Pemkot Surabaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,8% meski TKD Dipangkas Rp730 Miliar
Walikota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa program-program pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat tetap berjalan meskipun alokasi transfer ke daerah (TKD) dipangkas hingga Rp730 miliar pada 2026.
Eri Cahyadi menyatakan bahwa pada 2026, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi Surabaya menembus 5,8%, disertai dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga penurunan angka kemiskinan, ketimpangan (gini ratio), serta kematian ibu dan anak.
“Bahwa pertumbuhan ekonomi kita, dengan pengurangan-pengurangan transfer daerah, Surabaya tidak boleh mundur. Maka, di situ dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keteguhan, dan dibutuhkan kekuatan kebersamaan,” ujar Eri Cahyadi di Surabaya, dikutip pada Minggu (12/10/2025).
Eri menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menjaga ketahanan fiskal Kota Surabaya yang 75% bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi itu disebut-sebut berbanding lurus dengan pemotongan transfer pusat yang semakin besar.
“Surabaya dibuat contoh. Ketika fiskalnya kuat, maka bantuannya juga akan berkurang. Di situlah dibutuhkan inovasi-inovasi. Meskipun fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun, tapi kemiskinan tetap harus turun,” ucapnya.
Dalam arah kebijakan 2026, Pemkot Surabaya menegaskan komitmen untuk memperkuat program pendidikan dan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan keluarga. Salah satu fokus utama adalah program ‘Satu Keluarga Satu Sarjana’, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu diberi kesempatan untuk berkuliah hingga lulus sarjana melalui beasiswa penuh.
Eri menyebut, program tersebut dapat berperan untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Dia mengakui bahwa sebagian warganya enggan mengenyam pendidikan tinggi karena lebih memilih bekerja. Padahal tanpa pendidikan yang mumpuni, penghasilan dan kesejahteraan keluarga akan susah meningkat.
“Di APBD, seperti beasiswa untuk memakmurkan masyarakat Surabaya agar masyarakat miskin atau pramiskin ini bisa berubah kehidupannya, maka kita ambil satu keluarga ini satu sarjana. Kita kuliahkan sampai lulus,” tegas Eri.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan memberikan bantuan dana operasional bagi sekolah swasta tingkat SMA/SMK sebesar Rp350.000 per siswa per bulan, atau sekitar Rp3,5 juta per tahun. Kebijakan ini diharapkan menghapus praktik penahanan ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan.
“Kami akan mengumpulkan sekolah swasta untuk tingkat SMA dan SMK, sehingga tidak ada lagi penahanan ijazah. Bantuan ini diberikan supaya pihak sekolah tidak lagi menahan ijazah siswa dari keluarga kurang mampu,” ungkapnya.
Selanjutnya, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga tetap berjalan. Pemkot Surabaya bersama DPRD masih memyempurnakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Layak Huni untuk membatasi dan menyeleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan, sehingga perubahan kemiskinan bisa lebih terukur dan tepat sasaran.
Eri menegaskan, walau fiskal daerah menghadapi tantangan akibat penurunan dana transfer dari pusat, arah pembangunan di Kota Pahlawan tidak akan bergeser. Pemerintah kota berjanji untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh titik kota.
“Target kita meskipun fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun, tapi kemiskinan tetap harus turun, gini ratio turun, dan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,8%. Tidak ada hal mundur meskipun fiskal menurun,” jelasnya.
Eri juga menyampaikan, hasil proyeksi pendapatan dari opsen pajak daerah mengalami koreksi signifikan. Bila sebelumnya diperkirakan Rp1,6 triliun, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Namun, dia percaya diri bahwa kebijakan efisiensi dan inovasi akan menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan daerah.
“Kalau kita hitung harusnya Rp1,6 triliun, tapi karena opsen hanya 66%, angka kita turun menjadi Rp1,3 triliun. Namun, inovasi kita lakukan bersama DPRD, Insya Allah masyarakat tetap tersentuh, dan pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. (245)
sumber : bisnis.com
