April 21, 2026

BGN Ungkap Rincian Dana MBG Rp1 Triliun per Hari

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebut mencapai Rp 1 triliun setiap hari.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan dana tersebut mengalir langsung ke daerah dan dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat.

“Rata-rata uang pemerintah yang mengalir ke daerah mencapai sekitar Rp 1 triliun per hari,” ungkap Sony di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Dana Triliunan Serap Tenaga Kerja dan UMKM

Sony menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 117 miliar per hari diserap oleh 1,8 juta pekerja, terutama dari kelompok miskin ekstrem.

“Sekitar Rp 117 miliar diserap oleh 1,8 juta pekerja, terutama kelompok miskin ekstrem, dan lebih dari Rp 600 miliar diserap oleh pedagang beras, sayur, ikan, telur, daging, hingga buah,” terang Sonny.

Ia menegaskan bahwa dana yang disalurkan bukan sekadar biaya operasional, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Sebanyak Rp 117 miliar per hari diserap oleh 1,8 juta relawan yang terlibat menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dana tersebut menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG,” lanjut dia.

Menurut dia, dampak tersebut juga terlihat dari keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok program.

Dorong Perubahan Usaha dan Tata Kelola Pasokan

Sony menyebut program MBG turut mendorong perubahan model usaha di masyarakat, termasuk alih fungsi berbagai bangunan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ada showroom mobil, hotel-hotel kecil, rumah kantor (ruko), gedung olahraga (yang beralih menjadi SPPG). Ini artinya merupakan satu fenomena, adanya perubahan model usaha,” tutur Sony.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar serius menyiapkan rantai pasok, sehingga kebutuhan program tidak mengganggu ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional.

“Pemerintah daerah harus mulai serius dan berkonsentrasi bagaimana menyiapkan rantai pasok. Jangan sampai kebutuhan SPPG dipenuhi dari pasar tradisional, karena tempat itu puluhan tahun digunakan untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga,” sambung dia.

“Jangan sampai buncis, kacang panjang, telur, itu di pasar tradisional rebutan antara emak-emak, ibu-ibu rumah tangga dengan kepala SPPG,” imbuhnya.

Selain itu, Sony menambahkan bahwa sekitar 70 persen dana program digunakan untuk pembelian bahan baku yang langsung disalurkan ke Virtual Account (VA) SPPG, tanpa melalui kementerian atau pemerintah daerah, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.