Januari 9, 2026

Bahlil: Sektor ESDM Beri Kontribusi 16% ke APBN 2025, PNBP Tembus Rp240 Triliun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa sektor energi dan sumber daya mineral berhasil menyumbang 16% dari total penerimaan negara sepanjang tahun 2025. Kontribusi besar tersebut utamanya dipicu oleh realisasi pendapatan dari subsektor mineral dan batu bara (minerba) serta minyak dan gas bumi (migas).

Dalam pemaparannya pada Kamis (8/1/2026), Bahlil menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara dari sektor ESDM saja telah menembus angka Rp240 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari PNBP Minerba dan PNBP Migas, belum termasuk setoran pajak lainnya seperti PPh 21.

“PNBP kita ini jadi Rp 200 triliun lebih antara PNBP Minerba dengan PNBP Migas. Kurang lebih sekitar Rp 240 triliun. Itu baru dari sektor PNBP. Belum pada sektor PPH21, Pajak-pajak yang lain itu belum termasuk. Jadi kurang lebih kontribusi di sektor ESDM terhadap APBN itu kurang lebih sekitar 15-16%,” kata Bahlil.

Berdasarkan data kinerja kementerian, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ESDM tahun 2025 mencapai Rp138,37 triliun, yang berarti telah melampaui target DIPA sebesar Rp127,44 triliun.

Secara mendetail, capaian PNBP dari Sumber Daya Alam (SDA) Minerba tercatat sebesar 104,38% dari target, sementara SDA Panas Bumi mencapai 103,4%. Sektor PNBP lainnya bahkan mencatatkan angka pertumbuhan fantastis hingga 311,05%, yang mencakup berbagai pos seperti iuran Badan Usaha Hilir Migas, Domestic Market Obligation (DMO) migas, kompensasi DMO batu bara, denda smelter, hingga denda penertiban kawasan hutan (PKH).

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang merumuskan kebijakan agar pengelolaan sumber daya alam ke depannya benar-benar berorientasi pada kepentingan negara di atas kepentingan bisnis, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menekankan bahwa meskipun pihak swasta diperbolehkan meraup keuntungan, negara harus mendapatkan porsi yang lebih baik agar manfaatnya mengalir kembali kepada rakyat.

Peningkatan pendapatan negara dari sektor kekayaan alam ini diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis yang mendesak bagi masyarakat.

Dana tersebut diproyeksikan untuk membiayai program makanan bergizi, pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan sekolah rakyat, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan di seluruh Indonesia.