DPR-Pemerintah Sepakati Rekonstruksi Sumatra Rp100 T

Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan pemerintah bersama DPR telah menyepakati Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dengan total anggaran mencapai Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR dan pemerintah pusat. Dasco mengatakan rencana induk tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas serta dukungan anggaran dari pemerintah.

Baca Juga : AS-Iran Dekati Damai, Tapi 4 Isu Ini Masih Jalan Buntu

“Dan kami tadi sudah membahas tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang sudah disetujui oleh Bappenas dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui pemerintah. Sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja kementerian/lembaga bisa berjalan dengan baik,” ujar Dasco dalam konferensi pers.

Tito Beberkan Progres Pascabencana

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan pemerintah kini memasuki fase pemulihan permanen setelah sebelumnya fokus pada tanggap darurat bencana.

Menurut Tito, Satgas dibentuk sejak 8 Januari 2026 dan langsung melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Ini progresnya cukup baik. Pemerintahan kabupaten yang tadinya ada yang tidak jalan, semua jalan semua. Kecamatan sudah. Kantor desa ada beberapa yang terdampak meskipun operasional sudah berjalan tapi masih ada yang di huntara,” kata Tito.

Ia memastikan layanan dasar seperti listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sebagian besar sudah kembali beroperasi. Meski demikian, beberapa wilayah di Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah masih mengalami hambatan akses akibat longsor.

Ribuan Sekolah dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Pemerintah juga menyoroti pemulihan sektor pendidikan di tiga provinsi terdampak. Tito menyebut sebagian sekolah masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di tenda atau kelas darurat karena proses relokasi belum selesai.

Selain sekolah, pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya masuk dalam prioritas rehabilitasi.

Total terdapat 11.512 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dikerjakan selama tiga tahun.

“Sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui dan tadi laporkan kepada satgas DPR yang dipimpin Profesor Dasco, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya Rp 100,166 triliun selama tiga tahun,” ujar Tito.

Baca Juga : AS-Iran Siapkan Kesepakatan Untuk Buka Selat Hormuz

Anggaran Terbesar untuk Infrastruktur

Tito merinci kebutuhan anggaran rehabilitasi akan dibagi selama tiga tahun, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Menurutnya, porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai mencapai Rp69 triliun.

“Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur di Kementerian PU totalnya Rp 69 triliun selama tiga tahun,” jelas Tito.