966 Aset Negara Senilai Rp 3,59 Triliun Dukung Program Prabowo

Sebanyak 966 aset negara berupa Barang Milik Negara (BMN) telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rahayu Puspasari mengatakan total nilai aset yang telah digunakan mencapai Rp 3,58 triliun.

“Tercatat 966 BMN senilai Rp 3,58 triliun ini DJKN telah memberi dukungan nyata untuk program-program seperti sekolah rakyat, sekolah garuda, makanan bergizi gratis melalui SPPG nya,” kata Puspasari dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Aset-aset tersebut digunakan untuk mendukung sejumlah program strategis pemerintah, mulai dari pendidikan, perumahan, ketahanan pangan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Mulai 2028, DEN Targetkan RI  Tak Impor Bensin Lagi

Digunakan untuk Sekolah Rakyat hingga MBG

Berdasarkan data DJKN, sebanyak 626 BMN dengan nilai Rp 2,38 triliun dimanfaatkan untuk mendukung operasional 166 unit Sekolah Rakyat.

Sementara itu, program Sekolah Garuda didukung oleh 188 BMN berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp 282,42 miliar.

Untuk program MBG, pemerintah memanfaatkan 353 BMN berupa tanah dan bangunan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 122 BMN telah memperoleh persetujuan sewa dengan nilai proporsional Rp 202,48 miliar untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program 3 Juta Rumah juga mendapat dukungan melalui penetapan BMN pada 10 lokasi dengan luas total 138,85 hektare serta investasi pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 yang ditujukan untuk pembangunan 278.000 rumah.

Adapun program Koperasi Merah Putih didukung oleh 92 BMN berupa tanah dan bangunan.

Sebanyak 15 BMN telah memperoleh persetujuan dengan nilai Rp 27,19 miliar, sedangkan 77 BMN lainnya masih dalam proses dengan potensi nilai mencapai Rp 4,6 triliun.

Selain itu, penertiban kawasan hutan juga mendapat dukungan melalui kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang berhasil menguasai kembali 5,88 juta hektare kawasan hutan.

Pemerintah juga memanfaatkan 11 BMN berupa tanah dengan nilai total Rp 654,42 miliar untuk mendukung pembangunan komando daerah militer (Kodam) dan batalion infanteri (Yonif).

Dari target 22 Kodam, sebanyak 11 di antaranya telah beroperasi dengan memanfaatkan aset negara tersebut.

Di sektor ketahanan pangan, terdapat 29 BMN yang dialokasikan untuk mendukung program pemerintah.

Sebanyak empat BMN telah memperoleh persetujuan pemanfaatan dengan nilai Rp 26,05 miliar, sedangkan 25 BMN lainnya masih dalam proses dengan potensi nilai mencapai Rp 1,18 triliun.

Puspasari juga menjelaskan dukungan DJKN dilakukan melalui harmonisasi kebijakan, termasuk penerbitan KMK Nomor 31 Tahun 2026 dan KEP-13/KN/2026 untuk mendukung program MBG serta penyusunan revisi aturan lain yang dibutuhkan pemerintah.

Di luar program prioritas tersebut, DJKN juga melakukan optimalisasi aset saat pembentukan Kabinet Merah Putih.

Baca Juga: Isi Pertemuan Prabowo di Kertanegara Dibongkar Purbaya

Nilai aset yang dialihkan mencapai Rp 3.574 triliun, berasal dari 13 kementerian dan lembaga yang kemudian didistribusikan kepada 23 kementerian dan lembaga terdampak restrukturisasi kabinet.

“Jadi dimulai dari dukungan BMN senilai Rp 3.574 triliun pada saat pembentukan kabinet merah putih yang mana aset-aset tersebut dioptimalkan dari 13 K/L kepada 23 K/L yang terdampak sebagai pembentukan unit kementerian lemabaga di Kabinet Merah Putih,” ujar Puspasari.

Menurut DJKN, masih terdapat 237 BMN yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Nilai aset yang saat ini masih dalam proses persetujuan tersebut mencapai Rp 5,79 triliun.

“Dan sebagai pipeline masih ada 237 BMN potensial senilai Rp 5,79 triliun yang sedang dalam proses persetujuan program-program sebagaimana kami sebutkan tadi,” tegasnya.