Oktober 19, 2026

Demo Biaya Hidup di Perancis Ricuh, Ratusan Orang Ditangkap

Demonstrasi besar-besaran menentang tingginya biaya hidup di Perancis berujung bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi pada Sabtu (17/10/2026).

Aksi yang berlangsung di Paris dan sejumlah kota lainnya itu terjadi menjelang pemilihan presiden Perancis dan menambah tekanan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

Dilansir dari AFP, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ratusan demonstran di Paris.

Sebagian pengunjuk rasa mengenakan masker dan menyalakan kembang api, sedangkan kaca kantor lembaga penyiaran CNews dan Europe 1 di Paris barat pecah akibat lemparan benda.

Ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Perancis hingga sejumlah ruas jalan utama ditutup dan beberapa stasiun metro di pusat kota menghentikan operasionalnya.

Kementerian Dalam Negeri Perancis mencatat lebih dari 32.000 orang mengikuti sekitar 140 demonstrasi di luar Paris hingga Sabtu siang.

Lebih dari 160 orang ditangkap di berbagai wilayah Perancis, sementara sekitar 60 orang ditahan di Paris pada Sabtu pagi.

Demonstran Terobos Balai Kota Marseille

Kericuhan juga terjadi di Marseille, kota terbesar kedua di Perancis, ketika sejumlah demonstran bermasker menerobos balai kota setelah mendobrak pintu menggunakan barikade pengaman.

“Kita akan merebut Bastille!” teriak seorang demonstran, merujuk pada penyerbuan Benteng Bastille dalam Revolusi Perancis pada 1789.

Beberapa pengunjuk rasa berhasil memasuki gedung tersebut, bahkan salah satunya mencoret dinding dengan simbol anarkis berupa huruf “A”.

Polisi kemudian membubarkan massa, sementara fotografer AFP menyaksikan demonstran menyerang sebuah gedung kepolisian di Marseille.

Aksi serupa berlangsung di Rennes, Perancis barat, ketika sekitar 20 demonstran mendirikan barikade dari tempat sampah dan palet kayu di sekitar pusat perbelanjaan.

Selain memprotes kenaikan biaya hidup, sebagian demonstran menyuarakan keberatan terhadap kebijakan di sektor pendidikan dan tindakan kepolisian.

“Kami di sini untuk memprotes minimnya sumber daya yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, serta menentang kebrutalan polisi,” kata Aude, seorang pelajar yang mengikuti aksi tersebut.

Demonstrasi nasional ini turut digerakkan kelompok Rompi Kuning (Yellow Vest), yang pernah menggelar aksi besar pada 2018 untuk menentang kebijakan kenaikan pajak bahan bakar pada masa pemerintahan Macron.

Kelompok tersebut mengajak pelajar, guru, pekerja, pensiunan, dan petani bergabung dalam demonstrasi yang berlangsung pada hari pertama libur tengah semester.

Warga Keluhkan Harga Naik, Macron Serukan Ketenangan

Tekanan biaya hidup menjadi salah satu pemicu utama demonstrasi di berbagai wilayah Perancis.

Di Gueret, Perancis tengah, sekitar 300 orang mengikuti aksi tersebut, dengan seperempat peserta di antaranya merupakan siswa sekolah menengah.

“Di akhir bulan, saya tidak punya sisa uang sama sekali. Harga-harga naik, tetapi upah tidak,” ujar Franck, seorang pegawai negeri berusia sekitar 40 tahun.

“Kami tidak tahan lagi, kami merasa tercekik,” tambahnya.

Menurut survei terhadap 2.000 responden yang diterbitkan pada awal Oktober, sekitar 45 persen warga Perancis mengkhawatirkan biaya hidup dan inflasi.

Daya beli masyarakat dilaporkan terus melemah sejak 2024, sementara harga bahan bakar melonjak setelah konflik Amerika Serikat dan Iran pecah pada awal 2026.

Di sisi lain, utang publik Perancis diperkirakan melampaui 120 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2027, atau dua kali batas 60 persen yang ditetapkan Uni Eropa.

Sehari sebelum demonstrasi berlangsung, Macron menyerukan ketenangan dan rasa hormat kepada masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan berunjuk rasa harus disertai penghormatan terhadap orang lain dan properti.

Aksi nasional tersebut juga berlangsung setelah demonstrasi mahasiswa selama beberapa pekan terakhir yang beberapa kali berujung kekerasan dan memicu kritik terhadap tindakan kepolisian.

Pemimpin partai sayap kiri jauh France Unbowed, Jean-Luc Melenchon, menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa dan sempat mengikuti demonstrasi pada Selasa.

Sementara itu, Marine Le Pen, yang unggul dalam jajak pendapat pemilihan presiden, menempatkan partainya, National Rally, di pihak kepolisian.