April 20, 2026

Purbaya Beberkan Alasan Menolak Tawaran Utang IMF

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia tidak memerlukan bantuan pinjaman dari International Monetary Fund di tengah tekanan ekonomi global yang sedang melanda banyak negara.

Penawaran bantuan pembiayaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada pekan sebelumnya (14/6).

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih berada dalam kondisi yang solid. Ketahanan fiskal ini, menurutnya, didukung oleh keberadaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun.

“Saya tanya ke mereka apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas melakukan hal itu, tetapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya, dikutip Senin (20/4/2026).

IMF juga sempat mempertanyakan faktor yang membuat ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah situasi global yang penuh tantangan. Menanggapi hal tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa stabilitas tersebut merupakan hasil dari penyesuaian kebijakan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu.

Menurutnya, reformasi kebijakan tersebut membuat ekonomi nasional lebih tangguh dalam menghadapi gejolak eksternal.

“Kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini. Tapi saya jelaskan bahwa memang kita sudah merubah kebijakan sejak tahun lalu, dan tampaknya sudah jelas. Jadi kita sedang mengalami percepatan ketika shock dari ketidakpastian global, dari harga minyak yang tinggi. Sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi,” ujarnya.

IMF Prediksi Banyak Negara Akan Ajukan Pinjaman Baru

IMF memperkirakan sedikitnya belasan negara akan mengajukan program pinjaman baru guna mengatasi tekanan akibat kenaikan harga energi serta gangguan rantai pasokan yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah. Sejumlah negara di wilayah Afrika sub-Sahara dilaporkan telah mulai mencari dukungan pembiayaan.

Dalam kesempatan terpisah, Kristalina mengingatkan bahwa gangguan distribusi energi berpotensi semakin parah akibat penutupan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, bahkan jika konflik dapat segera diselesaikan.

Ia juga mendorong negara-negara untuk mengambil langkah efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar.

“Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru dalam jumlah besar, baik dalam bentuk pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan,” ujar Georgieva dalam konferensi pers di sela Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia di Washington, seperti dikutip Reuters, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, dampak konflik berpotensi memicu permintaan pendanaan baru senilai US$20 miliar hingga US$50 miliar, baik dalam bentuk pinjaman baru maupun tambahan dari 39 program pembiayaan negara yang telah berjalan.

Meski demikian, ia tidak merinci negara mana saja yang telah mengajukan permintaan bantuan. Kristalina hanya menegaskan bahwa saat ini IMF belum membahas tambahan program pinjaman untuk Mesir senilai US$8 miliar, meskipun negara tersebut turut terdampak oleh konflik yang berlangsung.