Penjarahan Massal di Paris, Toko Diserbu di Tengah Demo Biaya Hidup
Demonstrasi nasional menuntut penurunan biaya hidup di Perancis berujung pada aksi kekerasan dan penjarahan massal di sejumlah wilayah Ibu Kota Paris pada Sabtu (17/10/2026).
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Perancis, demonstrasi di berbagai kota diikuti sekitar 550.000 orang. Sementara itu, serikat pekerja Confédération Générale du Travail (CGT) yang turut berpartisipasi mengklaim jumlah peserta mencapai 800.000 orang.
Di tengah aksi tersebut, sejumlah toko di pusat kota Paris diserbu dan dijarah. Beberapa lokasi bahkan terlihat tanpa kehadiran aparat setelah bentrokan terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa.
Di dekat kawasan Place de la Republique, pecahan kaca dan puing-puing berserakan di jalanan, sedangkan tumpukan sepeda yang terbakar mengeluarkan asap tebal.
Di lokasi bentrokan lainnya, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk menghadapi demonstran yang melemparkan berbagai benda serta menembakkan kembang api.
Baca Juga: Wali Kota Prancis Dipukuli Pemukim Israel saat Kunjungi Petani Palestina
Penjarahan Toko di Pusat Kota Paris
Aksi penjarahan dilakukan oleh sekelompok pria berpenutup kepala dan mengenakan jaket bertudung hitam. Mereka merusak pintu gulung toko, memecahkan kaca jendela, lalu mengambil berbagai barang dagangan.
Barang-barang yang dijarah meliputi rokok, kacamata hitam, pakaian, perhiasan, hingga makanan.
Wartawan AFP yang berada di lokasi menyaksikan sejumlah orang keluar dari supermarket dengan membawa tas berisi kue, jus buah, dan minuman keras.
Di lokasi lain, para penjarah mengambil jam antik dari sebuah toko perhiasan kecil dan mengosongkan rak pajangan kacamata hitam di sudut jalan.
Mereka juga merusak bagian dalam toko untuk mencari mesin kasir, kemudian membantingnya ke lantai. Namun, beberapa mesin kasir yang ditemukan ternyata dalam keadaan kosong.
Di tengah kerusuhan tersebut, restoran, hotel, dan bangunan tempat tinggal sebagian besar tidak menjadi sasaran. Situasi ini menciptakan pemandangan kontras ketika sebagian warga Paris tetap menikmati makan siang bersama teman-teman, sementara aksi penjarahan berlangsung di jalanan.
Perdana Menteri Perancis Sebastien Lecornu mengecam kekerasan yang terjadi dan menyebut intensitasnya sangat tinggi.
Pada Sabtu malam, Lecornu menyampaikan bahwa sebanyak 1.200 orang telah ditangkap dan 150 petugas kepolisian mengalami luka-luka.
Wakil Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire juga mengatakan sejumlah ruas jalan di ibu kota mengalami kerusakan parah. Ia menegaskan bahwa hak untuk berunjuk rasa harus dibedakan dari tindakan kekerasan yang tidak dapat diterima.
Kesaksian Warga Paris
Sejumlah warga menyaksikan aksi penjarahan dari tempat yang aman, termasuk dari apartemen mereka.
Jules, seorang pegawai negeri berusia 29 tahun, menggambarkan situasi yang dilihatnya sebagai kejadian yang tidak biasa.
“Pemandangan yang luar biasa,” kata Jules kepada AFP.
Ia menduga kemarahan yang mendasari aksi tersebut berkaitan dengan perasaan sebagian masyarakat yang tidak terintegrasi.
“Mereka pasti menyimpan kemarahan yang sangat mendalam. Mereka bagian dari masyarakat yang merasa tidak terintegrasi,” tuturnya.
Meski mendukung hak masyarakat untuk berunjuk rasa, Jules menilai penjarahan justru merusak tujuan demonstrasi.
“Lihat saja kondisi jalanan itu,” ujarnya kepada AFP.
Baca Juga: Iran Klaim Selat Hormuz Ditutup, Lima Kapal Tanker Diserang
Sementara itu, Alma, seorang guru seni berusia 38 tahun, mengaku belum pernah menyaksikan kejadian serupa. Ia sedang duduk di teras tepi jalan bersama rekannya ketika kerusuhan berlangsung.
Keduanya sebelumnya sempat mengikuti demonstrasi menuju Istana Elysee, kediaman Presiden Perancis, yang tidak berhasil mencapai tujuannya. Meski demikian, mereka mengatakan masih dapat memahami kemarahan yang melatarbelakangi aksi protes tersebut.
Kerusuhan ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi yang diikuti ratusan ribu orang di berbagai wilayah Perancis untuk memprotes tingginya biaya hidup.
Aksi tersebut juga menyusul demonstrasi mahasiswa yang telah berlangsung selama berminggu-minggu dan menambah ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden Perancis yang dijadwalkan berlangsung enam bulan kemudian.
