Demo Biaya Hidup Prancis Ricuh, Puluhan Toko Dijarah

Gelombang demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup di Prancis berujung kerusuhan yang menyebabkan sekitar 1.200 orang ditangkap dan 150 polisi mengalami luka-luka. Pada Minggu (18/10/2026) pagi, sejumlah wilayah masih dipenuhi puing-puing, bangunan rusak, bekas penjarahan, serta sisa kebakaran setelah bentrokan antara demonstran dan aparat.

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengonfirmasi jumlah penangkapan dan personel kepolisian yang terluka. Ia juga mengecam keras tingginya tingkat kekerasan selama aksi berlangsung.

“Keajaiban kalau jumlah korban tidak lebih tinggi dari ini,” ujar Lecornu, dikutip dari AFP.

Kerusuhan tersebut meluas setelah demonstrasi mahasiswa berlangsung selama beberapa pekan. Situasi politik Prancis pun semakin memanas menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung pada April dan Mei 2027 untuk menentukan pengganti Emmanuel Macron.

Demonstrasi Biaya Hidup Berujung Penjarahan dan Kebakaran

Aksi menentang lonjakan biaya hidup berlangsung di berbagai wilayah Prancis dan diwarnai bentrokan antara demonstran dengan polisi. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang turun ke jalan. Namun, serikat pekerja CGT menyebut jumlah peserta mencapai 800.000 orang.

Dalam upaya membubarkan massa, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air. Sejumlah demonstran dilaporkan melemparkan benda-benda serta kembang api ke arah aparat.

Baca Juga : Ratusan Orang Ditangkap Usai Demo Biaya Hidup Prancis Ricuh

Di Saint-Etienne, wilayah selatan Prancis, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya setelah terkena granat pengendali massa.

Kerusuhan berlanjut ketika sekelompok pemuda bertopeng dan berpenutup kepala berkeliaran di jalanan. Mereka dilaporkan membakar sejumlah benda, terlibat bentrokan dengan polisi, serta membobol pertokoan yang telah tutup.

Wakil Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire mengatakan sejumlah jalan di ibu kota mengalami kerusakan parah. Beberapa mobil yang terparkir dibakar, sementara toko-toko menjadi sasaran penjarahan.

Jurnalis AFP di Paris melaporkan adanya kelompok yang terdiri dari sekitar enam pemuda yang diduga menjalankan aksi secara terorganisasi. Mereka menggunakan masker dan sarung tangan serta memutus sambungan kamera pengawas sebelum memecahkan kaca dan mengambil barang dari dalam toko.

Aksi penjarahan dilaporkan terjadi di puluhan toko yang tersebar di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg.

Berbagai jenis usaha menjadi sasaran, mulai dari supermarket dan apotek hingga butik mewah, toko pakaian, gerai kacamata, toko kosmetik, serta toko elektronik. Sejumlah kantor pemerintahan daerah juga mengalami perusakan.

Di Limoges, kebakaran menghancurkan sebagian besar bangunan balai kota yang telah berusia lebih dari 140 tahun. Pejabat tinggi setempat menyebut api sengaja dinyalakan oleh demonstran bertopeng.

Sementara itu, dua gedung pemerintahan di Marseille dan Lille dilaporkan dibobol serta dirusak. Di Bordeaux, kompleks kepolisian menjadi sasaran perusakan, sedangkan kantor pariwisata di Lyon dibakar oleh pengunjuk rasa.

Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa pelaku kekerasan dan perusakan akan menghadapi proses hukum.

“Mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor administrasi atau tempat usaha, ataupun melakukan penjarahan—bahkan di balai kota kita—akan dituntut dan dihukum,” tegas Macron.

Marine Le Pen dan Jean-Luc Melenchon Saling Berbeda Sikap

Kerusuhan tersebut turut menjadi sorotan dalam persaingan politik menjelang pemilihan presiden Prancis 2027. Sejumlah tokoh oposisi menyampaikan tanggapan berbeda terhadap demonstrasi dan aksi penjarahan yang terjadi.

Marine Le Pen, kandidat dari kelompok sayap kanan, mengecam para pelaku kerusuhan. Ia berjanji akan melindungi masyarakat Prancis dari kekerasan yang dilakukan kelompok sayap kiri ekstrem.

Baca Juga : Serangan Houthi ke Saudi Dituding Jadi Strategi Iran!

Le Pen juga menuduh Jean-Luc Melenchon, tokoh politik dari kubu rivalnya, telah memberikan legitimasi terhadap kekerasan.

Di sisi lain, Melenchon sebelumnya secara terbuka mendukung demonstrasi terkait biaya hidup dan aksi protes mahasiswa. Namun, ia meminta para demonstran tidak terpancing untuk melakukan tindakan anarkis.

Melenchon secara khusus mengimbau massa menjauh dari penjarahan karena tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan metode perjuangan yang ia dukung.

Perbedaan respons kedua tokoh tersebut memperlihatkan bagaimana kerusuhan di tengah demonstrasi biaya hidup turut memengaruhi dinamika politik Prancis menjelang pemilihan presiden 2027.