Januari 9, 2026

Menkeu Purbaya Cerita “Disentil” Prabowo saat Retret Hambalang, Soal Apa?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyoroti masih maraknya praktik underinvoicing yang berdampak pada kebocoran penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Presiden saat agenda retret di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut Presiden menegaskan bahwa praktik pengurangan nilai ekspor dan impor tersebut tidak hanya melibatkan pelaku usaha, tetapi juga diduga terjadi karena kelengahan bahkan pembiaran dari aparat pajak dan bea cukai. Presiden menilai negara tidak boleh terus-menerus dirugikan oleh praktik tersebut.

Purbaya menekankan bahwa hingga kini praktik underinvoicing masih berlangsung dalam skala besar dan belum sepenuhnya terdeteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kondisi ini, menurutnya, menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan serius di dua institusi tersebut.

Sebagai respons atas arahan Presiden, Purbaya memastikan akan melakukan perbaikan internal secara menyeluruh di lingkungan pajak dan bea cukai sepanjang tahun ini.

Ia menilai selama ini terdapat kecenderungan pembiaran terhadap praktik kecurangan, meskipun aparat di lapangan sejatinya mengetahui persoalan tersebut.

Purbaya menegaskan akan menata ulang organisasi agar aparat pajak dan bea cukai dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Purbaya juga memperingatkan bahwa jika praktik pembiaran masih terjadi dalam kurun waktu satu tahun ke depan, maka opsi merumahkan pegawai yang tidak berkinerja baik akan diambil.

Menurutnya, langkah tegas tersebut diperlukan untuk menjaga integritas institusi sekaligus melindungi pegawai yang benar-benar bekerja dengan baik. Ia menegaskan bahwa hanya pegawai dengan kinerja buruk yang akan disingkirkan, sementara mereka yang berprestasi tetap dipertahankan.

Purbaya juga menyampaikan bahwa Presiden telah mengetahui gambaran besar praktik underinvoicing yang melibatkan berbagai perusahaan, terutama di sektor kelapa sawit, batu bara, dan baja. Oleh karena itu, penanganan masalah ini akan menjadi prioritas utama Kementerian Keuangan guna menyelamatkan penerimaan negara.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden secara konsisten. Menurut Purbaya, keberhasilannya sebagai Menteri Keuangan akan dinilai dari sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif dalam waktu dekat. Ia pun memastikan akan menggerakkan seluruh jajaran untuk bekerja sesuai arah yang telah ditetapkan oleh pimpinan negara.