Israel Memanas, Mantan PM Bersatu Ingin Lengserkan Netanyahu

Dua mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett dan Yair Lapid, secara resmi mengumumkan penyatuan kekuatan politik mereka melalui pembentukan daftar bersama untuk menghadapi pemerintahan Benjamin Netanyahu dalam pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini.

Langkah tersebut dilakukan sebagai strategi untuk memperkuat posisi oposisi menjelang pemungutan suara yang wajib dilaksanakan paling lambat akhir Oktober mendatang.

Bennett yang dikenal berasal dari kubu kanan dan Lapid yang mewakili kalangan moderat menyatakan bahwa partai mereka, “Bennett 2026” dan Yesh Atid, akan bergabung dalam ‘satu aliansi baru bertajuk “Together, Led by Bennett”. 

Baca Juga : Sinyal Blokade AS Berhasil, Kapal Tanker Iran Menumpuk di Hormuz

Pengumuman ini disampaikan pada hari Minggu, sebagai bagian dari upaya mengubah arah politik Israel di tengah berbagai tantangan nasional.

Bennett menegaskan bahwa keputusan menyatukan kekuatan politik tersebut merupakan langkah besar demi menjaga stabilitas negara dan masa depan nasional.

“Bergabungnya kekuatan ini adalah tindakan paling Zionis dan patriotik yang pernah kami lakukan, demi negara kami. Era perpecahan telah berakhir,” ujar Bennett kepada awak media, dikutip Selasa (28/4/2026).

Lapid juga menekankan bahwa kolaborasi ini dilandasi kepedulian terhadap masa depan generasi mendatang. Ia menilai kebijakan yang diambil pemerintahan Netanyahu selama ini telah membawa negara ke arah yang kurang tepat.

“Kami berdiri di sini bersama demi anak-anak kami. Negara Israel harus berubah arah,” tegas Lapid dalam pernyataannya.

Aliansi tersebut akan dijalankan dalam bentuk daftar gabungan tanpa meleburkan struktur partai secara resmi. Menariknya, kedua tokoh menyatakan hanya akan membentuk pemerintahan bersama partai oposisi Zionis, serta secara tegas tidak melibatkan faksi-faksi Arab.

Selain itu, Bennett menjanjikan sejumlah agenda reformasi besar jika aliansi mereka berhasil membentuk pemerintahan. Agenda tersebut mencakup penerapan wajib militer universal, penghentian pendanaan bagi pihak yang menolak wajib militer, serta penerapan batas masa jabatan perdana menteri selama delapan tahun.

Posisi Netanyahu Tertekan oleh Berbagai Faktor

Langkah politik ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi Netanyahu. Berdasarkan survei terbaru dari Maariv, partai Bennett disebut mampu bersaing ketat dengan Likud milik Netanyahu dengan estimasi perolehan masing-masing 24 kursi parlemen Knesset.

Sementara itu, Yesh Atid diperkirakan memperoleh tambahan enam hingga tujuh kursi.

Kekuatan gabungan ini diproyeksikan mampu mengulang keberhasilan yang pernah diraih pada 2021, ketika mereka berhasil mengakhiri 12 tahun kepemimpinan Netanyahu melalui pembentukan “pemerintahan perubahan”.

Tekanan terhadap Netanyahu juga terus meningkat, sejak Israel melancarkan operasi militer di Gaza Strip sebagai respons terhadap serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, serta menyebabkan 250 orang disandera.

Menurut otoritas kesehatan Palestina, operasi militer Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 72.000 korban jiwa serta melukai lebih dari 172.000 orang lainnya.

Baca Juga : Batas Waktu Perang Iran Makin Dekat, Kongres AS Tekan Trump?

Situasi politik Netanyahu semakin kompleks, setelah International Criminal Court mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya pada 2024 atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Selain tekanan internasional, Netanyahu juga masih menghadapi proses hukum di dalam negeri terkait dugaan kasus korupsi, suap, dan penipuan yang kembali dilanjutkan pekan ini setelah sebelumnya sempat tertunda akibat konflik dengan Iran.

Meski demikian, Netanyahu terus membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sementara itu, Presiden Isaac Herzog mengisyaratkan bahwa kemungkinan pemberian pengampunan hanya akan dipertimbangkan setelah proses kesepakatan pembelaan benar-benar selesai.