KSPN Ungkap Ancaman PHK Massal, Pemerintah Diminta Bertindak 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengingatkan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat mengancam sektor industri di Indonesia. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya PHK massal.

Menurut Ristadi, berbagai industri nasional saat ini tengah menghadapi tekanan akibat ketergantungan terhadap bahan baku impor yang membuat biaya produksi semakin meningkat.

“Sebagaimana kita ketahui, secara umum kondisi industri dalam negeri yang bahan bakunya tergantung impor sedang mengalami tekanan. Harga bahan baku naik, harga minyak naik, berakibat naiknya cost product,” katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (18/6/2026).

Di sisi lain, produsen dalam negeri disebut kesulitan menyesuaikan harga jual produk di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

Baca Juga : Gibran Tegaskan Pemerintah Akan Tinjau Ulang MBG dan KDMP

“Sementara industri, produsen dalam negeri kesulitan menaikkan harga jual. Situasi ini diperparah dengan daya beli masyarakat yang stagnan, bahkan cenderung menurun,” sambung Ristadi.

Ribuan Pekerja Pabrik Sepatu Dirumahkan

Ristadi mengungkapkan salah satu gejala tekanan industri terlihat dari keputusan sebuah pabrik sepatu pemasok produk NIKE di Bandung, Jawa Barat, yang merumahkan ribuan pekerja.

“Sekitar 4 ribu pekerja pabrik sepatu NIKE di Bandung dirumahkan. Dua hari yang lalu terinfo dari Pengurus KSPN pabrik tersebut bahwa mulai 15 Juni 2026 sekitar 4 ribu pekerja dari total jumlah pekerja 14 ribuan, dirumahkan,” ungkapnya.

Menurut informasi yang diterima KSPN, langkah tersebut dipicu oleh keterlambatan pasokan bahan baku yang sebelumnya dikelola langsung oleh pihak NIKE, namun kini dialihkan kepada vendor pihak ketiga.

“Penyebabnya, pasokan bahan baku/material yang mengalami keterlambatan dari Amerika. Keterlambatan supply bahan baku ini informasinya disebabkan karena sebelumnya di-supply bahan baku langsung oleh pihak NIKE. Tapi kemudian diserahkan ke vendor pihak ke tiga, jadi mungkin ada hambatan teknis. Diperkirakan bahan baku baru tersedia bulan Juli,” bebernya.

Kekhawatiran Lebih Besar dari Sekadar Gangguan Pasokan

Meski demikian, Ristadi menilai persoalan sebenarnya bisa lebih besar dibandingkan sekadar kendala distribusi bahan baku.

Ia khawatir gangguan pasokan tersebut berkaitan dengan menurunnya permintaan pasar terhadap produk NIKE sehingga perusahaan mengurangi jumlah pesanan produksi.

“Hal yang saya lebih khawatirkan adalah terjadinya gangguan supply bahan baku bukan karena semata tekanan harga bahan baku yang naik Tapi karena penurunan daya beli terhadap sepatu NIKE, sehingga pihak NIKE mengurangi ordernya,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang PHK yang lebih luas apabila situasi tidak segera membaik.

“Ini yang bisa berakibat fatal yaitu potensi terjadinya PHK masal tidak bisa terhindarkan. Semoga ini tidak terjadi,” sambung Ristadi.

Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Industri

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Ristadi meminta pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui berbagai langkah strategis.

Menurutnya, kebijakan yang dibutuhkan antara lain pengetatan impor produk yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri, menjaga stabilitas harga energi industri, menyederhanakan perizinan usaha, menerapkan kebijakan pajak yang lebih rasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan dunia usaha.

“Misalnya, pengetatan importasi barang-barang yang sudah mampu diproduksi dalam negeri, stabilitas harga dan supply energi industri, perizinan yang praktis, cepat, dan murah, pajak yang rasional, serta penyiapan SDM tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,” kata Ristadi.

Tanda-Tanda Ancaman PHK di Perusahaan

Ristadi juga mengungkapkan beberapa indikator yang dapat menjadi sinyal awal munculnya ancaman PHK di suatu perusahaan.

Pertama, perusahaan mulai mengalami keterlambatan dalam pembayaran gaji pekerja maupun kewajiban kepada pihak lain.

Baca Juga : Prabowo Targetkan Swasembada Bawang Putih dalam 3 Tahun

“Kedua, sebulan ke depan belum ada kepastian order baru. Dan ketiga, terjadi penurunan volume produksi secara terus-menerus,” jelas Ristadi.

Meski begitu, ia menegaskan tidak semua perusahaan mengalami kondisi serupa. Beberapa pabrik justru masih mampu mempertahankan produksi karena menerima tambahan pesanan dari perusahaan sejenis yang menghentikan operasionalnya.

“Tapi, tidak semua mengalami tanda-tanda itu. Kalau tidak mengalami penurunan volume produksi biasanya karena mendapat muntahan order dari pabrik sejenis yang tutup. Baik yang berorientasi pasar dalam negeri maupun ekspor,” pungkasnya.