Demokrat AS Desak Trump Buka Rahasia Nuklir Israel

Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat, meminta Departemen Luar Negeri mengakhiri sikap diam pemerintah terkait kemampuan nuklir Israel. 

Desakan itu disampaikan melalui surat kepada Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, di tengah meningkatnya ketegangan perang AS-Israel melawan Iran.

Walau Israel diyakini telah memiliki senjata nuklir sejak dekade 1960-an, negara tersebut tetap mempertahankan kebijakan ambigu dan tidak pernah secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklirnya. Pemerintah AS selama ini juga dinilai ikut mempertahankan ketidakjelasan mengenai program tersebut.

Isi Surat untuk Marco Rubio

Dilansir Al Jazeera, surat bertanggal 4 Mei itu meminta Rubio memberikan penjelasan rinci terkait kemampuan senjata nuklir Israel, termasuk jumlah hulu ledak dan sistem peluncurnya.

Baca Juga : AS – Iran Kembali Tegang, Trump Ancam Serangan Lebih Brutal

Para anggota parlemen secara khusus menyoroti Pusat Penelitian Nuklir Negev di Dimona yang lama diyakini menjadi pusat pengembangan nuklir Israel.

“Apakah Israel saat ini memiliki kemampuan pengayaan uranium dan pada tingkat berapa?” tanya mereka dalam surat tersebut.

Selain itu, para legislator juga meminta penjelasan mengenai produksi plutonium dan bahan fisil lainnya oleh Israel.

“Apakah Israel, yang bukan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), telah mengartikulasikan kepada AS doktrin nuklir, garis merah, atau ambang batas penggunaan nuklir dalam konteks konflik saat ini dengan Iran?”

“Apakah pemerintah telah menerima jaminan dari Israel bahwa senjata nuklir tidak akan digunakan?”

“Apakah ada indikasi bahwa Israel berencana untuk menggunakan atau mengerahkan senjata nuklir selama konflik Iran baru-baru ini atau selama konflik lainnya?”

Tekanan Politik terhadap Pemerintah AS

Permintaan transparansi terkait program nuklir Israel sebenarnya bukan hal baru. Namun, tekanan terbuka secara kolektif dari anggota Kongres terhadap pemerintahan AS tergolong jarang terjadi.

Sebelumnya, anggota DPR AS James McGovern pernah menyebut Israel sebagai negara bersenjata nuklir dalam sebuah resolusi pada 2019.

Surat terbaru ini muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap hubungan dekat Washington dengan Israel, terutama setelah konflik di Gaza dan perang AS-Israel melawan Iran.

Pada April lalu, sebanyak 40 senator Demokrat mendukung rancangan undang-undang yang bertujuan menghentikan penjualan buldoser militer ke Israel. Meski gagal disahkan, langkah tersebut dianggap sebagai peningkatan tekanan politik terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump.

Jejak Program Nuklir Israel

Program nuklir Israel selama bertahun-tahun menjadi isu sensitif dalam politik internasional. Sejumlah dokumen intelijen AS yang telah dibuka ke publik, menunjukkan bahwa CIA pada 1968 pernah memberitahu Presiden Lyndon B Johnson bahwa Israel telah memiliki atau mampu membuat senjata nuklir.

Presiden Richard Nixon kemudian disebut mencapai kesepakatan dengan Perdana Menteri Israel Golda Meir agar Israel tidak mengakui maupun menguji senjata nuklirnya secara terbuka, sementara AS menghentikan tekanan pengawasan.

Pada 1986, teknisi nuklir Israel Mordechai Vanunu membocorkan informasi mengenai fasilitas nuklir Dimona kepada media Inggris Sunday Times.

Baca Juga : Purbaya Sebut Status Stabilitas Keuangan RI hanya Diberitahukan ke Presiden

Dalam surat kepada Rubio, para anggota Kongres menyebut berbagai catatan publik secara konsisten mengarah pada kesimpulan bahwa Israel memang memiliki senjata nuklir.

Beberapa pejabat AS, termasuk mantan calon Menteri Pertahanan Robert Gates, juga pernah menyebut Israel sebagai salah satu negara pemilik senjata nuklir.

Lembaga Nuclear Threat Initiative memperkirakan Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir, persediaan plutonium antara 750 hingga 1.110 kilogram, enam kapal selam berkemampuan nuklir, serta rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan mencapai 6.500 kilometer.