Arab Saudi Habiskan Rp 1.470 Triliun, Mengapa Houthi Sulit Dikalahkan? 

Arab Saudi telah menggelontorkan ratusan miliar dollar AS untuk membangun kekuatan militer modern. Namun, investasi besar tersebut belum sepenuhnya mampu melindungi kerajaan dari serangan kelompok Houthi yang berbasis di Yaman.

Dalam beberapa pekan terakhir, Houthi meningkatkan serangan menggunakan rudal dan pesawat nirawak (drone) yang menyasar sejumlah fasilitas penting di Arab Saudi, termasuk infrastruktur energi dan kawasan militer.

Salah satu serangan paling mematikan dilaporkan terjadi pada Sabtu (10/10/2026), ketika rudal jelajah menghantam terminal bandara domestik di Riyadh. Sedikitnya 13 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya terluka.

Padahal, Arab Saudi termasuk dalam 10 negara dengan belanja militer terbesar di dunia. Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan anggaran pertahanan kerajaan tersebut mencapai lebih dari 82 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.470 triliun per tahun.

Lantas, mengapa militer Arab Saudi masih kesulitan menghadapi serangan Houthi? Berikut sejumlah faktor yang dirangkum dari The New York Times, Kamis (15/10/2026).

Alasan Arab Saudi Kesulitan Menghentikan Houthi

1. Senjata Mahal Tidak Selalu Efektif Menghadapi Drone Murah

Salah satu tantangan utama Arab Saudi adalah ketimpangan biaya antara sistem pertahanan yang digunakan dan senjata yang diluncurkan Houthi.

Baca Juga : Kapal Berbendera Singapura Dikabarkan Tenggelam Usai Tabrak Ranjau

Arab Saudi mengandalkan sistem pertahanan udara canggih buatan Amerika Serikat, termasuk rudal Patriot dan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Sistem Patriot dirancang untuk mencegat rudal balistik, sedangkan THAAD bertugas menghadapi ancaman rudal pada ketinggian yang lebih tinggi.

Sebaliknya, Houthi memanfaatkan drone berbiaya rendah dan rudal jelajah yang dapat terbang pada ketinggian rendah serta mengubah arah penerbangan. Karakteristik tersebut membuat upaya pencegatan menjadi lebih menantang.

Menurut para analis, satu rudal pencegat Patriot dapat berharga lebih dari 3 juta dollar AS atau sekitar Rp 53,7 miliar. Sementara itu, biaya pembuatan drone Houthi diperkirakan hanya berkisar 15.000 dollar AS hingga 25.000 dollar AS, setara Rp 268 juta hingga Rp 448 juta.

Kesenjangan biaya ini membuat Arab Saudi harus mengeluarkan dana jauh lebih besar untuk menghadapi senjata yang relatif murah. Situasinya semakin rumit karena konflik di Ukraina dan Timur Tengah turut memperketat pasokan rudal pencegat di pasar global.

2. Sistem Radar Arab Saudi Memiliki Kelemahan

Selain persoalan biaya, kemampuan mendeteksi serangan sejak dini menjadi kendala lain bagi pertahanan Arab Saudi.

Selama bertahun-tahun, sistem pertahanan kerajaan lebih banyak dipersiapkan untuk menghadapi ancaman dari Iran dan Irak, khususnya serangan terhadap fasilitas minyak di wilayah timur. Akibatnya, perlindungan terhadap ancaman yang datang dari arah Yaman di barat daya dinilai belum optimal.

Drone dan rudal jelajah Houthi dapat terbang rendah dengan memanfaatkan kawasan pegunungan untuk menghindari deteksi radar berbasis darat. Kondisi ini mempersempit waktu yang tersedia bagi militer Saudi untuk merespons serangan.

“Sulit untuk mendeteksi ancaman tersebut dari jarak jauh jika Anda tidak memiliki cakupan radar yang memadai,” ujar Kenneth M. Pollack, penulis buku Armies of Sand.

Luasnya wilayah Arab Saudi juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun jaringan pertahanan udara yang mampu melindungi seluruh kawasan. Para analis menilai kerajaan membutuhkan lebih banyak radar berbasis udara agar ancaman dapat terdeteksi lebih awal.

3. Struktur Militer Dinilai Kurang Fleksibel

Kendala yang dihadapi Arab Saudi tidak hanya berkaitan dengan teknologi persenjataan, tetapi juga struktur organisasinya.

Kekuatan militer kerajaan terbagi menjadi dua organisasi utama, yakni militer reguler dengan sekitar 250.000 personel dan Garda Nasional yang memiliki sekitar 125.000 personel.

Pembagian tersebut sejak lama dirancang untuk menjaga stabilitas kekuasaan keluarga kerajaan sekaligus mencegah kemungkinan kudeta militer. Namun, sejumlah analis menilai struktur komando yang terpusat dapat memperlambat pengambilan keputusan di lapangan.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah mendorong reformasi militer melalui program Visi 2030. Salah satu langkahnya adalah membentuk komando operasi gabungan di Riyadh.

Meski demikian, reformasi tersebut dinilai belum berjalan cukup cepat. Tantangan masih terlihat, termasuk dalam pemeliharaan dan pengoperasian peralatan militer berteknologi tinggi.

“Ini adalah momen yang sangat mengguncang bagi Riyadh, dan memalukan di berbagai aspek,” ujar Burcu Ozcelik, pakar keamanan Timur Tengah dari Royal United Services Institute.

Mengalahkan Houthi Bukan Perkara Mudah

Arab Saudi memulai operasi militer melawan Houthi pada 2015, ketika Mohammed bin Salman menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Konflik yang semula diperkirakan berlangsung singkat justru terus berlanjut selama lebih dari satu dekade.

Baca Juga : Dampak Perang Iran Bebani Rumah Tangga AS hingga 35 Juta!

Selama periode tersebut, Houthi juga mengembangkan kemampuan persenjataannya. Menurut laporan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok tersebut kini mampu memproduksi sejumlah jenis senjata secara mandiri dan memiliki sumber pasokan yang semakin beragam.

Di sisi lain, operasi darat untuk mengalahkan Houthi dinilai berisiko memicu pertempuran berkepanjangan di wilayah pegunungan Yaman. Kondisi geografis tersebut dapat menyulitkan pergerakan pasukan dan memperbesar risiko bagi militer Saudi.

Untuk memperkuat pertahanan, Arab Saudi kini mengandalkan kerja sama dengan Pakistan dan Turki, termasuk dalam mendukung kemampuan intelijen dan komunikasi. Namun, serangan udara saja dinilai belum cukup untuk menundukkan kelompok Houthi.

“Tidak ada lagi langkah yang belum dicoba oleh pihak Saudi,” ujar Jean-Loup Samaan, pakar Timur Tengah dari National University of Singapore.

Menurut Samaan, persoalan semakin kompleks karena belum ada kekuatan politik maupun militer yang dinilai mampu menjadi alternatif pengganti Houthi di Yaman.

Situasi ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran pertahanan dan kepemilikan senjata canggih tidak otomatis menjamin kemenangan. Kemampuan mendeteksi ancaman, menyesuaikan strategi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memahami kondisi medan tetap menjadi faktor penting dalam menghadapi konflik berkepanjangan.