Siap-Siap! Purbaya akan Sidak Perusahaan China yang Tunggak Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah perusahaan asal China yang diduga menunggak dan menghindari kewajiban pajak pada pekan depan.

Purbaya menyebutkan, sidak tersebut akan menyasar dua perusahaan di sektor baja dan bahan bangunan yang terindikasi tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan, termasuk tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Tadinya minggu ini, tapi karena ada beberapa hal, jadinya minggu depan karena mepet,” ungkap Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Baca Juga: Kapan Danantara Mulai Bangun Peternakan Ayam Rp 20 T?

Dugaan Penghindaran Pajak dan Omzet Triliunan Rupiah

Purbaya menjelaskan, modus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut antara lain melalui praktik under invoicing, yakni mencantumkan nilai barang yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, serta melakukan aktivitas perdagangan yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan.

Ia mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun dan memiliki skala usaha yang besar. Berdasarkan temuan sementara, total omzet perusahaan-perusahaan itu diperkirakan mencapai sekitar Rp4 triliun.

“Nanti kita tindak dengan cepat. Ada perusahaan baja, ada perusahaan bangunan. Banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini,” jelas dia..

Menurut dia, praktik tersebut menunjukkan adanya celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha asing untuk menghindari kewajiban pajak, meski telah lama menjalankan aktivitas bisnis di Indonesia.

Baca Juga: Amran Ungkap Alasan Dibangunnya 12 Peternakan Ayam Danantara

Sorotan Presiden Prabowo dan Evaluasi DJP–Bea Cukai

Rencana sidak ini juga berkaitan dengan evaluasi internal yang dilakukan Kementerian Keuangan setelah mendapat sorotan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Purbaya mengatakan, temuan penghindaran pajak tersebut terungkap setelah dirinya mendapat sindiran dari Presiden dalam retreat kabinet yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (6/1/2026) itu, Prabowo menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilai kerap kecolongan dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak.

“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang, dia bilang ‘Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh pajak dan bea cukai?’ Itu pesan ke saya dari presiden walaupun dia enggak ngeliat ke saya,” terang Purbaya.

Ia pun mengakui, praktik penghindaran pajak tersebut sering kali tidak terdeteksi oleh DJP dan DJBC. Presiden Prabowo juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum pegawai di kedua institusi tersebut dalam praktik-praktik yang merugikan negara.

Baca Juga: Digunakan untuk Apa Anggaran Rp 3.149 Triliun yang Disiapkan Prabowo?