditangkap dalam kerusuhan tersebut. Sejumlah kota juga mengalami penjarahan dan kebakaran yang menyebabkan kerusakan pada bangunan publik maupun tempat usaha.

Di Limoges, kelompok demonstran bertopeng membakar balai kota yang telah berusia lebih dari 140 tahun. Kebakaran tersebut menghancurkan bagian atap dan salah satu sayap bangunan.

Baca Juga : China Perketat Pajak, Orang Kaya Jual Saham

Kerusakan juga terjadi di Marseille setelah sejumlah orang menerobos balai kota, merusak perabotan, dan menjatuhkan patung bersejarah Marianne. Di Lille, demonstran dilaporkan menerobos barikade keamanan dan merusak gedung balai kota.

Sementara itu, aksi perusakan turut dilaporkan di Grenoble dan kompleks kepolisian di Bordeaux. Kantor pariwisata di Lyon juga menjadi sasaran pembakaran.

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menuding kelompok ultra-kiri sebagai pihak yang mengorganisasi aksi kekerasan. Namun, Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa pelaku vandalisme, penyerangan terhadap kantor pemerintahan maupun tempat usaha, serta penjarahan akan diproses secara hukum.

“Mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor pemerintahan atau bisnis, atau melakukan penjarahan—bahkan di balai kota kami—akan dituntut dan dihukum,” kata Macron.