Di Tengah Ketegangan, Iran Izinkan Kapal Logistik Melewati Selat Hormuz

Iran dilaporkan telah memberikan izin bagi kapal-kapal pengangkut barang kebutuhan pokok untuk memasuki pelabuhannya melalui Selat Hormuz. Jalur pelayaran tersebut sebelumnya diblokir Tehran seiring memanasnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

Berdasarkan laporan kantor berita Tasnim yang dikutip Reuters pada Sabtu (4/4/2026), sebuah surat resmi dari otoritas Iran mengkonfirmasi kebijakan tersebut. Kapal-kapal yang hendak menuju pelabuhan Iran, termasuk yang saat ini masih berada di perairan Teluk Oman, diwajibkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak berwenang dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebelum diizinkan melintas.

Baca Juga : Trump Ultimatum 48 Jam ke Iran, Pilih Damai atau Berlanjut!

Meski memberikan kelonggaran untuk kapal kebutuhan pokok, Iran tetap memberlakukan pembatasan ketat di Selat Hormuz. Hanya kapal dari negara-negara tertentu yang mendapat izin melintasi jalur tersebut.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Sekitar 20 persen perdagangan minyak global melewati perairan ini, dengan volume sekitar 15 juta barel minyak mentah yang biasanya berlayar melalui selat tersebut setiap harinya.

Blokade Selat Hormuz langsung memukul pasar energi global. Harga minyak mentah dunia melejit dari kisaran US$70 menjadi US$120 per barel, atau meningkat hampir 70 persen dalam waktu singkat.

Lonjakan serupa juga terjadi pada harga gas alam. Kontrak gas TTF acuan Eropa melonjak drastis dari kisaran 30 euro menjadi antara 60 hingga 70 euro per unit.

Di tingkat internasional, Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah merencanakan pemungutan suara atas resolusi yang diajukan Bahrain untuk melindungi jalur pelayaran komersial di dalam dan sekitar Selat Hormuz.

Baca Juga : Trump Minta Importir Minyak Urus Sendiri Selat Hormuz!

Namun agenda tersebut kembali tertunda. Sejumlah diplomat menyebut pemungutan suara diundur hingga pekan depan tanpa kepastian tanggal pelaksanaan. Pihak Bahrain di PBB belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan penundaan ini.

Sementara itu, China dan Rusia dilaporkan menolak resolusi tersebut dengan alasan berpotensi memperkeruh situasi yang sudah memanas di kawasan Teluk.